PBB Undang RI Berbagi Ilmu Ketenagakerjaan
Senin, 30 Maret 2015 - 10:47 WIB
PBB Undang RI Berbagi Ilmu Ketenagakerjaan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Ekonomi Sosial PBB atau Economic And Social Council (ECOSOC) secara khusus mengundang pemerintah Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam bidang ketenagakerjaan pada forum ekonomi yang digelar di New York, 30 Maret-1 April 2015.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, dirinya akan menjadi pembicara utama dalam Forum ECOSOC Integration Segment tahun 2015 yang digelar di Gedung PBB di New York, Amerika Serikat.
Hanif mengatakan, kehadirannya dalam forum ECOSOC tersebut atas undangan Vice President of ECOSOC Vladimir Drobnjak yang meminta secara khusus agar Indonesia dapat berbagi pengetahuan serta pengalaman atas berbagai praktik-praktik terbaik dalam bidang ketenagakerjaan kepada negara-negara anggota PBB lainnya.
”Dalam forum ECOSOC ini, kita paparkan kebijakan pemerintah Indonesia di bidang ketenagakerjaan yang berkomitmen mendukung upaya internasional dalam penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas serta mewujudkan kerja layak untuk semua,” tandas Hanif dalam siaran pers yang diterima KORAN SINDO kemarin.
ECOSOC merupakan badan utama PBB yang mengoordinasikan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan dunia, termasuk kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan. Forum ECOSOC 2015 akan mengambil tema Achieving Sustainable Development through Employment Creation and Decent Work for All .
Forum ini melibatkan unsur tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja) dari negara-negara anggota PBB, ILO, dan organisasi- organisasi lain di bawah PBB serta LSM. Hanif mengatakan, pemerintah Indonesia akan berbagai hasil rumusan upaya pencapaian kerja layak di Indonesia, di antaranya membahas kondisi transisi ekonomi dan dampak kondisi sosial dan politik terhadap pendapatan serta kebijakan dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pemenuhan hakhak pekerja di tempat kerja.
Selain itu, Indonesia juga akan memaparkan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk pembangunan di kota dan pedesaan, penanganan pekerja migran, penciptaan green jobs , peningkatan keterampilan dan produktivitas, serta jaminan sosial.
Hanif berharap kerja sama internasional dalam bidang ekonomi dan sosial ini bisa membantu negaranegara anggota PBB untuk mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan mewujudkan kerja layak di negaranya masing-masing.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, kepada dunia internasional, pemerintah Indonesia memang harus terbuka, terutama dalam mewujudkan kesadaran publik untuk mengakhiri perbudakan modern.
Dia juga menitip pesan agar Indonesia mendesak semua sektor untuk menerapkan norma dan standar bisnis yang menghormati hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, serta kelestarian lingkungan.
Neneng zubaidah
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, dirinya akan menjadi pembicara utama dalam Forum ECOSOC Integration Segment tahun 2015 yang digelar di Gedung PBB di New York, Amerika Serikat.
Hanif mengatakan, kehadirannya dalam forum ECOSOC tersebut atas undangan Vice President of ECOSOC Vladimir Drobnjak yang meminta secara khusus agar Indonesia dapat berbagi pengetahuan serta pengalaman atas berbagai praktik-praktik terbaik dalam bidang ketenagakerjaan kepada negara-negara anggota PBB lainnya.
”Dalam forum ECOSOC ini, kita paparkan kebijakan pemerintah Indonesia di bidang ketenagakerjaan yang berkomitmen mendukung upaya internasional dalam penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas serta mewujudkan kerja layak untuk semua,” tandas Hanif dalam siaran pers yang diterima KORAN SINDO kemarin.
ECOSOC merupakan badan utama PBB yang mengoordinasikan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan dunia, termasuk kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan. Forum ECOSOC 2015 akan mengambil tema Achieving Sustainable Development through Employment Creation and Decent Work for All .
Forum ini melibatkan unsur tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja) dari negara-negara anggota PBB, ILO, dan organisasi- organisasi lain di bawah PBB serta LSM. Hanif mengatakan, pemerintah Indonesia akan berbagai hasil rumusan upaya pencapaian kerja layak di Indonesia, di antaranya membahas kondisi transisi ekonomi dan dampak kondisi sosial dan politik terhadap pendapatan serta kebijakan dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pemenuhan hakhak pekerja di tempat kerja.
Selain itu, Indonesia juga akan memaparkan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk pembangunan di kota dan pedesaan, penanganan pekerja migran, penciptaan green jobs , peningkatan keterampilan dan produktivitas, serta jaminan sosial.
Hanif berharap kerja sama internasional dalam bidang ekonomi dan sosial ini bisa membantu negaranegara anggota PBB untuk mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan mewujudkan kerja layak di negaranya masing-masing.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, kepada dunia internasional, pemerintah Indonesia memang harus terbuka, terutama dalam mewujudkan kesadaran publik untuk mengakhiri perbudakan modern.
Dia juga menitip pesan agar Indonesia mendesak semua sektor untuk menerapkan norma dan standar bisnis yang menghormati hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, serta kelestarian lingkungan.
Neneng zubaidah
(ftr)
