Pemerintah Diminta Cairkan Anggaran Pilkada Serentak

JAKARTA - Rapat antara Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), diwarnai silang pendapat tentang ketidakjelasan dana anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Anwar mengatakan, ada sejumlah ganjalan soal dana untuk penyelenggaraan pilkada serentak yang masih dihadapi sejumlah kepala daerah.

Pasalnya, anggaran pilkada yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat belum disetujui pemerintah daerah masing-masing.

“Hingga kini, masih ada sekitar 60 daerah yang belum siap atau belum mau menganggarkan dana pilkada serentak,” kata Zul di ruang Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis 16 April 2015 malam.

Karenanya, Zul memita agar pemerintah objektif dan berhenti melakukan klaim sepihak terkait kesiapan pelaksanaan pilkada.

Dia mengingatkan, pilkada serentak merupakan bagian dari agenda nasional yang baru akan dilakukan perdana pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, agar berjalan sukses, pemerintah diminta menyiapkan dana yang dibutuhkan oleh penyelenggara pilkada.

"Jangan sampai KPU sebagai penanggungjawab dinilai gagal karena tidak siap anggaran atau karena tidak mendapatkan dukungan dari pemda terkait," pungkasnya.