DPR Perlu Benahi Orientasi Reses

JAKARTA - DPR perlu memperjelas kembali orientasi atau tujuannya pada masa reses. Banyak anggapan kinerja legislasi dan pengawasan DPR menjadi tidak efektif lantaran masa reses yang ditambah menjadi lima kali dalam setahun.

Oleh karena itu diusulkan perlu adanya pengurangan waktu reses dari sebulan menjadi dua minggu. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyutujui usulan pengurangan reses tersebut.

"Saya kira soal waktu reses itu kami melihatnya karena belum jelas orientasi reses kemana. Sehingga, kiranya DPR patut memperjelas orientasi reses itu," kata Muzani di Jakarta, Jumat 1 Mei kemarin.

Muzani menjelaskan, jika DPR dapat memperjelas orientasi resesnya dan dapat menunjukkan manfaatnya di masyarakat, tentunya waktu sebulan akan terlihat efektifitas dan manfaatnya.

"Kalau di Gerindra, reses untuk meningkatkan hubungan dengan konstituen dan partai, dan mendata persoalan. Di akhir reses, membuat laporan yang selalu menjadi headline yang akan dikembalikan ke komisi masing-masing," jelas Muzani.

Selain itu, Muzani juga menegaskan, bahwa yang harus dipahami adalah reses bukan berarti DPR berhenti bersidang. Tapi mengalihkan ruang sidang dari Senayan ke luar Senayan. Jadi, anggota DPR bisa berkarya di dapil atau menjalankan pengawasan ke ruang mitra di tiap komisi.

"Soal sebulan atau dua bulan, yang terpenting, apa yang ingin dicapai dari reses itu. Kalau itu ketemu, baru mencari waktu," tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra itu.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Dia meminta pelurusan pengertian masa reses yang dimaknai DPR tidak bekerja. Jazuli menjelaskan, secara konsep dan riil reses merupakan masa kerja DPR bersama rakyat untuk menyerap dan menampung aspirasi. Serta, mengawasi sampai ke daerah baik di dalam dan di luar dapil.

Jazuli mencontohkan, Baleg ketika mau harmonisasi RUU maka hal itu tidak ada salahnya dilakukan ketika reses. "Kan kalau dia mau kerjain (di masa reses) kan enggak masalah," imbuh Ketua DPP PKS itu.