Pola Hubungan Jokowi-PDIP Jadi Penentu
Senin, 20 April 2015 - 10:02 WIB
Pola Hubungan Jokowi-PDIP Jadi Penentu
A
A
A
JAKARTA - Wacana pembentukan forum komunikasi antara partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai positif dalam upaya mengefektifkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan partai pengusung.
Namun sejauh mana efektivitas forum tersebut pada akhirnya akan ditentukan bagaimana pola hubungan antara Presiden Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
”Sebelum membenahi pola komunikasi dengan KIH, prioritas Jokowi adalah mencari pola baru hubungan dengan PDIP. Kalau keduanya bertengkar terus, tidak hanya akan merugikan PDIP, tetapi juga Jokowi. Tak bisa dibayangkan kalau tiba-tiba PDIP menolak kebijakan pemerintah di parlemen,” kata analis politik dari CSIS Arya Fernandes di Jakarta kemarin.
Menurut Arya, pola hubungan PDIP-Jokowi menjadi sangat menentukan karena memang sebenarnya di situlah pangkal persoalannya. Faktornya adalah tak proporsionalnya perolehan kursi PDIP di Senayan dengan alokasi kursi menteri yang didapatkan di kabinet. ”Bila ini selesai dan Jokowi mengakomodasi kepentingan PDIP dengan menambah alokasi kursi, saya kira persoalannya akan selesai,” ujarnya.
Selain itu, menurut Arya, saling pengertian antara kedua belah pihak ini juga akan memengaruhi pola hubungan. PDIP, kata dia, harus sadar bahwa Jokowi adalah presiden yang mempunyai legitimasi yang kuat dan Jokowi harus sadar bahwa PDIP adalah partai pemenang pemilu dan pengusung utama Jokowi-JK dalam pemilu presiden.
Wacana membentuk forum komunikasi oleh parpol anggota KIH ini muncul dalam Kongres IV PDIP di Bali, awal April lalu. Saat itu para ketua umum parpol KIH turut hadir dan melakukan pertemuan tertutup seusai pembukaan kongres. ”Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis perjalanan pemerintahan Jokowi-JK selama lima bulan terakhir, terutama yang berkaitan dengan fungsifungsi koordinasi dengan parpol pendukungnya di parlemen,” kata Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah.
Menurut Basarah, baik partai pengusung maupun Jokowi-JK punya kesadaran bersama bahwa komunikasi dan koordinasi ke depan perlu diefektifkan. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, mengenai pola hubungan PDIPJokowi sudah selesai sehingga tinggal mempererat dan menjalankannya ke depan. Pola hubungan itu antara lain dengan pertemuan rutin antara pimpinan PDIP dan Presiden Jokowi.
Bahkan, untuk mengefektifkan dan menyinergikan program pemerintah nantinya juga akan ada pertemuan rutin per tiga bulan sekali antara Presiden dengan pimpinan DPD PDIP seluruh Indonesia.
Rahmat sahid
Namun sejauh mana efektivitas forum tersebut pada akhirnya akan ditentukan bagaimana pola hubungan antara Presiden Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
”Sebelum membenahi pola komunikasi dengan KIH, prioritas Jokowi adalah mencari pola baru hubungan dengan PDIP. Kalau keduanya bertengkar terus, tidak hanya akan merugikan PDIP, tetapi juga Jokowi. Tak bisa dibayangkan kalau tiba-tiba PDIP menolak kebijakan pemerintah di parlemen,” kata analis politik dari CSIS Arya Fernandes di Jakarta kemarin.
Menurut Arya, pola hubungan PDIP-Jokowi menjadi sangat menentukan karena memang sebenarnya di situlah pangkal persoalannya. Faktornya adalah tak proporsionalnya perolehan kursi PDIP di Senayan dengan alokasi kursi menteri yang didapatkan di kabinet. ”Bila ini selesai dan Jokowi mengakomodasi kepentingan PDIP dengan menambah alokasi kursi, saya kira persoalannya akan selesai,” ujarnya.
Selain itu, menurut Arya, saling pengertian antara kedua belah pihak ini juga akan memengaruhi pola hubungan. PDIP, kata dia, harus sadar bahwa Jokowi adalah presiden yang mempunyai legitimasi yang kuat dan Jokowi harus sadar bahwa PDIP adalah partai pemenang pemilu dan pengusung utama Jokowi-JK dalam pemilu presiden.
Wacana membentuk forum komunikasi oleh parpol anggota KIH ini muncul dalam Kongres IV PDIP di Bali, awal April lalu. Saat itu para ketua umum parpol KIH turut hadir dan melakukan pertemuan tertutup seusai pembukaan kongres. ”Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis perjalanan pemerintahan Jokowi-JK selama lima bulan terakhir, terutama yang berkaitan dengan fungsifungsi koordinasi dengan parpol pendukungnya di parlemen,” kata Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah.
Menurut Basarah, baik partai pengusung maupun Jokowi-JK punya kesadaran bersama bahwa komunikasi dan koordinasi ke depan perlu diefektifkan. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, mengenai pola hubungan PDIPJokowi sudah selesai sehingga tinggal mempererat dan menjalankannya ke depan. Pola hubungan itu antara lain dengan pertemuan rutin antara pimpinan PDIP dan Presiden Jokowi.
Bahkan, untuk mengefektifkan dan menyinergikan program pemerintah nantinya juga akan ada pertemuan rutin per tiga bulan sekali antara Presiden dengan pimpinan DPD PDIP seluruh Indonesia.
Rahmat sahid
(bhr)
