PBB Kecam Serangan Bom Kimia di Suriah
Sabtu, 18 April 2015 - 11:13 WIB
PBB Kecam Serangan Bom Kimia di Suriah
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam serangan bom kimia terhadap warga sipil di Suriah. Mereka juga berjanji menyeret pelaku serangan bom mematikan itu ke Mahkamah Internasional (ICC).
Kecaman dan seruan DK PBB itu setelah mereka mendengarkan kesaksian seorang dokter yang berusaha menyelamatkan nyawa korban serangan senjata kimia pada bulan lalu di Suriah. DK PBB bersumpah akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab. ”Saya tidak melihat kalau ada orang yang tidak berlinang air mata, dalam ruangan itu,” kata Duta Besar AS Samantha Power dilansir Reuters.
Dia mengatakan para diplomat merasa menjadi sedih melihat video anak-anak di Desa Sarmin, Suriah, yang mengalami sesak nafas dan muntah akibat gas klorin sementara para dokter berjuang keras mengobati mereka. Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) menyatakan senjata kimia itu dijatuhkan dari helikopter. Hanya Angkatan Udara Suriah semata yang memiliki helikopter.
Hal senada juga diungkapkan Power. Dia mengatakan semua bukti menunjukkan bahwa senjata kimia itu datang dari helikopter dan mengemukakan hanya militer Suriah mempunyai helikopter. ”Kita perlu membuat mekanisme untuk menyelidiki siapa yang berada di belakang serangan itu,” pinta Power. Dia mengungkapkan, DK PBB harus mengambil langkah dengan cara yang juga sangat tegas.
”Orang-orang yang bertanggung jawab atas serangan tersebut harus dituntut,” ungkapnya dilansir AFP. Dokter yang bercerita di depan 15 diplomat DK PBB adalah Mohamed Tennari. Dia menangani korban serangan bom klorin di Desa Sarmin, dekat Idlib pada 16 Maret lalu, yang menewaskan enam orang, termasuk anak-anak. ”Pesan kami kepada masyarakat internasional, tolong hentikan kematian di Suriah,” kata Tennari.
Ditambahkan dokter Suriah Saher Sahloul, anggota Masyarakat Medis Amerika-Suriah, mendesak DK PBB untuk mengatur zona larangan terbang di Suriah melindungi warga sipil dari serangan senjata kimia yang dilakukan dengan helikopter. ”Banyak diplomat PBB menyarankan OPCW untuk melaksanakan penyelidikan yang serius dan jujur,” katanya kepada BBC.
Dia mengungkapkan, para diplomat DK PBB menyatakan kesiapan mereka untuk memastikan para pelaku serangan bom kimia itu harus bertanggung jawab. Selain itu, DK PBB juga mendengar kisah yang mengerikan mengenai semua anggota satu keluarga tewas oleh serangan itu. Qusai Zakarya, korban selamat dari serangan senjata kimia Suriah pada Agustus 2013 di luar Damaskus, mengatakan kepada para diplomat kalau kejahatan serangan bom kimia dibiarkan tanpa hukuman.
Pemerintah dan kelompok oposisi di Suriah membantah menggunakan bom klorin. DK PBB gagal mencegah terjadinya perang sipil di Suriah yang kini memasuki tahun kelima. Mereka juga belum berhasil memaksa para pelaku kejahatan perang di Suriah untuk diadili di ICC, Den Haag, Belan-da. Padahal pada Maret lalu, DK PBB mengadopsi sebuah resolusi yang mengutuk penggunaan senjata kimia di Suriah dan menyerukan agar mereka yang bertanggungjawab diseret ke pengadilan.
Namun demikian, semua upaya DK PBB itu selalu menemui jalan buntu. Suriah selalu didukung penuh Rusia dan China. Sedangkan Rusia menganggap perlu bukti kuat untuk menyalahkan siapa yang bertanggungjawab atas serangan itu sebelum DK PBB mengambil sikap. ”Jika kita tidak bertindak (atas serangan kimia), pihak lain akan percaya kalau mereka (pelaku serangan) akan terus melakukan serangan bom kimia,” kata Duta Besar Selandia Baru untuk PBB Jim McLay.
”Tanpa proses hukum, para pelaku serangan bom kimia menganggap tindakan mereka dapat dimaklumi, meskipun banyak korban tewas dan luka,” imbuhnya. Penggunaan senjata kimia dilarang dalam zona konflik sesuai dengan Konvensi Senjata Kimia pada 1997. Suriah bergabung dengan konvensi itu pada 2013 lalu. OPCW membentuk misi penemu fakta serangan senjata kimia di Suriah pada bulan lalu.
