Jokowi Diingatkan Tak Reshuffle Kabinet karena Ditekan
Kamis, 07 Mei 2015 - 16:52 WIB
Jokowi Diingatkan Tak Reshuffle Kabinet karena Ditekan
A
A
A
JAKARTA - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan elite PDIP daerah dinilai tak menutup kemungkinan membicarakan soal perombakan kabinet atau reshuffle.
Pengamat Politik Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) M Imam Nasef mengatakan, meski kebijakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun tidak boleh dilakukan Jokowi atas dasar pertimbangan subjektif semata.
"Bisa saja pertemuan itu memang membicarakan soal rencana reshuffle Kabinet Kerja. Akan tetapi perlu diingat khususnya bagi Pak Presiden Jokowi, reshuffle itu tidak boleh dilakukan atas dasar alasan subyektif," ujar Nasef kepada Sindonews, Kamis (7/5/2015).
Terlebih, jika reshuffle kabinet didasarkan pada desakan sejumlah elite partai pendukung yang tidak suka dengan kinerja menteri-menteri pada Kabinet Kerja Jokowi-JK.
"Misalnya reshuffle dilakukan atas dasar desakan sejumlah elite partai pendukung presiden karena menteri-menteri itu tidak loyal kepada partai pendukung," imbuhnya.
Nasef pun menyarakan, jika Jokowi akan betul-betul merombak kabinet, hal itu hendaknya didasarkan pada alasan objektif. Dia menambahkan, presiden dengan dibantu para staf khususnya dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya selama periode enam bulan ini.
"Harus ada indikator yang jelas untuk mereshuffle para pembantu presiden itu. Nah hasil evaluasi itulah yang hendaknya dijadikan alasan untuk melakukan reshuffle," tandas Nasef.
Pengamat Politik Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) M Imam Nasef mengatakan, meski kebijakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun tidak boleh dilakukan Jokowi atas dasar pertimbangan subjektif semata.
"Bisa saja pertemuan itu memang membicarakan soal rencana reshuffle Kabinet Kerja. Akan tetapi perlu diingat khususnya bagi Pak Presiden Jokowi, reshuffle itu tidak boleh dilakukan atas dasar alasan subyektif," ujar Nasef kepada Sindonews, Kamis (7/5/2015).
Terlebih, jika reshuffle kabinet didasarkan pada desakan sejumlah elite partai pendukung yang tidak suka dengan kinerja menteri-menteri pada Kabinet Kerja Jokowi-JK.
"Misalnya reshuffle dilakukan atas dasar desakan sejumlah elite partai pendukung presiden karena menteri-menteri itu tidak loyal kepada partai pendukung," imbuhnya.
Nasef pun menyarakan, jika Jokowi akan betul-betul merombak kabinet, hal itu hendaknya didasarkan pada alasan objektif. Dia menambahkan, presiden dengan dibantu para staf khususnya dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya selama periode enam bulan ini.
"Harus ada indikator yang jelas untuk mereshuffle para pembantu presiden itu. Nah hasil evaluasi itulah yang hendaknya dijadikan alasan untuk melakukan reshuffle," tandas Nasef.
(kri)
