Pemerintah Jokowi-JK Dinilai Mengecewakan
Rabu, 01 April 2015 - 22:42 WIB
Pemerintah Jokowi-JK Dinilai Mengecewakan
A
A
A
BALI - Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah memimpin negeri ini selama lebih kurang empat bulan. Sejauh ini kepemimpinan mereka dinilai belum memuaskan masyarakat.
Kinerja pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 lalu dinilai mengecewakan.
Koordinator Survei Daerah Bali pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Mohammad Ali Ashar mengatakan, sampai saat ini pemerintah Jokowi-JK hanya fenomena kosong.
Dia melihat ada kekecewaan luar biasa dari masyarakat yang selama ini mendambakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
Survei YLKI dilaksanakan bersama mitra daerah di enam kota, yakni Jakarta, Bandar Lampung, Denpasar, Lombok, Manado dan Pontianak.
Jumlah sampel yang diambil 589 orang terdiri atas 298 pemilik kendaraan bermotor, 61 petugas SPBU, 122 sopir angkot, dan 108 pengecer. Masing-masing kota sebanyak 100 orang. Survei dilakukan pada Desember 2014 - Januari 2015.
“Dari hasil survei, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu mempunyai dampak luas karena secara langsung akan menaikkan harga barang-barang yang disebabkan naiknya ongkos transportasi,” kata Ashar di Denpasar, Bali, Rabu (1/4/2015)
Bagi sopir angkot, kata dia, kenaikan harga BBM mempunyai dampak penurunan pendapatan.
Dari 112 responden yang merupakan sopir angkot, 79 responden (90%) mengakui penghasilannya menurun. Sisanya 33 responden tidak mengalami hal itu. Prosentase penurunan pendapatan antara antara 10 sampai 80%.
Dari akses mendapatkan BBM jenis premium dan solar, ada dua kota yang tingkat kesulitan mendapatkan BBM cukup tinggi yakni Manado dan Lombok.
Jenis kesulitan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan BBM antara lain harus lama mengantre. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk antri BMM dalam situasi normal sekitar 5 – 60 menit.
Kesulitan lainnya adalah stok BBM kurang sehingga SPBU kosong dan jenis BBM bersubsidi tidak tersedia sehingga masyarakat membeli BBM nonsubsidi.
YLKI mendesak Pemerintah Jokowi-JK segera menyiapkan kebijakan cepat dan tanggap untuk mengantisipasi gejolak ekonomi dan dampak domino akibat kenaikan harga BBM dan sektor umum lainnya,
Kebijakan itu bisa berbentuk penguatan usaha masyarakat dan kemudahan investasi dalam negeri yang mampu menyerap tenaga kerja secara massal.
YLKI juga meminta pemerintah segera menyiapkan kebijakan yang melindungi sektor usaha dalam negeri dan menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kemudahan mendapatkan semua kebutuhan pokok.
Kinerja pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 lalu dinilai mengecewakan.
Koordinator Survei Daerah Bali pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Mohammad Ali Ashar mengatakan, sampai saat ini pemerintah Jokowi-JK hanya fenomena kosong.
Dia melihat ada kekecewaan luar biasa dari masyarakat yang selama ini mendambakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
Survei YLKI dilaksanakan bersama mitra daerah di enam kota, yakni Jakarta, Bandar Lampung, Denpasar, Lombok, Manado dan Pontianak.
Jumlah sampel yang diambil 589 orang terdiri atas 298 pemilik kendaraan bermotor, 61 petugas SPBU, 122 sopir angkot, dan 108 pengecer. Masing-masing kota sebanyak 100 orang. Survei dilakukan pada Desember 2014 - Januari 2015.
“Dari hasil survei, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu mempunyai dampak luas karena secara langsung akan menaikkan harga barang-barang yang disebabkan naiknya ongkos transportasi,” kata Ashar di Denpasar, Bali, Rabu (1/4/2015)
Bagi sopir angkot, kata dia, kenaikan harga BBM mempunyai dampak penurunan pendapatan.
Dari 112 responden yang merupakan sopir angkot, 79 responden (90%) mengakui penghasilannya menurun. Sisanya 33 responden tidak mengalami hal itu. Prosentase penurunan pendapatan antara antara 10 sampai 80%.
Dari akses mendapatkan BBM jenis premium dan solar, ada dua kota yang tingkat kesulitan mendapatkan BBM cukup tinggi yakni Manado dan Lombok.
Jenis kesulitan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan BBM antara lain harus lama mengantre. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk antri BMM dalam situasi normal sekitar 5 – 60 menit.
Kesulitan lainnya adalah stok BBM kurang sehingga SPBU kosong dan jenis BBM bersubsidi tidak tersedia sehingga masyarakat membeli BBM nonsubsidi.
YLKI mendesak Pemerintah Jokowi-JK segera menyiapkan kebijakan cepat dan tanggap untuk mengantisipasi gejolak ekonomi dan dampak domino akibat kenaikan harga BBM dan sektor umum lainnya,
Kebijakan itu bisa berbentuk penguatan usaha masyarakat dan kemudahan investasi dalam negeri yang mampu menyerap tenaga kerja secara massal.
YLKI juga meminta pemerintah segera menyiapkan kebijakan yang melindungi sektor usaha dalam negeri dan menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kemudahan mendapatkan semua kebutuhan pokok.
(dam)
