Kawasan Transmigrasi Dibuat Komprehensif

JAKARTA - Pemerintah akan mengubah lokasi transmigrasi menjadi kawasan komprehensif.

Kawasannya tidak hanya akan memberdayakan manusia, tetapi juga sumber daya alam. Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, kementerian akan meningkatkan kualitas pelaksanaan transmigrasi dengan mengubah lokasi transmigrasi yang saat ini spasial menjadi komprehensif.

Marwan menerangkan, kawasan transmigrasi tidak hanya akan memberdayakan sumber daya alam di lokasi itu, tapi juga bagaimana memberdayakan masyarakatnya supaya terintegrasi dengan kawasan sekitarnya. ”Kawasan transmigrasi itu nanti harus menjadi kawasan komprehensif. Tidak hanya pandai mengolah sumber alamnya, namun juga bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya,” katanya di Kantor Kemendes kemarin.

Politikus PKB ini menerangkan, pola pandang transmigrasi yang hanya memindahkan masyarakat dari daerah padat ke kosong harus diubah. Transmigran yang dikirim itu tidak hanya dipaksa menggarap lahan kosong supaya menghasilkan produk baru. Pemerintah bahkan tidak ingin mereka dipindahkan hanya untuk menghuni lahan tidak berpenghuni.

Pemerintah, ujarnya, menginginkan agar transmigran dapat memberdayakan sumber alam dan manusianya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak hanya menyejahterakan para transmigran juga menjalar ke daerah sekitarnya agar masalah kemiskinan dapat teratasi secara nyata. Marwan menjelaskan, program transmigrasi merupakan kebijakan masa lalu yang harus dilanjutkan.

Transmigrasi terbukti memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Lebih dari 2,2 juta keluarga atau sekitar 8,8 juta transmigran berhasil dientaskan dari kemiskinan selama 64 tahun transmigrasi berjalan.

”Bukti nyata keberhasilan program transmigrasi adalah berkembangnya unit-unit permukiman transmigrasi menjadi sentra-sentra produksi yang menggerakkan ekonomi wilayah sekitarnya, bahkan kawasan tersebut berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan turut menggerakkan perekonomian daerah,” sebutnya.

Lebih lanjut Marwan menjelaskan, dari pusat pertumbuhan baru tersebut juga telah terbentuk pusat pemerintahan baru, tercatat sebanyak 1.168 desa, 385 kecamatan, serta 104 kabupaten/kota baru. Bahkan terdapat dua ibu kota provinsi di Indonesia berasal dari unit permukiman transmigrasi yaitu Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, dan Tanjung Salor atau Bulungan, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.

Jutaan penduduk asli di sekitar kawasan pun turut memanfaatkan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru yang terus bertumbuh. Mereka pun terentaskan dari kemiskinan dan pengangguran, memiliki penghasilan layak untuk hidup sejahtera. Marwan mengatakan, akan ada 72 satuan permukiman menjadi pusat satuan kawasan pengembangan transmigrasi dari 144 kawasan.

Selain itu, 20 kawasan transmigrasi juga akan menjadi kawasan perkotaan baru (KPB). Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, pemerintah belum melakukan sinergi yang baik untuk membangun infrastruktur di kawasan transmigran.

Misalnya fasilitas jalan di kawasan masih jelek, masih berupa tanah dan batu sehingga menyulitkan akses keluar-masuk warga.

Neneng zubaidah