Politikus PDIP Sarankan Jokowi Evaluasi Kinerja Menteri

JAKARTA - Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah memimpin negeri ini selama enam bulan. Oleh karena itu, keduanya dianggap layak untuk mengevaluasi kinerja para menteri.

Penilaian enam bulan Pemerintah Jokowi-JK juga diberikan Poltracking melalui surveinya. Hasil survei menunjukkan banyak responden yang menilai perlu adanya rershuffle atau perombakan kabinet.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukur Nababan menganggap reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Kendati demikian, Presiden dapat melakukan evaluasi kinerja para menterinya.

"Masyarakat sudah melek huruf, tentu kita tidak bisa menutup mata. Mengenai reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Tentu Presiden harus memberikan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya," tutur Sukur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Sukur menjelaskan melalui evaluasi, Presiden dapat mengetahui menteri yang harus di-reshuffle dan perlu ditingkatkan kinerjanya.

Pada dasarnya, kata dia, rakyat tidak peduli pada menteri. Masyarakat akan memerhatikan kinerja Presiden. Apabila kinerja menteri tidak maksimal maka masyarakat kian kecewa terhadap Presiden. (Baca: Kinerja Tak Memuaskan, Publik Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet)

"Jika menteri tidak maksimal maka akan timbul kekecewaan terhadap Jokowi," katanya.