PPATK Temukan Aliran Dana ISIS dari Australia
PPATK Temukan Aliran Dana ISIS dari Australia
A
A
A
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia menemukan aliran dana bagi gerakan terorisme Islamic State Iraq and Syiria (ISIS) dari Australia.
Data tersebut terungkap lantaran kerja sama kedua negara tersebut dalam mencegah terorisme. ”Kita temukan ada aliran dana dari Australia ke salah seorang yang ada kaitannya dengan terorisme. Dana tersebut untuk pembiayaan aksi terorisme. Jumlahnya cukup besar, cukup signifikan ada yang mencapai Rp7 miliar. Kita sudah laporkan ke Densus 88 dan Bareskrim Mabes Polri,” kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso tadi malam.
Agus menjabarkan, PPATK Indonesia-Australia memang telah menandatangani kesepakatan untuk fokus melakukan pengawasan terhadap tiga hal, yakni penyelundupan, terorisme, danabuse terhadap anak atau pedofilia. ”Kerja sama ini sangat positif bagi kedua negara yang berbatasan. Selain itu, menunjukkan kepada dunia internasional mengenai peran kedua negara dalam pengawasan gerakan terorisme. Ini juga sekaligus menyampaikan ke masyarakat bahwa ini ancaman serius bukan isapan jempol semata,” katanya.
Untuk memperkuat pengawasan, Indonesia bersama Australia pada Oktober mendatang akan melakukan pertemuan dengan negara-negara ASEAN, di antaranya Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand. Pasalnya, di negara-negara tersebut juga terdapat gerakan ekstrem. ”Di Filipina ada gerakan MNLF, di Malaysia ada tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam aksi terorisme seperti Noordin M Top, Dr Azhari.
Temuan PPATK soal aliran dana terorisme cukup banyak dan menduduki peringkat empat dari 26 kategori kejahatan yang diawasi PPATK,” katanya. Agus mengaku telah melaporkan penemuan ini ke Densus 88 dan Bareskrim Mabes Polri untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Dengan begitu, Densus 88 bisa membongkar jaringan terorisme. Agus mengaku ada perbedaan pengiriman dana era Jamaah Islamiyah (JI) dengan saat ini.
”Sekarang Money to One, One to Money, yakni kumpulkan uang dari banyak pihak, lalu ditransfer ke beberapa rekening, selanjutnya disebar ke beberapa orang. Kalau dulu Money to One di mana hanya kumpulkan uang dan dikirim ke seseorang,” katanya. Pola pendanaan terorisme saat ini sudah merambah ke bisnis seperti penjualan buku, herbal, dan yang membahayakan adalah penjualan bahanbahan kimia.
Menurut Agus, pendanaan dengan berkedok jualan bahan-bahan kimia ini yang sangat membahayakan. ”Ini yang bahaya dan harus diwaspadai. Orang-orang yang punya niat jahat menjual bahan kimia yang bisa diracik untuk bahan peledak. Saya ingin pemangku kepentingan untuk memperketat pengawasan, izin, dan lebih teliti siapa yang berdagang. Ini demi ketertiban dan keutuhan NKRI bukan mempersulit pedagang,” ucapnya.
Terkait dengan pemblokiran aliran dana bagi para teroris ISIS di Indonesia, Agus mengaku jika itu merupakan kewenangan kepolisian. Pihaknya hanya memberikan laporan kepada aparat keamanan. Sementara itu, dalam pertemuan ke-9 ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM), Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa peningkatan gerakan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme ISIS tidak hanya mengancam negara-negara Timur Tengah, tapi juga kawasan lainnya termasuk ASEAN.
”Kami menolak keberadaan paham ISIS di Indonesia dan mengategorikan ISIS sebagai kelompok teroris. Indonesia mengajak seluruh negara-negara ASEAN untuk memerangi masuknya paham radikalisme dan ekstremisme di kawasan melalui upaya pencegahan, pertukaran informasi, dan mendukung program sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari paham tersebut,” ujarnya melalui rilis yang diterima KORAN SINDO.
Pertemuan yang berlangsung mulai 15-17 Maret di Langkawi, Malaysia ini mengambil tema ”ASEAN Maintaining Regional Security and Stability for and by the People”. Pertemuan yang dihadiri para menteri pertahanan dan delegasi seluruh negara anggota ASEAN ini membahas, mengoordinasikan, dan mengambil keputusan, serta mengesahkan berbagai inisiatif kerja sama pertahanan dan keamanan di ASEAN.
Selain membahas soal ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, pertemuan ini juga membahas berbagai isu seperti keamanan nontradisional, antara lain kejahatan siber, perompakan di laut, perdagangan manusia, penyakit menular, peredaran obat-obatan terlarang, bencana alam, pemanasan global, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya.
”Indonesia mengategorikan isu-isu keamanan nontradisional ini sebagai ancaman nyata yang dihadapi oleh seluruh negara anggota. Oleh karena itu, semangat kerja sama ASEAN perlu dimantapkan guna menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut,” paparnya.