Penemuan mereka akan menjadi petunjuk utama untuk menentukan langkah ke depan DK PBB. Namun, mereka tidak memiliki mandat untuk menyalahkan. Human Rights Watch (HRW) berbasis di AS menyelidiki enam laporan serangan bom kimia di Idlib. Mereka mengumpulkan bukti dari para pekerja kemanusiaan dan warga sipil. HRW meminta DK PBB untuk melakukan penyelidikan total.
”Sejuah ini, pemerintahan Suriah tidak membayar mahal atas kejahatan perang dengan mengunakan senjata kimia. Anggota DK PBB, termasuk Rusia, seharusnya menjamin penyelidikan yang kredibel untuk membongkar siapa yang bertanggungjawab menggunakan senjata kimia,” kata Direktur HRW Philippe Bolopion.
HRW juga mengungkapkan serangan senjata kimia itu dilakukan oleh rezim Bashar al- Assad untuk melemahkan posisi pemberontak. Assad dianggap sebagai pemimpin yang membunuh rakyatnya sendiri. ”Pihak berwenang Suriah sekali lagi tampak mengabaikan sepenuhnya penderitaan manusia dengan melanggar larangan penggunaan senjata kimia,” kata Direktur HRW untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Nadim Houry.
Konflik Suriah yang berlangsung selama empat tahun menewaskan lebih dari 220.000 orang. ”Kami telah menghitung 222.271 kematian sejak awal pemberontakan Maret 2011,” kata Kepala Pemantau Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), Rami Abdel Rahman, dikutip Rueters. Lembaga HAM yang berbasis di London, Inggris, mengandalkan data di lapangan untuk mengumpulkan informasi korban tersebut.
Rahman mengungkapkan, lebih dari 67.000 orang mati adalah warga sipil, termasuk lebih dari 11.000 anak-anak. Di antara para gerilyawan yang tewas, hampir 47.000 berasal dari pasukan propemerintah, termasuk lebih dari 3.000 gerilyawan asing. Hampir 700 gerilyawan Hezbollah Lebanon juga dilaporkan tewas. ”Hampir 40.000 gerilyawa antiAssad dan sekitar 28.000 pejuang asing tewas dalam konflik itu,” demikian keterangan SOHR.
Andika hendra m
Kecaman dan seruan DK PBB itu setelah mereka mendengarkan kesaksian seorang dokter yang berusaha menyelamatkan nyawa korban serangan senjata kimia pada bulan lalu di Suriah. DK PBB bersumpah akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab. ”Saya tidak melihat kalau ada orang yang tidak berlinang air mata, dalam ruangan itu,” kata Duta Besar AS Samantha Power dilansir Reuters.
Dia mengatakan para diplomat merasa menjadi sedih melihat video anak-anak di Desa Sarmin, Suriah, yang mengalami sesak nafas dan muntah akibat gas klorin sementara para dokter berjuang keras mengobati mereka. Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) menyatakan senjata kimia itu dijatuhkan dari helikopter. Hanya Angkatan Udara Suriah semata yang memiliki helikopter.
Hal senada juga diungkapkan Power. Dia mengatakan semua bukti menunjukkan bahwa senjata kimia itu datang dari helikopter dan mengemukakan hanya militer Suriah mempunyai helikopter. ”Kita perlu membuat mekanisme untuk menyelidiki siapa yang berada di belakang serangan itu,” pinta Power. Dia mengungkapkan, DK PBB harus mengambil langkah dengan cara yang juga sangat tegas.
”Orang-orang yang bertanggung jawab atas serangan tersebut harus dituntut,” ungkapnya dilansir AFP. Dokter yang bercerita di depan 15 diplomat DK PBB adalah Mohamed Tennari. Dia menangani korban serangan bom klorin di Desa Sarmin, dekat Idlib pada 16 Maret lalu, yang menewaskan enam orang, termasuk anak-anak. ”Pesan kami kepada masyarakat internasional, tolong hentikan kematian di Suriah,” kata Tennari.
Ditambahkan dokter Suriah Saher Sahloul, anggota Masyarakat Medis Amerika-Suriah, mendesak DK PBB untuk mengatur zona larangan terbang di Suriah melindungi warga sipil dari serangan senjata kimia yang dilakukan dengan helikopter. ”Banyak diplomat PBB menyarankan OPCW untuk melaksanakan penyelidikan yang serius dan jujur,” katanya kepada BBC.
