Kongres di Bali Diharapkan Mempererat Hubungan Jokowi-PDIP
Selasa, 07 April 2015 - 21:27 WIB
Kongres di Bali Diharapkan Mempererat Hubungan Jokowi-PDIP
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) wajib mendorong dan mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menyerap ideologi partai dalam program dan kebijakan presiden.
Sementara Presiden, sebagai "petugas partai" wajib mengacu ideologi partainya dalam melangkah mengelola pemerintahan demi kemajuan negara.
"Hanya cara begitu sistem presidensial akan tegak. Kita berharap Kongres PDIP di Bali bisa mengeratkan kembali hubungan partai dengan presidennya," ujar dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair), Haryadi, Selasa (7/4/2015).
Dia mengatakan, relasi Jokowi dengan PDIP sangat penting mengingat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sebagai partai pemenang Pemilu 2014 sekaligus sebagai pengusung Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu.
Apalagi kata Haryadi, melihat komposisi menteri dan jabatan negara lainnya, PDIP mendapat jatah tidak proporsional. Bahkan, kata dia, terkesan relasi antara PDIP dengan presiden meskipun kadernya sendiri bersifat datar dan cenderung agak berjarak.
"Upaya penegakkan sistem presidensial seharusnya dapat dimulai dengan merekayasa relasi antara partai pengusung (dan pendukung) dengan presidennya. Dalam hal ini, posisi PDIP merupakan kekuatan etik, bukan kekuatan negara," jelasnya.
Sementara Presiden, sebagai "petugas partai" wajib mengacu ideologi partainya dalam melangkah mengelola pemerintahan demi kemajuan negara.
"Hanya cara begitu sistem presidensial akan tegak. Kita berharap Kongres PDIP di Bali bisa mengeratkan kembali hubungan partai dengan presidennya," ujar dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair), Haryadi, Selasa (7/4/2015).
Dia mengatakan, relasi Jokowi dengan PDIP sangat penting mengingat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sebagai partai pemenang Pemilu 2014 sekaligus sebagai pengusung Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu.
Apalagi kata Haryadi, melihat komposisi menteri dan jabatan negara lainnya, PDIP mendapat jatah tidak proporsional. Bahkan, kata dia, terkesan relasi antara PDIP dengan presiden meskipun kadernya sendiri bersifat datar dan cenderung agak berjarak.
"Upaya penegakkan sistem presidensial seharusnya dapat dimulai dengan merekayasa relasi antara partai pengusung (dan pendukung) dengan presidennya. Dalam hal ini, posisi PDIP merupakan kekuatan etik, bukan kekuatan negara," jelasnya.
(kur)
