Jokowi Evaluasi Menteri Berkinerja Tak Maksimal

JAKARTA - Desakan sejumlah pihak agar ada perombakan kabinet (reshuffle) terkait kinerja menteri yang tak maksimal belum direspons Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski begitu, Kepala Negara akan mengevaluasi kinerja para pembantunya. Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan kompak menegaskan tidak ada reshuffle dalam waktu dekat ini. ”Tidak pernah itu (reshuffle) dibicarakan oleh Presiden ke kami pembantu-pembantunya,” kata Andi di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Mensesneg Pratikno menyatakan tidak mendengar akan ada perombakan kabinet itu. Kendati demikian, dia memastikan akan ada evaluasi kabinet, terutama bagi menteri yang kurang akseleratif. ”Presiden ingin ‘mesin’ kabinet yang ada didorong untuk bekerja lebih efektif,” kata Pratikno.

Terkait pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahwa menteri-menteri perlu dievaluasi, Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi telah melakukannya setiap rapat kabinet. ”Presiden kadang masuk ke dalam isu yang lebih detail untuk mengevaluasi agar kinerja menteri berjalan baik,” ungkapnya.

JK menilai perombakan atau reshuffle kabinet masih terlalu dini untuk dilakukan. Wapres mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kinerja para menteri di Kabinet Kerja. ”Ya, menteri-menteri itu tentu dievaluasi,” ujar JK di Makassar, Selasa (7/4).

Luhut Panjaitan juga mengaku belum tahu rencana reshuffle dilakukan Presiden Jokowi. Menurut dia, sampai saat ini Presiden belum mendapat perintah untuk melakukan evaluasi guna kepentingan reshuffle. ”Belum tahu (reshuffle). Nanti kalau sudah ada perintah (Presiden), baru tahu,” ujar Luhut di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Menurut dia, posisi kepala staf Kepresidenan bukan untuk menilai kinerja menteri. Penilaian kinerja menteri menurutnya kewenangan penuh dari Presiden. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku siap jika di-reshuffle oleh Presiden.

Mantan ketua Tim Transisi ini menegaskan telah bekerja optimal sebagai salah satu pembantu presiden dalam bidang ekonomi. Selain dirinya, menteri lain juga dianggap Rini telah bekerja optimal. ”Ya, sering kali kita dalam menyelesaikan permasalahan tidak semudah kita membalikkan tangan. Tentunya memerlukan waktu, tapi kita semua mengharapkan perekonomian kita lebih baik,” tandasnya.

Posisi Tidak Tepat

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tetap menilai Presiden Jokowi perlu memikirkan ulang menterimenteri yang duduk dalam Kabinet Kerja saat ini. Muzani menyebut beberapa menteri tidak menjabat posisi yang tepat. ”Saya pikir kalau berbicara reshuffle kabinet, bukan hanya Pak Yasonna. Mayoritas kementerian menurut saya harus dipikirkan ulang,” kata Muzani.

Dia menilai ada beberapa orang yang tidak tepat menjabat menteri Jokowi. Beberapa di antaranya bahkan tidak melakukan apa-apa. ”Ada yang tidak mengerti apa-apa. Jadi menurut saya, Presiden sebagai kepala pemerintahan perlu memikirkan reshuffle sebagai sebuah cara yang barangkali bisa ditempuh untuk mengefektifkan pemerintahan yang baru enam bulan ini,” terang dia.

Muzani mencontohkan salah satu kebijakan kabinet Jokowi yang tidak cermat yakni kenaikan dan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan masing-masing dua kali selama enam bulan pemerintahan berjalan.

Adapun politikus PDIP Effendi Simbolon mengaku sudah mengingatkan Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa menterinya, sejak awal pemerintahan Oktober lalu. Namun, kritik Effendi yang sempat santer itu tak digubris pemerintahan Jokowi- JK. ”Saya sebagai teman kan mengingatkan. Kalau tak diperhatikan, ya tanggung sendiri akibatnya,” terangnya.

Menurut Effendi, titik tekan perbaikan pemerintahan negara saat ini bukan pada reshuffle kabinet, melainkan lebih fundamental dari itu, yakni mengembalikan pemerintahan kepada visi Nawacita yang digadangkan dulu.

Pengamat politik Agung Suprio mengatakan, ada beberapa kemungkinan Jokowi tidak mereshuffle kabinetnya sampai saat ini. Di samping alasan masa kinerja menteri yang belum lama, Jokowi bukan subjek otonom yang memiliki kekuatan untuk melakukan reshuffle.

Jokowi juga tak bisa memutuskan sendiri kebijakan untuk merombak kabinetnya tanpa melakukan komunikasi dengan partai pendukung yang ikut mengusulkan kabinet tersebut. Reshuffle, menurut Agung, bukan persoalan profesionalisme dan kapabilitas, melainkan lebih bersifat politis. Nyatanya, beberapa menteri yang terangterangan tidak kompeten dan profesional dalam menjalankan tugas masih terus dipertahankan.

Lebih-lebih, Jokowi sebenarnya mudah membuat indikator untuk melakukan reshuffle jika parameternya adalah profesionalitas dan kapabilitas, sehingga menteri yang tak memenuhi indikator tersebut bisa langsung diganti.

Rarasati syarief/ Khoirul muzakki/ant