KMP Tolak Privatisasi Empat BUMN

JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) menentang keras rencana pemerintah melakukan privatisasi atas empat badan usaha milik negara (BUMN). Rencana privatisasi BUMN ini sudah disampaikan pemerintah melalui surat ke pimpinan DPR.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, KMP harus melawan dan menentang rencana penjualan aset milik negara tersebut. Prabowo mengaku sudah mendapat laporan bahwa pemerintah akan melakukan privatisasi terhadap PT Jasa Marga, PT Aneka Tambang (Antam), PT Adhi Karya, dan PT Waskita Karya.

“Saya sudah serukan Fraksi Gerindra di DPR dan fraksi KMP lainnya untuk menentang privatisasi BUMN ini,” ujarnya pada pelantikan pengurus DPP Partai Gerindra di Jakarta kemarin. Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengatakan, BUMN yang rencananya akan diprivatisasi merupakan badan utama penyangga ekonomi Indonesia.

Dia mempertanyakan alasan privatisasi terhadap BUMN seperti Jasa Marga, padahal cukup dengan duduk saja perusahaan negara itu sudah bisa menghasilkan uang. Begitu pun dengan Antam yang selama ini menjadi tulang punggung tambang Indonesia. “Kami mohon KMP menjaga ini agar tidak lepas dari kedaulatan Indonesia,” katanya menegaskan.

Prabowo menyatakan KMP akan menjadi benteng pertahanan dalam mempertaruhkan kedaulatan bangsa. Adapun pemerintahan sekarang dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selaku pendukung pemerintah, disebutnya benteng terdepan bangsa.

“Kami akan backup saudara (pemerintah) dari belakang. Kalau membela rakyat, KMP dukung Anda. Tapi jika meninggalkan kedaulatan, UUD 45, NKRI, Pancasila, dan Bhineka TunggalIka, KMP akan membela kedaulatan itu hingga titik darah penghabisan,” tegasnya.

Rencana pemerintah melakukan privatisasi empat BUMN dibenarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurutnya, pimpinan DPR sudah mengetahui hal itu melalui surat yang dikirim pemerintah. Fahri mengatakan, pimpinan DPR kaget dengan isi surat soal privatisasi BUMN tersebut karena itu bukan program tahunan pemerintah yang bisa diajukan setiap tahun.

Privatisasi itu harus melalui kajian dan pembahasan yang panjang antara pemerintah dan DPR, juga melalui persetujuan lintas komisi yang menjadi mitra dari BUMN tersebut. “Tapi dalam surat yang diterima pimpinan DPR, sudah menyertakan judul ‘privatisasi tahun ini’,” jelasnya kemarin.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Hanura Farid Al Fauzie menyatakan ada kesalahpahaman dalam menilai rencana privatisasi empat BUMN oleh pemerintah tersebut. Menurut Wakil Ketua Komisi VI ini, keempat BUMN merupakan korporasi yang ingin memperoleh suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN), sehingga dengan begitu BUMN tersebut bisa menjadi daya ungkit untuk perekonomian di Indonesia.

Menurutnya, justru dengan privatisasi akan memperkuat posisi perusahaan dalam permodalan. “Jadi, privatisasi jangan dimaknai perusahaan dijual begitu tidak ada hak negara. Memang menjual sebagian saham, tapi saham negara tetap masih mayoritas,” ujarnya kemarin.

Mula akmal