Jokowi Dituding Pencitraan Terkait Eksekusi Hukuman Mati
Jum'at, 27 Maret 2015 - 03:28 WIB
Jokowi Dituding Pencitraan Terkait Eksekusi Hukuman Mati
A
A
A
JAKARTA - Menggantungnya rencana eksekusi terpidana mati gelombang dua, duo Bali Nine dan terpidana mati narkoba lain, terus mendapat kritikan. Kali ini kritikan itu dari mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M Massardi.
Menurut Adhie, menggantungnya rencana eksekusi itu bukan hanya karena tekanan dari pemerintah Australia yang meminta agar duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, tidak dieksekusi.
Namun dia menduga, ada kesalahan dalam perintah eksekusi tersebut. Dan itu juga menjadi salah satu faktor menggantungnya proses eksekusi tersebut.
"Kalau orangnya bersalah sih enggak masalah, masalahnya pengadilan di kita bermasalah, kalau pengadilannya bersih sih tak masalah mereka dieksekusi," tutur Adhie M Massardi, saat berbincang dengan Sindonews melalui sambungan telepon, Kamis 26 Maret 2015.
Selain itu kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan masalah eksekusi terpidana mati narkoba itu sebagai pencitraan. Sehingga, seolah-olah orang yang tegas terhadap kasus narkoba.
"Pencitraan terhadap nyawa orang itu fatal, sudah bar-bar," cetus Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.
Sebab ujar dia, jika ada proses hukum yang keliru atas eksekusi mati itu, nyawa seseorang tidak bisa dikembalikan lagi.
Menurut Adhie, menggantungnya rencana eksekusi itu bukan hanya karena tekanan dari pemerintah Australia yang meminta agar duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, tidak dieksekusi.
Namun dia menduga, ada kesalahan dalam perintah eksekusi tersebut. Dan itu juga menjadi salah satu faktor menggantungnya proses eksekusi tersebut.
"Kalau orangnya bersalah sih enggak masalah, masalahnya pengadilan di kita bermasalah, kalau pengadilannya bersih sih tak masalah mereka dieksekusi," tutur Adhie M Massardi, saat berbincang dengan Sindonews melalui sambungan telepon, Kamis 26 Maret 2015.
Selain itu kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan masalah eksekusi terpidana mati narkoba itu sebagai pencitraan. Sehingga, seolah-olah orang yang tegas terhadap kasus narkoba.
"Pencitraan terhadap nyawa orang itu fatal, sudah bar-bar," cetus Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.
Sebab ujar dia, jika ada proses hukum yang keliru atas eksekusi mati itu, nyawa seseorang tidak bisa dikembalikan lagi.
(maf)
