Stabilitas Politik dan Kesejahteraan
Rabu, 15 April 2015 - 08:15 WIB
Stabilitas Politik dan Kesejahteraan
A
A
A
Yeano Andhika
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam danKetua Departemen Keilmuan BEM FEB. Universitas Airlangga
Salah satu hal yang patut diapresiasi dari sepuluh tahun pemerintahan SBY adalah tercapainya stabilitas politik nasional.
Tercapainya stabilitas politik inilah yang kemudian membuat pemerintahan SBY bisa melaksanakan berbagai program pembangunan dengan lancar, meskipun tentu bukan tanpa kendala sama sekali. Belum genap enam bulan sejak pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilantik, rakyat telah diberi tontonan berbagai macam kejadian yang mungkin membuat banyak dari kita geleng kepala.
Perseteruan antarlembaga penegak hukum hingga kegaduhan-kegaduhan baik di lingkaran eksekutif sendiri maupun legislatif yang memang terbagi antara pendukung pemerintah dan oposisi. Masing-masing sibuk dengan kepentingannya sendiri, tidak tertutup kemungkinan lupa terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Tak ayal, dengan berbagai kejadian ini rakyatlah yang sebenarnya paling terkena dampaknya. Pembangunan seolah jalan di tempat, lebih parah negeri ini bahkan disebut sedang autopilot.
Perekonomian adalah sektor penting yang menjadi indikator sukses atau tidaknya suatu rezim pemerintahan dan kemajuan di sektor perekonomian ini sangat bergantung pada stabilitas politik. Alberto Alesina dkk (NBER, 1992) mengatakan, stabilitas politik berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Politik yang tidak stabil akan mengurangi investasi dan kecepatan dalam pembangunan ekonomi. Untuk mewujudkan stabilitas politik ini pemerintah harus membangun komunikasi yang baik dengan oposisi.
Tidak perlu menarik semua partai ke gerbong pemerintahan, justru adanya oposisi yang kritis dan objektif sangat dibutuhkan rakyat dalam membantu mengawal pemerintahan. Selama kebijakan pemerintah dalam koridor yang benar dan rakyat bisa menyadari itu memang baik, pemerintah yakinlah saja.
Dilingkarandalameksekutif, Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja para pembantunya. Oposisi harus berkomitmen bahwa keberadaan mereka dalam rangka mengawal pemerintahan, bukan dalam rangka menjegal setiap kebijakan pemerintah. Apa yang baik dari program pemerintah harus didukung sepenuhnya, apa yang kurang baik, apalagi merugikan rakyat, harus dikritik dan diberikan solusi.
Pada akhirnya stabilitas politik dalam rangka mengusahakan kesejahteraan rakyat ini akan dicapai apabila kedua belah pihak saling mawas diri. Pemerintah dan oposisi sama-sama terhormat, asalkan tidak mengutamakan syahwat kekuasaan dan mengabaikan nasib rakyat. Semoga.
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam danKetua Departemen Keilmuan BEM FEB. Universitas Airlangga
Salah satu hal yang patut diapresiasi dari sepuluh tahun pemerintahan SBY adalah tercapainya stabilitas politik nasional.
Tercapainya stabilitas politik inilah yang kemudian membuat pemerintahan SBY bisa melaksanakan berbagai program pembangunan dengan lancar, meskipun tentu bukan tanpa kendala sama sekali. Belum genap enam bulan sejak pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilantik, rakyat telah diberi tontonan berbagai macam kejadian yang mungkin membuat banyak dari kita geleng kepala.
Perseteruan antarlembaga penegak hukum hingga kegaduhan-kegaduhan baik di lingkaran eksekutif sendiri maupun legislatif yang memang terbagi antara pendukung pemerintah dan oposisi. Masing-masing sibuk dengan kepentingannya sendiri, tidak tertutup kemungkinan lupa terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Tak ayal, dengan berbagai kejadian ini rakyatlah yang sebenarnya paling terkena dampaknya. Pembangunan seolah jalan di tempat, lebih parah negeri ini bahkan disebut sedang autopilot.
Perekonomian adalah sektor penting yang menjadi indikator sukses atau tidaknya suatu rezim pemerintahan dan kemajuan di sektor perekonomian ini sangat bergantung pada stabilitas politik. Alberto Alesina dkk (NBER, 1992) mengatakan, stabilitas politik berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Politik yang tidak stabil akan mengurangi investasi dan kecepatan dalam pembangunan ekonomi. Untuk mewujudkan stabilitas politik ini pemerintah harus membangun komunikasi yang baik dengan oposisi.
Tidak perlu menarik semua partai ke gerbong pemerintahan, justru adanya oposisi yang kritis dan objektif sangat dibutuhkan rakyat dalam membantu mengawal pemerintahan. Selama kebijakan pemerintah dalam koridor yang benar dan rakyat bisa menyadari itu memang baik, pemerintah yakinlah saja.
Dilingkarandalameksekutif, Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja para pembantunya. Oposisi harus berkomitmen bahwa keberadaan mereka dalam rangka mengawal pemerintahan, bukan dalam rangka menjegal setiap kebijakan pemerintah. Apa yang baik dari program pemerintah harus didukung sepenuhnya, apa yang kurang baik, apalagi merugikan rakyat, harus dikritik dan diberikan solusi.
Pada akhirnya stabilitas politik dalam rangka mengusahakan kesejahteraan rakyat ini akan dicapai apabila kedua belah pihak saling mawas diri. Pemerintah dan oposisi sama-sama terhormat, asalkan tidak mengutamakan syahwat kekuasaan dan mengabaikan nasib rakyat. Semoga.
(ars)
