Istilah Petugas Partai Ada Sejak Pergerakan Kemerdekaan Indonesia
Senin, 13 April 2015 - 19:17 WIB
Istilah Petugas Partai Ada Sejak Pergerakan Kemerdekaan Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Istilah petugas partai muncul dalam sejarah pergerakan memperoleh kemerdekaan Indonesia. Saat itu Partai Nasional Indonesia (PNI) bertugas mendidik, menyadarkan, dan memimpin massa rakyat. Mereka yang terbukti mampu mengorganisir rakyat, kemudian ditugaskan partai untuk terjun ke masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, banyak pihak tidak memahami petugas partai yang diamanatkan dalam AD/ART PDIP merupakan sebutan penghormatan atas penugasan kader partai dalam posisi strategis, baik di struktural partai, eksekutif, maupun legislatif.
"Demikian halnya dalam sistem Pemilu Indonesia, ketika partai berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat dalam pemilu. Maka partai menugaskan kader terbaiknya untuk menjadi anggota legislatif, dan dapat mengusung calon presiden. Di situlah makna petugas partai juga muncul," ujar Hasto, Jakarta, Senin (13/4/2015).
Dia menambahkan, bagi mereka yang mendapat sebutan petugas partai, artinya menjalankan garis kebijakan ideologis partai.
"Misal ketika Pak Jokowi mengambil kebijakan menolak impor beras dan lebih memilih meningkatkan kemampuan petani berproduksi adalah contoh keputusan yang harus diambil petugas partai untuk mewujudkan Idonesia berdikari dalam pangan," terangnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, banyak pihak tidak memahami petugas partai yang diamanatkan dalam AD/ART PDIP merupakan sebutan penghormatan atas penugasan kader partai dalam posisi strategis, baik di struktural partai, eksekutif, maupun legislatif.
"Demikian halnya dalam sistem Pemilu Indonesia, ketika partai berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat dalam pemilu. Maka partai menugaskan kader terbaiknya untuk menjadi anggota legislatif, dan dapat mengusung calon presiden. Di situlah makna petugas partai juga muncul," ujar Hasto, Jakarta, Senin (13/4/2015).
Dia menambahkan, bagi mereka yang mendapat sebutan petugas partai, artinya menjalankan garis kebijakan ideologis partai.
"Misal ketika Pak Jokowi mengambil kebijakan menolak impor beras dan lebih memilih meningkatkan kemampuan petani berproduksi adalah contoh keputusan yang harus diambil petugas partai untuk mewujudkan Idonesia berdikari dalam pangan," terangnya.
(kur)