Sucipto
Data tersebut terungkap lantaran kerja sama kedua negara tersebut dalam mencegah terorisme. ”Kita temukan ada aliran dana dari Australia ke salah seorang yang ada kaitannya dengan terorisme. Dana tersebut untuk pembiayaan aksi terorisme. Jumlahnya cukup besar, cukup signifikan ada yang mencapai Rp7 miliar. Kita sudah laporkan ke Densus 88 dan Bareskrim Mabes Polri,” kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso tadi malam.
Agus menjabarkan, PPATK Indonesia-Australia memang telah menandatangani kesepakatan untuk fokus melakukan pengawasan terhadap tiga hal, yakni penyelundupan, terorisme, danabuse terhadap anak atau pedofilia. ”Kerja sama ini sangat positif bagi kedua negara yang berbatasan. Selain itu, menunjukkan kepada dunia internasional mengenai peran kedua negara dalam pengawasan gerakan terorisme. Ini juga sekaligus menyampaikan ke masyarakat bahwa ini ancaman serius bukan isapan jempol semata,” katanya.
Untuk memperkuat pengawasan, Indonesia bersama Australia pada Oktober mendatang akan melakukan pertemuan dengan negara-negara ASEAN, di antaranya Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand. Pasalnya, di negara-negara tersebut juga terdapat gerakan ekstrem. ”Di Filipina ada gerakan MNLF, di Malaysia ada tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam aksi terorisme seperti Noordin M Top, Dr Azhari.
Temuan PPATK soal aliran dana terorisme cukup banyak dan menduduki peringkat empat dari 26 kategori kejahatan yang diawasi PPATK,” katanya. Agus mengaku telah melaporkan penemuan ini ke Densus 88 dan Bareskrim Mabes Polri untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Dengan begitu, Densus 88 bisa membongkar jaringan terorisme. Agus mengaku ada perbedaan pengiriman dana era Jamaah Islamiyah (JI) dengan saat ini.
”Sekarang Money to One, One to Money, yakni kumpulkan uang dari banyak pihak, lalu ditransfer ke beberapa rekening, selanjutnya disebar ke beberapa orang. Kalau dulu Money to One di mana hanya kumpulkan uang dan dikirim ke seseorang,” katanya. Pola pendanaan terorisme saat ini sudah merambah ke bisnis seperti penjualan buku, herbal, dan yang membahayakan adalah penjualan bahanbahan kimia.
Menurut Agus, pendanaan dengan berkedok jualan bahan-bahan kimia ini yang sangat membahayakan. ”Ini yang bahaya dan harus diwaspadai. Orang-orang yang punya niat jahat menjual bahan kimia yang bisa diracik untuk bahan peledak. Saya ingin pemangku kepentingan untuk memperketat pengawasan, izin, dan lebih teliti siapa yang berdagang. Ini demi ketertiban dan keutuhan NKRI bukan mempersulit pedagang,” ucapnya.
Terkait dengan pemblokiran aliran dana bagi para teroris ISIS di Indonesia, Agus mengaku jika itu merupakan kewenangan kepolisian. Pihaknya hanya memberikan laporan kepada aparat keamanan. Sementara itu, dalam pertemuan ke-9 ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM), Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa peningkatan gerakan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme ISIS tidak hanya mengancam negara-negara Timur Tengah, tapi juga kawasan lainnya termasuk ASEAN.
”Kami menolak keberadaan paham ISIS di Indonesia dan mengategorikan ISIS sebagai kelompok teroris. Indonesia mengajak seluruh negara-negara ASEAN untuk memerangi masuknya paham radikalisme dan ekstremisme di kawasan melalui upaya pencegahan, pertukaran informasi, dan mendukung program sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari paham tersebut,” ujarnya melalui rilis yang diterima KORAN SINDO.
Pertemuan yang berlangsung mulai 15-17 Maret di Langkawi, Malaysia ini mengambil tema ”ASEAN Maintaining Regional Security and Stability for and by the People”. Pertemuan yang dihadiri para menteri pertahanan dan delegasi seluruh negara anggota ASEAN ini membahas, mengoordinasikan, dan mengambil keputusan, serta mengesahkan berbagai inisiatif kerja sama pertahanan dan keamanan di ASEAN.
Selain membahas soal ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, pertemuan ini juga membahas berbagai isu seperti keamanan nontradisional, antara lain kejahatan siber, perompakan di laut, perdagangan manusia, penyakit menular, peredaran obat-obatan terlarang, bencana alam, pemanasan global, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya.
”Indonesia mengategorikan isu-isu keamanan nontradisional ini sebagai ancaman nyata yang dihadapi oleh seluruh negara anggota. Oleh karena itu, semangat kerja sama ASEAN perlu dimantapkan guna menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut,” paparnya.
Sucipto
()
Explore More