Menteri Inikah yang Bakal Kena Reshuffle?
Kamis, 07 Mei 2015 - 19:21 WIB
Menteri Inikah yang Bakal Kena Reshuffle?
A
A
A
JAKARTA - Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah bekerja lebih dari enam bulan. Seiring jalannya waktu, isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali mencuat.
Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menampik kemungkinan adanya reshuffle kabinet. Alasannya demi meningkatkan kinerja para menteri.
Sejumlah pihak meminta Presiden Jokowi melakukan perombakan. Mereka beralasan selama enam bulan bekerja, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak memuaskan. Puncak alasan mereka, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat.
Beberapa menteri di bawah ini dianggap berbagai pihak layak untuk dirombak, agar laju pemerintah Jokowi-JK semakin baik. Siapakah mereka?
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. PDIP menganggap putera dari Theo Syafei ini seringkali mempermalukan Presiden Jokowi. Terakhir terkait gonjang-ganjing polemik tentang utang kepada International Money Fund (IMF).
Politikus PDIP TB Hasanuddin mengatakan, apa yang disinggung oleh Presiden Jokowi terkait utang IMF yang kemudian dikoreksi oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hingga Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro membuktikan pemasok data presiden tidak profesional.
PDIP selaku partai pengusung dan pendukung pemerintah tentu kasihan dengan Presiden Jokowi yang berulang kali diberi data sampah yang menyesatkan rakyat. "Sangat memprihatinkan. Para pejabat di sekitar presiden masih mentah, mereka belum punya pengalaman di pemerintahan, terutama konon Seskab (Andi Widjajanto) yang memberikan informasi," ujar Hasanuddin. (Baca: Permalukan Presiden Jokowi, PDIP Semprot Seskab Andi)
Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan. Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, tidak hanya Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang memiliki kesalahan soal pidato Jokowi soal utang Indonesia di IMF, namun juga Luhut Panjaitan.
Ray mengatakan, keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan lebih mendominasi dalam kegiatan Jokowi selama ini. "Itu kan yang urus KAA (Konferensi Asia Afrika) kemarin Luhut Panjaitan. Luhut yang lakukan inspeksi dadakan dan sebagainya. Dia (Seskab) ngapain? Lama-lama Seskab bisa saja kerjanya cuma bawa koper Jokowi," ujar Ray.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Menkumham dinilai bertanggung jawab atas konflik dua kepengurusan di Partai Golkar dan PPP. Yang paling menonjol adalah konflik Partai Golkar.
Menkumham Yasonna Laoly dinilai pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Bakir Ihsan telah menyalahi Undang-undang Partai Politik dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
"Dalam kasus Golkar, Menkumham seharusnya bisa mengurangi kegaduhan konflik Golkar dengan wait and see terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh dua pihak yang berkonflik."
"Kerja menteri yang tidak sesuai harapan presiden seharusnya dievaluasi, sebelum melahirkan kegaduhan-kegaduhan yang seharusnya tak perlu terjadi," ujarnya. Apalagi, selama ini kinerjanya dinilai tak berprestasi. (Baca: Pengamat: Yasonna Menteri yang Paling Layak Di-reshuffle)
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Menteri ini dinilai telah membelokkan ideologi Trisakti dan Nawacita.
"Ada dugaan Rini Soemarno dan Andi Widjajanto dianggap telah membelokkan ideologi Trisakti dan Nawacita," ujar pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.
Menurut dia jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi penghalang bagi pemerintahan Jokowi yang sudah berjanji akan melaksanakan ideologi Trisakti dan Nawacita. (Baca: Diserang PDIP, Rini dan Andi Dianggap Sudah Melenceng)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhi Purdijatno. Menteri berlatar belakang militer ini menurut Ketua DPP PDIP Paulo Hugo Pereira telah menghambat kerja Jokowi.
Pernyataan Menteri Tedjo sudah berulang kali membuat Presiden Jokowi harus mendapat kritik keras dan cibiran dari masyarakat. Salah satunya menyebut rakyat "tidak jelas" terkait dukungan terhadap KPK dalam konflik dengan Polri. (Baca: PDIP Sebut Menteri Tedjo Hambat Kinerja Jokowi)
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil dan menteri di bawah koordinasinya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Enny Sri Hartati meminta Presiden me-reshuffle seluruh menteri ekonomi. Dia beralasan, lantaran pertumbuhan ekonomi kuartal I/2015 melambat atau hanya tumbuh 4,7%.
