Tingkatkan Daya Saing Buruh

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) mengingatkan perlunya pemerintah memberikan program khusus bagi buruh, nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar mereka bisa memiliki keterampilan.

Dengan bekal keterampilan yang baik, buruh akan mampu meningkatkan produktivitasnya, mencapai kesejahteraan yang lebih baik, dan pada akhirnya memiliki daya saing tinggi. ”Kita harus sadar ada masyarakat yang ketinggalan, termasuk buruh, UMKM, dan lainlain. Itu harus diperhatikan dan diberi program khusus. Targetnya, bagaimana mereka bisa lebih sejahtera. Ingat, sebagai bangsa kita harus bisa bersaing,” ujar HT saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur, kemarin.

HT menyadari, salah satu kendala yang dihadapi buruh adalah minimnya keterampilan karena pendidikan yang diperoleh kurang memadai. Hal inilah yang menyebabkan produktivitas tidak maksimal. Menurutnya, ada beberapa cara agar produktivitas buruh meningkat. Salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Untuk mewujudkan itu, sambung CEO MNC Group ini, pemerintah memiliki peran yang sangat besar.

”Kesejahteraan (buruh) meningkat dan di saat bersamaan kesejahteraan nasional juga meningkat. Sejahtera itu artinya secara penghasilan mereka bisa lebih baik dan secara produktivitas juga bisa meningkat. Ini adalah tantangan yang harus diselesaikan,” ucapnya. Kesiapan buruh untuk bisa bersaing sangat penting di tengah ketatnya kompetisi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai tahun ini. HT menilai banyak masyarakat kita, terutama kelas menengah ke bawah, yang belum siap menghadapi tantangan itu.

”Kalau menegah ke atas silakan diadu, tapi kalau menengah ke bawah jangan diadu, mereka bisa kalah bersaing,” katanya. Dijelaskan, saat ini Indonesia perlu waspada karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2015 hanya 4,7%. Pertumbuhan rendah ini terakhir terjadi pada 2009. Dengan demikian, secara makroekonomi Indonesia mengalami penurunan. Hal ini harus diwaspadai dan perlu kebijakan yang tepat sasaran.

Bila tidak segera diantisipasi, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh sudah di depan mata karena pabrik akan menurunkan produksi. ”Harga komoditas di dunia sedang turun dan banyak penghasilan masyarakat Indonesia yang jadi ikut turun. Sementara biaya hidup naik. Kenapa naik? Karena harga dolar Rp13.000, BBM juga naik sehingga pendapatan turun,” katanya. HT juga menyayangkan, keadaan Indonesia yang berubah dari negara produsen menjadi negara konsumen.

Dulu Indonesia hanya mengimpor barang mewah, tapi sekarang kebutuhan pokok seperti beras bahkan garam juga diimpor. Hal itu, menurut dia, semestinya tidak terjadi mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Karenanya, perlu ada kebijakan yang tepat sasaran sehingga mampu memperkecil kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan. Penciptaan persatuan dan kesatuan pun akan kokoh apabila ada kesejahteraan. HT juga meminta pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pendanaan di bank dengan bunga yang murah.

Masyarakat perlu memiliki anggaran lebih guna mengembangkan usahanya. Ketua Umum SBSI Muchtar Pakpahan mengapresiasi langkah HT yang siap bekerja sama dengan buruh. Menurut Muchtar, antara SBSI dengan Ketua Umum Perindo memiliki kesamaan visi, yakni mewujudkan welfare state atau negara kesejahteraan. ”Visi kami sama, begitu juga cara menyelesaikan masalah, tinggal tempatnya memandang saja yang perlu disamakan,” ucapnya. Muchtar mengaku, ini adalah pertemuan kedua kalinya antara SBSI dengan Partai Perindo.

Diakuinya, pertemuan dengan partai baru ini sebagai usaha untuk mencari mitra politik yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh. ”Ini bagian dari program penguatan organisasi internal. Kami sedang mencari mitra politik yang mau bersama-sama meningkatkan kesejahteraan buruh,” sebutnya.

Sucipto