Thailand Minta Dukungan Pemerintah RI

JAKARTA - Thailand berambisi bisa menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2017-2018.

Duta khusus Thailand untuk DK PBB Kobsak Chutikul mengatakan, ASEAN perlu memiliki perwakilan di DK PBB karena isu-isu yang ada di ASEAN perlu mendapatkan perhatian khusus langsung dari dalam tubuh organisasi global itu. ”ASEAN sebaiknya memiliki perwakilan di DK PBB, sebab dewasa ini ada banyak isu seperti ekstremisme, perubahan iklim, kerja sama maritim, hak asasi manusia, dan peran perempuan.

Semua itu ada di bawah DK PBB. DK PBB tidak hanya menangani isu keamanan, tapi juga isu sosial,” ujar Kobsak di sela pertemuan Konferensi Asia Afrika di Jakarta Convention Center (JCC) kemarin. ”Jadi sekarang ASEAN harus memiliki suara di DK PBB,” tambahnya. Menurut Kobsak, by safeweb">Malaysia juga sudah mengajukan gagasan serupa. ”Setelah Malaysia, perwakilan ASEAN sebaiknya dipegang Thailand.

Karena itu, kami mencoba mengajukan diri sekarang. Kami datang ke Indonesia karena Thailand dan Indonesia sudah bagai kakak dan adik. Indonesia bisa membantu kami,” kata Kobsak. Sejauh ini, respons dari negara sahabat juga cukup tinggi. ”Kami mendapat banyak dukungan dari Afrika dan beberapa negara di Amerika. Sekali lagi, kami memerlukan du-kungan dari Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN.

Tapi Anda tahu, kami perlu memenangi suara 2/3,” terang Kobsak. Sebagaimana diketahui, DK PBB memiliki lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Lima anggota tetap yang memiliki hak veto itu ialah China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Setiap tahun, Majelis Umum memilih anggota tidak tetap untuk jangka waktu dua tahun. Pembagiannya lima dari Afrika dan Asia, satu dari Eropa Timur, dua dari Amerika Latin dan Karibia, dan dua dari Eropa.

”Di antara negara ASEAN, kami sepakat ASEAN seharusnya memiliki perwakilan di DK PBB di setiap tahun dan di setiap periode,” pungkasnya. Sementara itu, pemerintah Thailand kemarin mulai membahas konstitusi baru yang di dalamnya termasuk poin untuk membatasi partai pemenang menjadi diktator di parlemen, serta mengizinkan pejabat yang tidak terpilih untuk memerintah.

Pembahasan konstitusi baru ini diajukan junta Thailand untuk mengakhiri kekacauan politik yang berlangsung selama hampir satu dekade. Junta Thailand diwakili Dewan Reformasi Nasional (NRC) mengajukan konsep konstitusi yang akan dibahas selama satu minggu ke depan. Secara garis besar, langkah ini dipandang sebagai upaya menghadang klan Shinawatra yang selalu sukses memenangi pemilu Thailand sejak 2001.

Ketua Komite Penyusun Konstitusi (CDC) Borwornsak Uwanno mengatakan, dalam perubahan konstitusi baru nanti, tidak akan memperbolehkan peraih suara mayoritas untuk menjadi diktator dalam parlemen. Menurutnya, perubahan konstitusi diperlukan untuk memberi keadilan menjelang pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan. Dia membantah tuduhan bahwa kebijakan baru ini sengaja dibuat untuk mengakhiri era kepemimpinan Shinawatra.

Muh shamil/ Arvin