UN dan Problematikanya

Pemerintah mengenalkan metode baru pada pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ini, yaitu UN berbasis komputer (UNBK) atau awam menyebutnya UN online.

Meski belum semua sekolah menerapkan UNBK, metode ini adalah inovasi dari pemerintah yang pantas diapresiasi. Tentu harapan ke depan, UNBK bisa diterapkan di lebih banyak lagi sekolah jika memang bisa mempermudah siswa maupun sekolah. Bahkan jika teknologi komputer sudah mampu masuk ke wilayah terpencil, semua sekolah bisa menggelar UNBK. Hal lain yang patut diapresiasi adalah hasil UN tahun ini tidak menjadi penentu kelulusan seorang siswa.

UN hanya jadi salah satu indikator siswa untuk bisa lulus dan hasil UN hanya untuk pemetaan masuk ke jenjang berikutnya. Kebijakan ini setidaknya bisa menghapus ”hantu” UN yang setiap tahun mendatangi sekolah-sekolah. Saking takutnya, menjelang UN bukan banyak siswa yang harus menangis baik tersedu atau keras agar bisa melaluinya dengan baik.

Bahkan, sebagian sekolah menggelar ritual-ritual restu dan doa ke guru ataupun orang tua agar UN yang dijalani bisa berjalan lancar. Restu dan doa tentu hal yang positif, tetapi pemandangan ini tak dijumpai ketika era EBTA atau EBTANAS belasan tahun silam. Intinya, sebelum ada kebijakan UN bukan penentu kelulusan, siswa sudah merasa takut dan seolah sudah kalah sebelum bertanding.

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah tentu mempunyai tujuan agar UN bisa berjalan lebih baik. Namun, harus diakui, masih banyak kendala teknis yang masih terjadi. Misalnya UNBK di beberapa daerah yang harus terganggu karena koneksi jaringan server yang ngadat dan terpaksa harus melakukan UNBK ulang atau kembali menjalani UN dengan cara manual. Atau kendala mati listrik atau jumlah komputer yang ternyata tak sebanding dengan siswa peserta UNBK.

Dan masih ada beberapa persoalan yang masih saja terjadi. Persoalan anyar tetapi klasik di pelaksanaan UN tahun ini adalah bocornya lembar jawaban. Hebatnya lagi, bocoran tersebut juga ikut online karena menyebar melalui internet. Bandingkan dulu, bocoran UN hanya melalui manual, yaitu dari orang langsung ke orang. Masih adanya bocoran menunjukkan masih ada siswa yang masih takut dengan UN.

Artinya kebijakan pemerintah dengan mengatakan UN bukan penentu kelulusan belum mampu menghapus trauma dari siswa tentang UN. Begitu juga dengan sistem UNBK. Ternyata masih ada kendalakendala teknis terjadi yang sebanding dengan persoalan UN manual seperti lembar soal tertukar, kekurangan lembar soal atau jawaban, atau lembar soal dan jawaban yang belum tiba di sekolah. Persoalan tersebut sebanding dengan persoalan yang muncul ketika UNBK mulai dipercobakan.

Artinya, boleh dikatakan secara metode dan kebijakan UN tahun ini memang baru dan menjanjikan, tetapi dalam prosesnya kendala yang dihadapi hampir sama. Bukankah ini juga sama saja dengan persoalan dari tahun ke tahun hanya bungkusnya saja yang berbeda. Kendala-kendala sudah pasti menjadi bahan kajian pemerintah untuk lebih fokus pada bagaimana mengatasi persoalan.

Yang semestinya menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan problematika UN yang setiap tahun terus muncul. Baju atau model boleh berganti mengikuti teknologi atau zaman, tetapi bukan itu yang utama. Jika melihat pelaksanaan UN tahun ini, pemerintah belum mampu mengatasi persoalan utama dari UN. Pemerintah tampaknya masih fokus atau jangan-jangan terjebak pada metode-metode tanpa fokus pada persoalan utama.

Kendala-kendala UNBK atau manual tahun ini memang sudah terjadi. Apa pun yang dilakukan pemerintah setelah itu sulit untuk menghapus kendala tersebut. Tentu, harapannya UN tahun depan pemerintah tidak hanya membesarkan metode UN, tapi lebih fokus bagaimana problematika atau persoalan UN yang tiap tahun terjadi bisa diatasi.

Memang relatif sulit untuk menghapus persoalan UN dari tahun ke tahun. Namun jika pemerintah mau fokus pada hal itu, UN tahun depan pasti akan berjalan dengan sedikit persoalan.