Gubernur Siap Relokasi Warga
Gubernur Siap Relokasi Warga
A
A
A
SUKABUMI - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mempertimbangkan merelokasi warga korban longsor di Kampung Cimerak, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi.
Apalagi dikhawatirkan terjadi longsor susulan. ”Kalau enggak aman dan bahaya, kami pertimbangkan relokasi. Nanti teman-teman geologi tentukan itu. Kami lakukan penelitian. Apakah kawasan itu (Kampung Cimerak) layak untuk hunian atau tidak. Kalau tak layak, akan kami cari kawasan relokasi,” kata Ahmad Heryawan saat menghadiri Rembuk Nasional Dikbud di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, kemarin.
Menurut pria yang akrab disapa Aher ini, Kampung Cimerak merupakan perkampungan besar. Apalagi, perkampungan itu sudah puluhan tahun ada di situ yakni sejak 1930. ”Sebetulnya kawasan itu sebelum terjadi longsor enggak ada persoalan apa-apa. Hanya, Jabar kan tiap tahun itu ada retakan-retakan,” tutur dia.
Menyusul hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sukabumi dalam beberapa hari ini, tebing setinggi 20 meter dengan panjang 200 meter longsor dan menimbun belasan rumah di kawasan Kampung Merak, Desa Tegal Panjang, Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (28/3) pukul 23.00 WIB. Dua belas orang juga turut tewas tertimbun longsoran tanah. Mereka adalah Aisyah, 50, Lilis, 36, Sopardi, 56, Maya, 13, 12, Aldi, dan Dede, 40, Elsa, 15, dan Egi, 6, Nyai Jamilah, 37, dan Lisdawati, 4, Abdul Muti, 42, serta Ahmad Deni, 40.
Selain itu, sebanyak 97 keluarga atau sekitar 290 jiwa perlu mendapat penanganan serius, terutama untuk direlokasi. Dikhawatirkan terjadi longsor susulan di daerah yang memang rawan longsor tersebut. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia. Dia mengimbau Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperhatikan penanganan pengungsi korban longsor di Kampung Cimerak.
”Pemkab Sukabumi harus mulai menyiapkan lokasi untuk relokasi pengungsi mengingat kondisi tanah di kawasan terjadi longsor bersifat labil dan rawan terulang kejadian serupa,” kata Yudi di Sukabumi kemarin. Menurut dia, saat ini pengungsi membutuhkan tempat hunian sementara karena lokasi kejadian masih rawan longsor susulan. Dia berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi bergerak cepat menyediakan hunian sementara untuk para pengungsi.
Yudi juga meminta pemerintah daerah mengaktifkan sistem peringatan dini mengingat Sukabumi daerah rawan bencana alam, terutama longsor. Berdasarkan laporan BNPB, Sukabumi termasuk kawasan paling labil sehingga potensi longsor cukup tinggi. Sementara itu, anggota DPR RI lain, Reni Marlinawati, menilai lokasi longsor memang dikelilingi tebing cukup curam.
”Bahkan pohon di kanan dan kiri jalan sudah banyak yang miring sehingga kalau ada hujan besar, rawan kena longsor dan bisa tumbang,” ujar dia. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengemukakan, tugas selanjutnya dari pemerintah setempat adalah memastikan relokasi warga sekitar.
Saat ini terdapat ratusan warga yang mengungsi di kantor desa setempat dan rumah warga. ”Pemerintah daerah harus meyakinkan bahwa daerah itu tidak layak untuk dihuni dan warga mau direlokasi. Saat ini penanganan terhadap korban, terutama ibu dan anak, harus dilakukan,” ucapnya.
Toni kamajaya/ sindonews/ant
Apalagi dikhawatirkan terjadi longsor susulan. ”Kalau enggak aman dan bahaya, kami pertimbangkan relokasi. Nanti teman-teman geologi tentukan itu. Kami lakukan penelitian. Apakah kawasan itu (Kampung Cimerak) layak untuk hunian atau tidak. Kalau tak layak, akan kami cari kawasan relokasi,” kata Ahmad Heryawan saat menghadiri Rembuk Nasional Dikbud di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, kemarin.
Menurut pria yang akrab disapa Aher ini, Kampung Cimerak merupakan perkampungan besar. Apalagi, perkampungan itu sudah puluhan tahun ada di situ yakni sejak 1930. ”Sebetulnya kawasan itu sebelum terjadi longsor enggak ada persoalan apa-apa. Hanya, Jabar kan tiap tahun itu ada retakan-retakan,” tutur dia.
Menyusul hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sukabumi dalam beberapa hari ini, tebing setinggi 20 meter dengan panjang 200 meter longsor dan menimbun belasan rumah di kawasan Kampung Merak, Desa Tegal Panjang, Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (28/3) pukul 23.00 WIB. Dua belas orang juga turut tewas tertimbun longsoran tanah. Mereka adalah Aisyah, 50, Lilis, 36, Sopardi, 56, Maya, 13, 12, Aldi, dan Dede, 40, Elsa, 15, dan Egi, 6, Nyai Jamilah, 37, dan Lisdawati, 4, Abdul Muti, 42, serta Ahmad Deni, 40.
Selain itu, sebanyak 97 keluarga atau sekitar 290 jiwa perlu mendapat penanganan serius, terutama untuk direlokasi. Dikhawatirkan terjadi longsor susulan di daerah yang memang rawan longsor tersebut. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia. Dia mengimbau Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperhatikan penanganan pengungsi korban longsor di Kampung Cimerak.
”Pemkab Sukabumi harus mulai menyiapkan lokasi untuk relokasi pengungsi mengingat kondisi tanah di kawasan terjadi longsor bersifat labil dan rawan terulang kejadian serupa,” kata Yudi di Sukabumi kemarin. Menurut dia, saat ini pengungsi membutuhkan tempat hunian sementara karena lokasi kejadian masih rawan longsor susulan. Dia berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi bergerak cepat menyediakan hunian sementara untuk para pengungsi.
Yudi juga meminta pemerintah daerah mengaktifkan sistem peringatan dini mengingat Sukabumi daerah rawan bencana alam, terutama longsor. Berdasarkan laporan BNPB, Sukabumi termasuk kawasan paling labil sehingga potensi longsor cukup tinggi. Sementara itu, anggota DPR RI lain, Reni Marlinawati, menilai lokasi longsor memang dikelilingi tebing cukup curam.
”Bahkan pohon di kanan dan kiri jalan sudah banyak yang miring sehingga kalau ada hujan besar, rawan kena longsor dan bisa tumbang,” ujar dia. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengemukakan, tugas selanjutnya dari pemerintah setempat adalah memastikan relokasi warga sekitar.
Saat ini terdapat ratusan warga yang mengungsi di kantor desa setempat dan rumah warga. ”Pemerintah daerah harus meyakinkan bahwa daerah itu tidak layak untuk dihuni dan warga mau direlokasi. Saat ini penanganan terhadap korban, terutama ibu dan anak, harus dilakukan,” ucapnya.
Toni kamajaya/ sindonews/ant
(bhr)
Explore More