Sejumlah OKP Tentang Agenda Pelantikan DPP KNPI
Sejumlah OKP Tentang Agenda Pelantikan DPP KNPI
A
A
A
JAKARTA - Barisan Muda Damai Sejahtera (BMDS) mewakili para pemegang saham/pimpinan OKP tingkat nasional menolak agenda pelantikan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). BMDS juga meminta kepada menteri terkait, dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tidak menghadiri agenda pelantikan tersebut.
Samuel F. Silaen mengaku dari BMDS menilai pemimpin dan penanggung jawab Kongres ke XIV KNPI yang digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Cenderawasih Jayapura Papua, beberapa waktu lalu telah gagal melaksanakan tugas dan konstitusinya.
Menurutnya, para pemimpin OKP punya kewajiban untuk memperingatkan pimpinan kongres agar sekecil apapun dugaan terhadap pelanggaran konstitusi segera diluruskan melalui saluran yang benar dan bermartabat.
Apalagi, kata dia, Syafaat selaku pemimpin kongres telah memberikan pernyataan bahwa apabila hasil kongres tidak sesuai konstitusi maka pihaknya tidak akan menandatangani keputusan kongres terkait hasil kerja tim formatur. Jika mereka memaksa maka pimpinan kongres akan menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa pelantikan itu tidak sah karena melanggar konstitusi.
"Pernyataan bung Syafaat secara normatif dapat dipahami tapi dalam rangka pencegahan pelanggaran konstitusi tidak bisa diterima," tegas Samuel dalam siaran persnya secara terulis, Senin (27/4/2015).
Dirinya menyampaikan, memiliki bukti awal pelanggaran berupa pengakuan secara tertulis dari Siradjudin sebagai sekjen. Padahal, hasil formatur belum diserahkan atau disahkan pemimpin kongres.
"Sehubungan dengan pimpinan kongres tetap pada pendiriannya untuk menunggu pelantikan maka kami para pimpinan OKP sebagai pemilik sah KNPI memandang perlu dan penting segera mengambil langkah-langkah saluran konstitusi guna mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi," cetusnya.
Dalam keterangan pers itu disebutkan, para pemimpin OKP tingkat nasional yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut di antaranya DPP GM Kosgoro, PB IPPI, PP GPK, DPP AMDI, Mabes PPM, DPP Pemuda Islam, DPP Gapura, DPN Pemuda Koperasi, Pemuda Alkhairat, DPP IPTI, Sabil GEMURA, Parindra, BMP, BM Pembaruan, DPP JPPRI, Garuda Mas, dan DPP Garda Nusantara.
Samuel F. Silaen mengaku dari BMDS menilai pemimpin dan penanggung jawab Kongres ke XIV KNPI yang digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Cenderawasih Jayapura Papua, beberapa waktu lalu telah gagal melaksanakan tugas dan konstitusinya.
Menurutnya, para pemimpin OKP punya kewajiban untuk memperingatkan pimpinan kongres agar sekecil apapun dugaan terhadap pelanggaran konstitusi segera diluruskan melalui saluran yang benar dan bermartabat.
Apalagi, kata dia, Syafaat selaku pemimpin kongres telah memberikan pernyataan bahwa apabila hasil kongres tidak sesuai konstitusi maka pihaknya tidak akan menandatangani keputusan kongres terkait hasil kerja tim formatur. Jika mereka memaksa maka pimpinan kongres akan menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa pelantikan itu tidak sah karena melanggar konstitusi.
"Pernyataan bung Syafaat secara normatif dapat dipahami tapi dalam rangka pencegahan pelanggaran konstitusi tidak bisa diterima," tegas Samuel dalam siaran persnya secara terulis, Senin (27/4/2015).
Dirinya menyampaikan, memiliki bukti awal pelanggaran berupa pengakuan secara tertulis dari Siradjudin sebagai sekjen. Padahal, hasil formatur belum diserahkan atau disahkan pemimpin kongres.
"Sehubungan dengan pimpinan kongres tetap pada pendiriannya untuk menunggu pelantikan maka kami para pimpinan OKP sebagai pemilik sah KNPI memandang perlu dan penting segera mengambil langkah-langkah saluran konstitusi guna mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi," cetusnya.
Dalam keterangan pers itu disebutkan, para pemimpin OKP tingkat nasional yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut di antaranya DPP GM Kosgoro, PB IPPI, PP GPK, DPP AMDI, Mabes PPM, DPP Pemuda Islam, DPP Gapura, DPN Pemuda Koperasi, Pemuda Alkhairat, DPP IPTI, Sabil GEMURA, Parindra, BMP, BM Pembaruan, DPP JPPRI, Garuda Mas, dan DPP Garda Nusantara.
(kur)
Explore More