Daerah Peserta Pilkada Segera Dikumpulkan
Daerah Peserta Pilkada Segera Dikumpulkan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan mengumpulkan seluruh kepala daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Tiap daerah diminta untuk presentasi kesiapan penyelenggaraan pilkada tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pada akhir April ini, pihaknya akan mengundang seluruh kepala daerah.
”Kita juga akan undang KPU, Bawaslu, Menteri Keuangan, DPD, dan Ketua Komisi II. Ini untuk melakukan koordinasi,” kata Tjahjo dalam pesan singkatnya di Jakarta kemarin. Dia mengatakan dalam koordinasi tersebut akan diinventarisasi permasalahan yang ada di beberapa daerah dalam persiapan penyelenggaraan pilkada. Selain itu akan disampaikan masukan-masukan mengenai masalah-masalah yang belum tertangani.
”Diinventarisasi masalah yang masih ada di daerah. Misalnya belum tuntasnya atau kekurangan dana pilkada yang diajukan KPU. Memang beberapa payung hukum melalui permendagri sudah dikeluarkan oleh Kemendagri,” ujarnya. Mantan anggota DPR itu optimistis penyelenggaraan pilkada serentak akan berjalan dengan baik. Menurut dia, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU dan Kemenkeu. Selain itu melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR dan Komite I DPD.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan dari hasil monitor yang telah dilakukan, masih ada 14 daerah yang dalam proses pembahasan anggaran pilkada. Rencananya besok 14 daerah ter-sebut akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi mengenai penyiapan anggaran pilkada.
”Kita segera keluarkan radiogram. Berdasarkan monitoring kita itu sekitar 14 daerah, bukan 32 daerah. Kita undang ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam hal ini para sekda. Sampai di mana persiapannya. Selain sekda yang juga ketua TAPD, juga akan diundang KPUD dan Panwaslu setempat. Kemudian akan undang KPU pusat dan Bawaslu pusat,” jelasnya.
Pertemuan tersebut menurutnya akan bersifat klarifikasi. Kemendagri nantinya akan mengklasifikasikan daerah mana saja yang betul-betul siap ataupun daerah yang dapat memberikan jaminan pilkada tidak akan terganggu. ”Kita melihat sampai di mana dan bagaimana proses itu sudah dilakukan. Kalau ada hambatan dan kendala, apa itu? Nanti terjadi proses dialogis,” paparnya.
Di luar 14 daerah tersebut, mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri tersebut mengatakan tidak ada masalah. Pasalnya 201 daerah di antaranya memang dijadwalkan pilkada tahun 2015 sehingga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. ”Sebanyak 68 itu kan meskipun sudah dipayungi Permen 37/2014, namun penegasan suratnya tanggal 9 Maret. Katakanlah dalam satu bulan ini mereka bekerja, tapi kan masih ada pemberitaan yang belum,” ungkap dia.
Pria yang akrab disapa dengan panggilan Donny itu mengatakan belum adanya kepastian di daerah jangan diartikan tidak ada pengalokasian, tetapi lebih karena persoalan tenggat waktu. ”Bukan tidak dialokasikan, tapi masih proses,” ujarnya. Dia mengatakan hingga kini baru Kabupaten Majene yang meminta bantuan anggaran. Namun lantaran secara aturan Kemendagri tidak dapat memberikan bantuan, wajib bagi daerah untuk melakukan efisiensi.
”Majene kita minta lakukan efisiensi. Harus efisiensi dong. Masa untuk pilkada tidak tersedia, sedangkan untuk yang lain tersedia. Kan belanja wajib,” kata dia. Mengenai wacana penundaan tahapan pilkada, Donny enggan mengomentarinya. Menurut dia, Kemendagri saat ini tengah mengusahakan agar pilkada serentak terlaksana 100%.
”Saya belum mau menanggapi. Intinya kita masih akan terus berusaha. Itu kan baru asumsi. Intinya Mendagri Pak Tjahjo Kumolo ingin pilkada dilaksanakan secara sukses. Terlaksana 100%,” jelasnya. Sebelumnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong agar pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2015 sebaiknya dievaluasi demi suksesnya pilkada. Peneliti politik senior LIPI Siti Zuhro mengatakan, jelang pelaksanaan pilkada serentak ada beberapa hal penting yang perlu dicatat dan digaungkan dalam merespons pilkada serentak.
Salah satunya dengan meminta para stakeholder untuk berkontribusi positif dalam pilkada ini. ”Kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal yang krusial, misalnya penyelenggaraan pilkada serentak pada Desember 2015 itu harus direviu lagi,” kata perempuan yang akrab dengan sapaan Wiwieq itu dalam dialog pilar negara bertajuk ”Pilkada Serentak” di Gedung DPR.
Selain itu, lanjut Wiwieq, anggaran pilkada di daerah, kesiapan penyelenggara pilkada, pemerintah daerah (pemda), dan penegak hukum juga perlu dipersiapkan secara matang. Jangan sampai elemen-elemen penting dalam pelaksanaan pilkada tersebut terkesan dipaksakan. ”KPU (Komisi Pemilihan Umum) sendiri kalau kita tanya ke bawah itu (KPU daerah) mereka berat, apalagi habis Pemilu 2014 napas mereka masih tersengal-sengal,” urainya.
Menurut Wiwieq, sebaiknya soal waktu ini dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika dia berbincang dengan kepala daerah Timika, Papua, mereka jelas menyatakan belum siap melaksanakan pilkada pada Desember 2015 lantaran DPRD mereka belum dilantik dan Desember merupakan waktu perayaan mereka. ”Bahkan istilahnya politik kita belum membaik betul,” imbuhnya.
