Program KB Mampu Tekan Laju Penduduk
Program KB Mampu Tekan Laju Penduduk
A
A
A
JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan program Keluarga Berencana (KB) berhasil dan sukses diterapkan. Indikatornya, dari total fertility rate (TFR) dan laju pertumbuhan penduduk yang terus menurun.
Plt Kepala BKKBN Ambar Rahayu mengatakan, realisasi positif dari program KB memang sudah terwujud, misalnya saja angka fertilitas total (TFR) turun dari 5,6 menjadi 2,6. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk turun dari 2% menjadi 1,4%.
”Meski kami akui ada kendala perubahan lingkungan teknis karena desentralisasi dan berkurangnya jumlah petugas, program KB sudah on the track dan berhasil terwujud,” ungkap Ambar seusai membuka Rakernas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga 2015 di Kantor BKKBN, Jakarta, kemarin.
Ambar mengatakan, keberhasilan program KB ini dapat terlihat dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Upaya BKKBN dalam program KB ini ada di beberapa akselerasi untuk meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas dan merata. Tidak hanya di daerah yang gampang diakses peserta KB, tetapi juga bekerja sama lintas sektoral seperti TNI untuk menjangkau kawasan terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB, ada capacity building dalam bentuk pelatihan kepada dokter dan bidan. Ada juga program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang juga menjadi alat paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran.
BKKBN juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dan LSM untuk mengadvokasi kabupaten/ kota agar pemerintah daerah juga mendukung program KB. ”Karena, jika tidak ada dukungan pemerintah daerah melalui peraturan perundangan, pelatihan, dan anggaran yang cukup, maka sebagus apa pun kebijakan yang kami lakukan tidak akan terjadi keberhasilan itu,” ungkapnya.
Ambar menjelaskan, untuk melestarikan peserta KB, BKKBN juga mempunyai kegiatan pembangunan keluarga. Kegiatan itu bersifat menyiapkan remaja dalam menghadapi usia perkawinan dan menghindar Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), yakni seksualitas, HIV/AIDS, dan napza. BKKBN juga telah mengajak keluarga yang memiliki balita untuk mengasuh anaknya dengan baik.
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang fokus mendukung pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk dengan mengarahkan persebaran penduduk.
Menurut dia, pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Puan menjelaskan, berdasarkan proyeksi penduduk 2010, pada 2015 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia ada 253,7 juta dengan angka fertilitas total sebesar 2,37 anak.
Hal ini terkait dengan tingkat kebergantungan atau rasio yang menyatakan jumlah penduduk usia nonproduktif ditanggung oleh usia produktif. Diperkirakan pada 2015, tingkat kebergantungan Indonesia sebesar 0,49 dan tingkat kebergantungan akan menurun pada periode 2020-2045.
”Hal ini menunjukkan pada periode tersebut Indonesia akan mencapai bonus demografi yang kerap diinterpretasikan sebagai jendela peluang (window of opportunity ) bagi Indonesiadimasadepanuntuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Hal ini, lanjutnya, tentu menjadikan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga menjadi penting untuk diimplementasikan semaksimal mungkin guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Puan pun meminta BKKBN memberikan perhatian khusus, seperti perlunya penguatan dari sisi advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Selain itu, juga peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan perlunya penguatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi-fungsi keluarga.
Selanjutnya, remaja sudah harus paham kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan, penguatan landasan hukum, dan penguatan data dan informasi untuk optimalisasi program KB. Ke depan, dia berharap BKKBN dapat melakukan pengembangan dan penajaman arah kebijakan dan kegiatan prioritas yang harus dilakukan guna menjamin pencapaian target/ sasaran BKKBN selama periode 2015-2019.
Puan mengatakan, pada 2015 ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan RPJMN 2015- 2019. Seluruh jajaran BKKBN pusat dan provinsi harus dapat meningkatkan kinerja dan memperkuat kerja sama dengan seluruh mitra kerja/stakeholders untuk dapat mencapai target atau sasaran yang sesuai dengan RPJMN/Renstra 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.
Seluruh kegiatan-kegiatan prioritas tahun 2015 ini harus dapat terlaksana dengan baik di seluruh wilayah. Kabupaten, kota, kecamatan, dan desa harus benar-benar dijadikan ujung tombak pelaksanaan program KKBPK.