"Jika mereka (tim ekonomi) nya cakap, dan terampil dalam bekerja, ekonomi kita bisa tumbuh 5%. Jadi kalau enggak cakap, ya mau tidak mau harus di-reshuffle," jelasnya. (Baca: Indef: Sebaiknya Jokowi Reshuffe Menteri Ekonomi)
Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menampik kemungkinan adanya reshuffle kabinet. Alasannya demi meningkatkan kinerja para menteri.
Sejumlah pihak meminta Presiden Jokowi melakukan perombakan. Mereka beralasan selama enam bulan bekerja, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak memuaskan. Puncak alasan mereka, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat.
Beberapa menteri di bawah ini dianggap berbagai pihak layak untuk dirombak, agar laju pemerintah Jokowi-JK semakin baik. Siapakah mereka?
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. PDIP menganggap putera dari Theo Syafei ini seringkali mempermalukan Presiden Jokowi. Terakhir terkait gonjang-ganjing polemik tentang utang kepada International Money Fund (IMF).
Politikus PDIP TB Hasanuddin mengatakan, apa yang disinggung oleh Presiden Jokowi terkait utang IMF yang kemudian dikoreksi oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hingga Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro membuktikan pemasok data presiden tidak profesional.
PDIP selaku partai pengusung dan pendukung pemerintah tentu kasihan dengan Presiden Jokowi yang berulang kali diberi data sampah yang menyesatkan rakyat. "Sangat memprihatinkan. Para pejabat di sekitar presiden masih mentah, mereka belum punya pengalaman di pemerintahan, terutama konon Seskab (Andi Widjajanto) yang memberikan informasi," ujar Hasanuddin. (Baca: Permalukan Presiden Jokowi, PDIP Semprot Seskab Andi)
Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan. Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, tidak hanya Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang memiliki kesalahan soal pidato Jokowi soal utang Indonesia di IMF, namun juga Luhut Panjaitan.
Ray mengatakan, keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan lebih mendominasi dalam kegiatan Jokowi selama ini. "Itu kan yang urus KAA (Konferensi Asia Afrika) kemarin Luhut Panjaitan. Luhut yang lakukan inspeksi dadakan dan sebagainya. Dia (Seskab) ngapain? Lama-lama Seskab bisa saja kerjanya cuma bawa koper Jokowi," ujar Ray.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Menkumham dinilai bertanggung jawab atas konflik dua kepengurusan di Partai Golkar dan PPP. Yang paling menonjol adalah konflik Partai Golkar.
Menkumham Yasonna Laoly dinilai pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Bakir Ihsan telah menyalahi Undang-undang Partai Politik dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
"Dalam kasus Golkar, Menkumham seharusnya bisa mengurangi kegaduhan konflik Golkar dengan wait and see terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh dua pihak yang berkonflik."
"Kerja menteri yang tidak sesuai harapan presiden seharusnya dievaluasi, sebelum melahirkan kegaduhan-kegaduhan yang seharusnya tak perlu terjadi," ujarnya. Apalagi, selama ini kinerjanya dinilai tak berprestasi. (Baca: Pengamat: Yasonna Menteri yang Paling Layak Di-reshuffle)
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Menteri ini dinilai telah membelokkan ideologi Trisakti dan Nawacita.
"Ada dugaan Rini Soemarno dan Andi Widjajanto dianggap telah membelokkan ideologi Trisakti dan Nawacita," ujar pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.
Menurut dia jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi penghalang bagi pemerintahan Jokowi yang sudah berjanji akan melaksanakan ideologi Trisakti dan Nawacita. (Baca: Diserang PDIP, Rini dan Andi Dianggap Sudah Melenceng)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhi Purdijatno. Menteri berlatar belakang militer ini menurut Ketua DPP PDIP Paulo Hugo Pereira telah menghambat kerja Jokowi.
Pernyataan Menteri Tedjo sudah berulang kali membuat Presiden Jokowi harus mendapat kritik keras dan cibiran dari masyarakat. Salah satunya menyebut rakyat "tidak jelas" terkait dukungan terhadap KPK dalam konflik dengan Polri. (Baca: PDIP Sebut Menteri Tedjo Hambat Kinerja Jokowi)
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil dan menteri di bawah koordinasinya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Enny Sri Hartati meminta Presiden me-reshuffle seluruh menteri ekonomi. Dia beralasan, lantaran pertumbuhan ekonomi kuartal I/2015 melambat atau hanya tumbuh 4,7%.
"Jika mereka (tim ekonomi) nya cakap, dan terampil dalam bekerja, ekonomi kita bisa tumbuh 5%. Jadi kalau enggak cakap, ya mau tidak mau harus di-reshuffle," jelasnya. (Baca: Indef: Sebaiknya Jokowi Reshuffe Menteri Ekonomi)
(hyk)
