KIP Minta Jokowi Buka Hasil Evaluasi Menteri ke Publik
KIP Minta Jokowi Buka Hasil Evaluasi Menteri ke Publik
A
A
A
JAKARTA - Seiring bergulirnya wacana reshuffle Kabinet Kerja, Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan kepada publik perihal tolak ukur yang digunakannya dalam mengevaluasi capaian kinerja para menteri berikut hasil-hasilnya.
Hal tersebut dianggap penting agar publik dapat turut serta mengawasi dan memastikan proses reshuffle berjalan secara objektif berdasarkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Bukan karena adanya tekanan-tekanan politik tertentu.
“Jika presiden masih ingin mendapatkan kepercayaan publik, tolak ukur dan capaian kinerja para menteri itu harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat,” ujar Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan melalui rilis yang diterima Sindonews, Kamis 7 Mei 2015.
Sejak dilantik, lanjut Yhannu, Jokowi belum pernah sekalipun menjelaskan kepada publik tentang tolak ukur yang digunakannya dalam mengevaluasi kinerja para menterinya.
Padahal menurutnya, Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, memerintahkan kebijakan maupun kinerja badan publik wajib diumumkan secara berkala.
Di dalam nawacitanya, kata Yhannu, Jokowi telah secara jelas akan mendukung dan mengedepankan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Maka sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi Jokowi untuk menyimpan tolak ukur dan capaian kinerja para menteri hanya untuk dirinya sendiri.
“Beberkan dong tolak ukur dan capaian kinerjanya secara jelas, pampang di website resmi kepresidenan. Biar seluruh masyarakat bisa tahu, jadi tidak ada persepsi macam-macam terhadap wacana reshuffle kabinet itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan pihak Istana akan melakukan reshuffle untuk memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK.
Hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia menyebutkan bahwa kinerja kabinet Jokowi tidak memuaskan. Buruknya kinerja menteri tersebut khususnya di bidang ekonomi 66,6%, bidang hukum 55,6%, dan bidang keamanan 50,7%.
Hal tersebut dianggap penting agar publik dapat turut serta mengawasi dan memastikan proses reshuffle berjalan secara objektif berdasarkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Bukan karena adanya tekanan-tekanan politik tertentu.
“Jika presiden masih ingin mendapatkan kepercayaan publik, tolak ukur dan capaian kinerja para menteri itu harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat,” ujar Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan melalui rilis yang diterima Sindonews, Kamis 7 Mei 2015.
Sejak dilantik, lanjut Yhannu, Jokowi belum pernah sekalipun menjelaskan kepada publik tentang tolak ukur yang digunakannya dalam mengevaluasi kinerja para menterinya.
Padahal menurutnya, Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, memerintahkan kebijakan maupun kinerja badan publik wajib diumumkan secara berkala.
Di dalam nawacitanya, kata Yhannu, Jokowi telah secara jelas akan mendukung dan mengedepankan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Maka sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi Jokowi untuk menyimpan tolak ukur dan capaian kinerja para menteri hanya untuk dirinya sendiri.
“Beberkan dong tolak ukur dan capaian kinerjanya secara jelas, pampang di website resmi kepresidenan. Biar seluruh masyarakat bisa tahu, jadi tidak ada persepsi macam-macam terhadap wacana reshuffle kabinet itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan pihak Istana akan melakukan reshuffle untuk memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK.
Hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia menyebutkan bahwa kinerja kabinet Jokowi tidak memuaskan. Buruknya kinerja menteri tersebut khususnya di bidang ekonomi 66,6%, bidang hukum 55,6%, dan bidang keamanan 50,7%.
(kri)
Explore More