Dita angga
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pada akhir April ini, pihaknya akan mengundang seluruh kepala daerah.
”Kita juga akan undang KPU, Bawaslu, Menteri Keuangan, DPD, dan Ketua Komisi II. Ini untuk melakukan koordinasi,” kata Tjahjo dalam pesan singkatnya di Jakarta kemarin. Dia mengatakan dalam koordinasi tersebut akan diinventarisasi permasalahan yang ada di beberapa daerah dalam persiapan penyelenggaraan pilkada. Selain itu akan disampaikan masukan-masukan mengenai masalah-masalah yang belum tertangani.
”Diinventarisasi masalah yang masih ada di daerah. Misalnya belum tuntasnya atau kekurangan dana pilkada yang diajukan KPU. Memang beberapa payung hukum melalui permendagri sudah dikeluarkan oleh Kemendagri,” ujarnya. Mantan anggota DPR itu optimistis penyelenggaraan pilkada serentak akan berjalan dengan baik. Menurut dia, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU dan Kemenkeu. Selain itu melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR dan Komite I DPD.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan dari hasil monitor yang telah dilakukan, masih ada 14 daerah yang dalam proses pembahasan anggaran pilkada. Rencananya besok 14 daerah ter-sebut akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi mengenai penyiapan anggaran pilkada.
”Kita segera keluarkan radiogram. Berdasarkan monitoring kita itu sekitar 14 daerah, bukan 32 daerah. Kita undang ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam hal ini para sekda. Sampai di mana persiapannya. Selain sekda yang juga ketua TAPD, juga akan diundang KPUD dan Panwaslu setempat. Kemudian akan undang KPU pusat dan Bawaslu pusat,” jelasnya.
Pertemuan tersebut menurutnya akan bersifat klarifikasi. Kemendagri nantinya akan mengklasifikasikan daerah mana saja yang betul-betul siap ataupun daerah yang dapat memberikan jaminan pilkada tidak akan terganggu. ”Kita melihat sampai di mana dan bagaimana proses itu sudah dilakukan. Kalau ada hambatan dan kendala, apa itu? Nanti terjadi proses dialogis,” paparnya.
Di luar 14 daerah tersebut, mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri tersebut mengatakan tidak ada masalah. Pasalnya 201 daerah di antaranya memang dijadwalkan pilkada tahun 2015 sehingga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. ”Sebanyak 68 itu kan meskipun sudah dipayungi Permen 37/2014, namun penegasan suratnya tanggal 9 Maret. Katakanlah dalam satu bulan ini mereka bekerja, tapi kan masih ada pemberitaan yang belum,” ungkap dia.
Pria yang akrab disapa dengan panggilan Donny itu mengatakan belum adanya kepastian di daerah jangan diartikan tidak ada pengalokasian, tetapi lebih karena persoalan tenggat waktu. ”Bukan tidak dialokasikan, tapi masih proses,” ujarnya. Dia mengatakan hingga kini baru Kabupaten Majene yang meminta bantuan anggaran. Namun lantaran secara aturan Kemendagri tidak dapat memberikan bantuan, wajib bagi daerah untuk melakukan efisiensi.
”Majene kita minta lakukan efisiensi. Harus efisiensi dong. Masa untuk pilkada tidak tersedia, sedangkan untuk yang lain tersedia. Kan belanja wajib,” kata dia. Mengenai wacana penundaan tahapan pilkada, Donny enggan mengomentarinya. Menurut dia, Kemendagri saat ini tengah mengusahakan agar pilkada serentak terlaksana 100%.
”Saya belum mau menanggapi. Intinya kita masih akan terus berusaha. Itu kan baru asumsi. Intinya Mendagri Pak Tjahjo Kumolo ingin pilkada dilaksanakan secara sukses. Terlaksana 100%,” jelasnya. Sebelumnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong agar pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2015 sebaiknya dievaluasi demi suksesnya pilkada. Peneliti politik senior LIPI Siti Zuhro mengatakan, jelang pelaksanaan pilkada serentak ada beberapa hal penting yang perlu dicatat dan digaungkan dalam merespons pilkada serentak.
Salah satunya dengan meminta para stakeholder untuk berkontribusi positif dalam pilkada ini. ”Kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal yang krusial, misalnya penyelenggaraan pilkada serentak pada Desember 2015 itu harus direviu lagi,” kata perempuan yang akrab dengan sapaan Wiwieq itu dalam dialog pilar negara bertajuk ”Pilkada Serentak” di Gedung DPR.
Selain itu, lanjut Wiwieq, anggaran pilkada di daerah, kesiapan penyelenggara pilkada, pemerintah daerah (pemda), dan penegak hukum juga perlu dipersiapkan secara matang. Jangan sampai elemen-elemen penting dalam pelaksanaan pilkada tersebut terkesan dipaksakan. ”KPU (Komisi Pemilihan Umum) sendiri kalau kita tanya ke bawah itu (KPU daerah) mereka berat, apalagi habis Pemilu 2014 napas mereka masih tersengal-sengal,” urainya.
Menurut Wiwieq, sebaiknya soal waktu ini dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika dia berbincang dengan kepala daerah Timika, Papua, mereka jelas menyatakan belum siap melaksanakan pilkada pada Desember 2015 lantaran DPRD mereka belum dilantik dan Desember merupakan waktu perayaan mereka. ”Bahkan istilahnya politik kita belum membaik betul,” imbuhnya.
Dita angga
(ars)
Explore More