Romo Benny Ingatkan Polri Tidak Masuk Pusaran Politik

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dituntut untuk selalu memperbaiki kinerjanya agar kembali mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

Perubahan ke arah yang lebih baik atau reformasi menjadi keharusan bagi institusi Polri untuk mencapai tujuan tersebut.

"Tuntutan demokratisasi, memberikan alat ukur jelas di mana masyarakat harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Image (citra) polisi jelek, banyak polisi image-nya tidak baik. Harusnya polisi bisa bikin masyarakat percaya, " tutur tokoh agama Romo Benny Susetyo dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 30 April 2015.

Menurut Benny, Polri harus mampu bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan perannya , kata dia, Polri juga harus berani menghindar dari berbagai kepentingan politik.

"Sekarang polisi lebih kepada kepentingan politik. Polisi harus ambil jarak pada politik aktif. Layaknya TNI dulu," katanya.

Seperti diketahui, Polri sempat mengalami kekosongan kepemimpinan pasca diberhentikannya Jenderal Polisi Sutarman. Kekosongan kursi Kapolri juga karena imbas konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri terkait penetapan status Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka.

Budi Gunawan sempat menjadi calon Kapolri namun kemudian batal dilantik oleh Presiden Joko Widodo, meski Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membatalkan status tersangka Budi.

Akhirnya Jokowi melantik Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Tidak lama kemudian, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri sepakat menunjuk Budi Gunawan menjadi Wakil Kapolri.