Neneng zubaidah
Plt Kepala BKKBN Ambar Rahayu mengatakan, realisasi positif dari program KB memang sudah terwujud, misalnya saja angka fertilitas total (TFR) turun dari 5,6 menjadi 2,6. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk turun dari 2% menjadi 1,4%.
”Meski kami akui ada kendala perubahan lingkungan teknis karena desentralisasi dan berkurangnya jumlah petugas, program KB sudah on the track dan berhasil terwujud,” ungkap Ambar seusai membuka Rakernas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga 2015 di Kantor BKKBN, Jakarta, kemarin.
Ambar mengatakan, keberhasilan program KB ini dapat terlihat dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Upaya BKKBN dalam program KB ini ada di beberapa akselerasi untuk meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas dan merata. Tidak hanya di daerah yang gampang diakses peserta KB, tetapi juga bekerja sama lintas sektoral seperti TNI untuk menjangkau kawasan terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB, ada capacity building dalam bentuk pelatihan kepada dokter dan bidan. Ada juga program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang juga menjadi alat paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran.
BKKBN juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dan LSM untuk mengadvokasi kabupaten/ kota agar pemerintah daerah juga mendukung program KB. ”Karena, jika tidak ada dukungan pemerintah daerah melalui peraturan perundangan, pelatihan, dan anggaran yang cukup, maka sebagus apa pun kebijakan yang kami lakukan tidak akan terjadi keberhasilan itu,” ungkapnya.
Ambar menjelaskan, untuk melestarikan peserta KB, BKKBN juga mempunyai kegiatan pembangunan keluarga. Kegiatan itu bersifat menyiapkan remaja dalam menghadapi usia perkawinan dan menghindar Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), yakni seksualitas, HIV/AIDS, dan napza. BKKBN juga telah mengajak keluarga yang memiliki balita untuk mengasuh anaknya dengan baik.
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang fokus mendukung pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk dengan mengarahkan persebaran penduduk.
Menurut dia, pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Puan menjelaskan, berdasarkan proyeksi penduduk 2010, pada 2015 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia ada 253,7 juta dengan angka fertilitas total sebesar 2,37 anak.
Hal ini terkait dengan tingkat kebergantungan atau rasio yang menyatakan jumlah penduduk usia nonproduktif ditanggung oleh usia produktif. Diperkirakan pada 2015, tingkat kebergantungan Indonesia sebesar 0,49 dan tingkat kebergantungan akan menurun pada periode 2020-2045.
”Hal ini menunjukkan pada periode tersebut Indonesia akan mencapai bonus demografi yang kerap diinterpretasikan sebagai jendela peluang (window of opportunity ) bagi Indonesiadimasadepanuntuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Hal ini, lanjutnya, tentu menjadikan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga menjadi penting untuk diimplementasikan semaksimal mungkin guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Puan pun meminta BKKBN memberikan perhatian khusus, seperti perlunya penguatan dari sisi advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Selain itu, juga peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan perlunya penguatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi-fungsi keluarga.
Selanjutnya, remaja sudah harus paham kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan, penguatan landasan hukum, dan penguatan data dan informasi untuk optimalisasi program KB. Ke depan, dia berharap BKKBN dapat melakukan pengembangan dan penajaman arah kebijakan dan kegiatan prioritas yang harus dilakukan guna menjamin pencapaian target/ sasaran BKKBN selama periode 2015-2019.
Puan mengatakan, pada 2015 ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan RPJMN 2015- 2019. Seluruh jajaran BKKBN pusat dan provinsi harus dapat meningkatkan kinerja dan memperkuat kerja sama dengan seluruh mitra kerja/stakeholders untuk dapat mencapai target atau sasaran yang sesuai dengan RPJMN/Renstra 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.
Seluruh kegiatan-kegiatan prioritas tahun 2015 ini harus dapat terlaksana dengan baik di seluruh wilayah. Kabupaten, kota, kecamatan, dan desa harus benar-benar dijadikan ujung tombak pelaksanaan program KKBPK.
Neneng zubaidah
(ftr)
Explore More