Dia mengungkapkan, para diplomat DK PBB menyatakan kesiapan mereka untuk memastikan para pelaku serangan bom kimia itu harus bertanggung jawab. Selain itu, DK PBB juga mendengar kisah yang mengerikan mengenai semua anggota satu keluarga tewas oleh serangan itu. Qusai Zakarya, korban selamat dari serangan senjata kimia Suriah pada Agustus 2013 di luar Damaskus, mengatakan kepada para diplomat kalau kejahatan serangan bom kimia dibiarkan tanpa hukuman.
Pemerintah dan kelompok oposisi di Suriah membantah menggunakan bom klorin. DK PBB gagal mencegah terjadinya perang sipil di Suriah yang kini memasuki tahun kelima. Mereka juga belum berhasil memaksa para pelaku kejahatan perang di Suriah untuk diadili di ICC, Den Haag, Belan-da. Padahal pada Maret lalu, DK PBB mengadopsi sebuah resolusi yang mengutuk penggunaan senjata kimia di Suriah dan menyerukan agar mereka yang bertanggungjawab diseret ke pengadilan.
Namun demikian, semua upaya DK PBB itu selalu menemui jalan buntu. Suriah selalu didukung penuh Rusia dan China. Sedangkan Rusia menganggap perlu bukti kuat untuk menyalahkan siapa yang bertanggungjawab atas serangan itu sebelum DK PBB mengambil sikap. ”Jika kita tidak bertindak (atas serangan kimia), pihak lain akan percaya kalau mereka (pelaku serangan) akan terus melakukan serangan bom kimia,” kata Duta Besar Selandia Baru untuk PBB Jim McLay.
”Tanpa proses hukum, para pelaku serangan bom kimia menganggap tindakan mereka dapat dimaklumi, meskipun banyak korban tewas dan luka,” imbuhnya. Penggunaan senjata kimia dilarang dalam zona konflik sesuai dengan Konvensi Senjata Kimia pada 1997. Suriah bergabung dengan konvensi itu pada 2013 lalu. OPCW membentuk misi penemu fakta serangan senjata kimia di Suriah pada bulan lalu.
Penemuan mereka akan menjadi petunjuk utama untuk menentukan langkah ke depan DK PBB. Namun, mereka tidak memiliki mandat untuk menyalahkan. Human Rights Watch (HRW) berbasis di AS menyelidiki enam laporan serangan bom kimia di Idlib. Mereka mengumpulkan bukti dari para pekerja kemanusiaan dan warga sipil. HRW meminta DK PBB untuk melakukan penyelidikan total.
”Sejuah ini, pemerintahan Suriah tidak membayar mahal atas kejahatan perang dengan mengunakan senjata kimia. Anggota DK PBB, termasuk Rusia, seharusnya menjamin penyelidikan yang kredibel untuk membongkar siapa yang bertanggungjawab menggunakan senjata kimia,” kata Direktur HRW Philippe Bolopion.
HRW juga mengungkapkan serangan senjata kimia itu dilakukan oleh rezim Bashar al- Assad untuk melemahkan posisi pemberontak. Assad dianggap sebagai pemimpin yang membunuh rakyatnya sendiri. ”Pihak berwenang Suriah sekali lagi tampak mengabaikan sepenuhnya penderitaan manusia dengan melanggar larangan penggunaan senjata kimia,” kata Direktur HRW untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Nadim Houry.
Konflik Suriah yang berlangsung selama empat tahun menewaskan lebih dari 220.000 orang. ”Kami telah menghitung 222.271 kematian sejak awal pemberontakan Maret 2011,” kata Kepala Pemantau Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), Rami Abdel Rahman, dikutip Rueters. Lembaga HAM yang berbasis di London, Inggris, mengandalkan data di lapangan untuk mengumpulkan informasi korban tersebut.
Rahman mengungkapkan, lebih dari 67.000 orang mati adalah warga sipil, termasuk lebih dari 11.000 anak-anak. Di antara para gerilyawan yang tewas, hampir 47.000 berasal dari pasukan propemerintah, termasuk lebih dari 3.000 gerilyawan asing. Hampir 700 gerilyawan Hezbollah Lebanon juga dilaporkan tewas. ”Hampir 40.000 gerilyawa antiAssad dan sekitar 28.000 pejuang asing tewas dalam konflik itu,” demikian keterangan SOHR.
Andika hendra m
(bbg)
