PDIP: Jangan Politisasi Proses Hukum di KPK dan Polri
PDIP: Jangan Politisasi Proses Hukum di KPK dan Polri
A
A
A
JAKARTA - Proses hukum yang dilakukan Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak dipolitisasi. Sebab, upaya politisasi proses hukum yang sedang berjalan dapat menciptakan kegaduhan politik dalam negeri.
Hal demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah menanggapi kekisruhan proses hukum yang dilakukan Polri terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
"Jangan lagi ada upaya politisasi atas setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK maupun Polri," ujar Basarah saat dihubungi wartawan, Senin (4/5/2815).
Dia juga meminta agar peristiwa penangkapan Novel oleh Polri tak perlu dibesar-besarkan, apalagi dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap KPK. Sebab, opini mengenai kriminalisasi itu dianggapnya bisa menciptakan konflik baru antara KPK dengan Polri.
"Silakan Polri memproses dengan cara-cara yang adil dan transparan," tegasnya. Kata dia, Polri perlu membebaskan Novel jika tidak memiliki alat bukti yang kuat. "Sudah saatnya bangsa kita mendewasakan diri dalam berhukum," tuturnya.(ico)
Hal demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah menanggapi kekisruhan proses hukum yang dilakukan Polri terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
"Jangan lagi ada upaya politisasi atas setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK maupun Polri," ujar Basarah saat dihubungi wartawan, Senin (4/5/2815).
Dia juga meminta agar peristiwa penangkapan Novel oleh Polri tak perlu dibesar-besarkan, apalagi dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap KPK. Sebab, opini mengenai kriminalisasi itu dianggapnya bisa menciptakan konflik baru antara KPK dengan Polri.
"Silakan Polri memproses dengan cara-cara yang adil dan transparan," tegasnya. Kata dia, Polri perlu membebaskan Novel jika tidak memiliki alat bukti yang kuat. "Sudah saatnya bangsa kita mendewasakan diri dalam berhukum," tuturnya.(ico)
(kur)
Explore More