Pilih Idham, Komitmen Antikorupsi Megawati Dipertanyakan

JAKARTA - Masuknya Idham Samawi dalam struktur kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tahun 2015-2020 dipertanyakan.

Pasalnya, mantan Bupati Bantul itu saat ini menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul.

“Kasus Idham merupakan kasus besar yang menyita publik di Yogyakarta dan nasional. Namun seakan posisi di DPP dilindungi. Kalau mau fair, Megawati harus berani memecat Idham Samawi bukan malah tetap menggunakannya sebagai pengurus. Ini sangat mengecewakan,” tutur mantan Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Yogyakarta, Ratno Pintoyo di Yogyakarta, Jumat (10/4/2015)

Dia menyontohkan Adriansyah yang baru saja ditangkap KPK dan langsung disikapi untuk usulan pemecatan. Padahal status Adriansyah belum menjadi tersangka. (Baca: Formasi Pengurus PDIP 2015-2020)

”Kalau Idham Samawi sudah tersangka sejak tahun 2013 lalu. Ada yang salah dengan pembisik Ibu Mega,” kata Ratno.

Menurut dia, baik Adriansyah maupun Idham Samawi harus keluar dari PDIP. Ini lantaran telah mencoreng citra partai.

”Kalau kader yang di daerah saja tidak dilindungi hanya karena kesalahan administrasi penganggaran. Semestinya hal sama juga diberikan kader lain. Ada apa kok Idham Samawi justru seperti menjadi anak emas PDIP,” tutur Ratno.

Menurutnya, Megawati terlalu berani mempertaruhkan dirinya dengan kasus kontroversial.
”Budi Gunawan, Idham Samawi merupakan contoh Megawati mempertaruhkan nama besar pewaris ideologi Soekarno,” ujar mantan Ketua DPRD Gunungkidul ini.

Ratno mengatakan, kasus yang menimpa Idham adalah kasus besar karena merugikan keuangan negara sebesar Rp12,5 miliar.

Menurut dia, upaya Idham mengembalikan anggaran sebesar Rp12,5 miliar setelah ada penetapannya sebagai tersangka menjadi bukti kuat dirinya terlibat dalam skandal hibah KONI.

Dia berharap komposisi di DPP PDIP benar-benar menjadikan PDIP merupakan partai wong cilik, partai yang mengedepankan kader ideologis yang bebas dari kasus korupsi.

”Kalau Adriansyah dipecat namun Idham Samawi melenggang, ya sama juga bohong,” kata Ratno.

Sebelumnya pegiat antikorupsi Daerah Istimewaw Yogyakarta (DIY) mendatangi KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka mempertanyakan sikap Kejaksaan Tinggi DKIY yang lamban memeroses kasus yang menyeret mantan bupati Bantul dua periode tersebut.