Sistem Teknologi Informasi KPU Harus Ditingkatkan

Jum'at, 24 April 2015 - 02:43 WIB
Sistem Teknologi Informasi...
Sistem Teknologi Informasi KPU Harus Ditingkatkan
A A A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan untuk meniungkatkan sistem keamanan data berkaitan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Peningkatan sitem keamanan penting untuk mencegah upaya pihak-pihak yang ingin berbuat curang.

Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menyarankan KPU untuk lebih meningkatkan keamanan data selama pilkada berlangsung.

"KPU, datanya perlu dilindungi, perhitungan suara perlu, kalau diubah, dimodifikasi bagaimana," ujar Pratama saat ditemui di Jakarta Kamis 23 April 2015.

Mantan Plt Direktur Pamsinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tersebut mengatakan pengamanan IT KPU pada Pemilu Legislatif (pileg) dan Pemilu Presiden (pilpres) 2014 lalu lemah.

"Waktu itu setelah kita beri masukan, KPU akhirnya sepakat tidak menggunakan penghitungan suara TI, tapi manual. Tentu saja prosesnya memakan waktu, meskipun memang hal itu untuk mengurangi kerentanan," tutur Pratama.

Pratama menambahkan banyak cara yang dapat dilakukan KPU untuk menjaga data yang dimilikinya. Salah satunya menerapkan sistem enkripsi untuk memberikan penjagaan bagi setiap data yang ada.

"Metode ini dilakukan dengan cara pengacakan data terang melalui penerapan algoritma tertentu. Hanya ini benteng terakhir untuk mencegah pencurian informasi," tukasnya.
(dam)
Berita Terkait
KPU Ungkap Data Terbaru,...
KPU Ungkap Data Terbaru, 1,7 Juta Pemilih Belum Rekap E-KTP di Pilkada
687 Bakal Pasangan Calon...
687 Bakal Pasangan Calon Diterima Pendaftarannya di Pilkada 2020
Luncurkan Tahapan Pemilu...
Luncurkan Tahapan Pemilu 2024, KPU Minta Semua Pihak Bantu Sukseskan Pemilu
Usai Bertemu Kabareskrim,...
Usai Bertemu Kabareskrim, KPU Tegaskan Distribusi Logistik Pilkada Aman
Unik, Bakal Calon Bupati...
Unik, Bakal Calon Bupati Ini Daftar ke KPU dengan Berlari
Dari 28 Provinsi Terdapat...
Dari 28 Provinsi Terdapat Pasangan Calon Tunggal, Tahapan Selanjutnya Ditunda
Berita Terkini
Pakar Hukum: Secara...
Pakar Hukum: Secara Yuridis Pemeriksaan Mantan Jampidsus Tak Perlu Izin Kapolri dan Pejabat Negara Lainnya
Anggaran Rehab-Rekon...
Anggaran Rehab-Rekon Mulai Didistribusikan, Tito Minta K/L Informasikan Rencana Program pada Kepala Daerah
Roy Suryo: Rismon Tak...
Roy Suryo: Rismon Tak Layak Jadi Saksi di Kasus Ijazah Jokowi
Menteri Dody Ungkap...
Menteri Dody Ungkap Masalah Internal Kementerian PU Sangat Serius, Bongkar Berbagai Kasus termasuk Korupsi
OTT di Lombok Barat,...
OTT di Lombok Barat, KPK Sita Barang Bukti Rp9,06 Miliar
Kemendagri Kawal Penanganan...
Kemendagri Kawal Penanganan Tuberkulosis dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD
Infografis
Kaleidoskop 2025: 10...
Kaleidoskop 2025: 10 Peristiwa Teknologi Paling Menonjol di Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved