Jaga Soliditas, Kubu ARB Rotasi Fraksi
Jaga Soliditas, Kubu ARB Rotasi Fraksi
A
A
A
JAKARTA - Persaingan kubu Aburizal Bakrie (ARB) dengan kubu Agung Laksono dalam menguasai Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR makin panas. Kendati diingatkan untuk segera mundur, pendukung ARB yang mengusai pimpinan FPG bergeming.
Kubu ARB sama sekali tak menggubris permintaan Agung Laksono agar mereka meletakkan jabatan sebagai pimpinan fraksi. Mereka justru berbalik merotasi 16 anggota FPG yang dinilai membelot menjadi pendukung Munas Ancol.
”Akan ada pergantian beberapa orang dari pimpinan fraksi, komisi, dan alat kelengkapan Dewan lainnya karena mereka kami duga bergabung dengan kubu Munas Ancol. Rotasi ini untuk efektivitas,” ujar Ketua FPG Ade Komarudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Tidak hanya di DPR, rotasi juga akan dilakukan terhadap Wakil Ketua MPR RI dari Golkar, Mahyudin, yang kini menjadi pendukung Agung Laksono.
Ade mengatakan, sebelum mengganti Mahyudin, dia akan meminta persetujuan Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Bali, ARB, terlebih dulu. Menurutnya, tindakan tegas dengan mencopot jabatan sejumlah anggota FPG dilakukan karena dia tidak ingin fraksi yang dipimpinnya terganggu kinerjanya. ”Apabila tidak terkonsolidasi, Golkar yang selama ini sudah berkontribusi baik akan terganggu kinerjanya karena sikap beberapa orang anggota. Kami menilai kekompakan penting dalam politik,” jelasnya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan akan memberi sanksi kepada anggota FPG yang awalnya tidak mengakui Munas Ancol namun akhirnya ikut bergabung. Tercatat ada 16 orang yang beralih mendukung Agung setelah Menkumham menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan untuk Munas Ancol. ”Lihat saja akan ada sanksi tegas kepada mereka,” ujarnya kemarin.
Jumlah anggota FPG sebanyak 91 orang. Kubu ARB mengklaim sebanyak 65 orang masih loyal. Di lain pihak, kubu Agung Laksono bersikukuh merombak struktur FPG setelah mendapat Surat Keputusan (SK) Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. Pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol mengakui dalam dekat akan membentuk susunan AKD di parlemen.
Sementara itu, Ketua FPG versi Munas Ancol, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengaku akan bertemu Ade Komarudin untuk memintanya meninggalkan ruang FPG di DPR. Dia memberikan batas waktu kepada Ade Komarudin dkk hingga 29 Maret 2015 untuk mengosongkan FPG.
Mengenai susunan AKD, Agus mengaku sudah ada nama, tetapi belum final sehingga belum bisa diumumkan. Menurutnya, menyusun AKD bukan hal yang sederhana sehingga perlu dimatangkan. ”Karena kami punya pengalaman memimpin komisi maka kami tidak sembarangan menaruh orang. Tanggung jawab moral kita sebagai pimpinan yang menunjuk orang tidak bisa diabaikan begitu saja,” ujarnya kemarin.
Menurut dia, ada tiga faktor yang menjadi syarat anggota untuk duduk di AKD, yakni kompetensi, kapabilitas, serta punya visi yang sama dengan DPP pimpinan Agung Laksono dan Zainudin Amali. Agus mengakui, tiga kriteria itu memang tidak mudah dicari, tapi dia yakin dalam waktu dekat bisa segera menentukan.
Pihaknya juga menargetkan segera berkantor di FPG DPR dalam waktu dekat. ”Penyusunan AKD tidak akan lama setelah resmi berkantor. Ada banyak kader Golkar kubu Ical yang dirangkul. Kami tidak menerapkan bumi hangus, tidak dalam semangat bersih-bersih, cuci piring, semua kekeluargaan,” katanya.
Menurut Agus, kader Golkar yang selama ini mendukung Aburizal Bakrie banyak yang memiliki potensi yang bagus dan akan diakomodasi. ”Pengurus Golkar hasil Munas Bali seperti Airlangga Hartarto dan Meutya Hafid yang selama ini ditugaskan dalam kabinet Ade Komarudin akan kita tugaskan untuk memimpin AKD,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar versi Munas Ancol Zainudin Amali mengaku sejauh ini DPP Partai Golkar baru menetapkan Ketua Fraksi Agus Gumiwang Kartasasmita serta Sekretaris Fraksi Fayakhun Andriadi dan Bendahara Fraksi Eni Saragih.
Di luar itu, kader yang menduduki posisi di AKD belum ditentukan. ” AKD belum dibahas, memang tahapannya begitu. Kami punya legalitas, tenang saja seminggu ini selesai,” katanya saat menggelar pertemuan dengan anggota Fraksi Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin.
Zainudin membantah, jika penempatan kader partai pada struktur kepengurusan fraksi di parlemen berdasarkan kedekatan. Menurut dia, DPP Partai Golkar akan menempatkan kadernya berdasarkan kinerja dan loyalitas.
”Enggak ada (nepotisme), kinerja dan loyalitas. Kalau bagus ya tentu kita kasih kesempatan. Kriteria untuk itu adalah prestasi, dedikasi, loyalitas dan tanpa cela (PDLT),” katanya.
Sucipto/ Mula akmal
Kubu ARB sama sekali tak menggubris permintaan Agung Laksono agar mereka meletakkan jabatan sebagai pimpinan fraksi. Mereka justru berbalik merotasi 16 anggota FPG yang dinilai membelot menjadi pendukung Munas Ancol.
”Akan ada pergantian beberapa orang dari pimpinan fraksi, komisi, dan alat kelengkapan Dewan lainnya karena mereka kami duga bergabung dengan kubu Munas Ancol. Rotasi ini untuk efektivitas,” ujar Ketua FPG Ade Komarudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Tidak hanya di DPR, rotasi juga akan dilakukan terhadap Wakil Ketua MPR RI dari Golkar, Mahyudin, yang kini menjadi pendukung Agung Laksono.
Ade mengatakan, sebelum mengganti Mahyudin, dia akan meminta persetujuan Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Bali, ARB, terlebih dulu. Menurutnya, tindakan tegas dengan mencopot jabatan sejumlah anggota FPG dilakukan karena dia tidak ingin fraksi yang dipimpinnya terganggu kinerjanya. ”Apabila tidak terkonsolidasi, Golkar yang selama ini sudah berkontribusi baik akan terganggu kinerjanya karena sikap beberapa orang anggota. Kami menilai kekompakan penting dalam politik,” jelasnya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan akan memberi sanksi kepada anggota FPG yang awalnya tidak mengakui Munas Ancol namun akhirnya ikut bergabung. Tercatat ada 16 orang yang beralih mendukung Agung setelah Menkumham menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan untuk Munas Ancol. ”Lihat saja akan ada sanksi tegas kepada mereka,” ujarnya kemarin.
Jumlah anggota FPG sebanyak 91 orang. Kubu ARB mengklaim sebanyak 65 orang masih loyal. Di lain pihak, kubu Agung Laksono bersikukuh merombak struktur FPG setelah mendapat Surat Keputusan (SK) Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. Pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol mengakui dalam dekat akan membentuk susunan AKD di parlemen.
Sementara itu, Ketua FPG versi Munas Ancol, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengaku akan bertemu Ade Komarudin untuk memintanya meninggalkan ruang FPG di DPR. Dia memberikan batas waktu kepada Ade Komarudin dkk hingga 29 Maret 2015 untuk mengosongkan FPG.
Mengenai susunan AKD, Agus mengaku sudah ada nama, tetapi belum final sehingga belum bisa diumumkan. Menurutnya, menyusun AKD bukan hal yang sederhana sehingga perlu dimatangkan. ”Karena kami punya pengalaman memimpin komisi maka kami tidak sembarangan menaruh orang. Tanggung jawab moral kita sebagai pimpinan yang menunjuk orang tidak bisa diabaikan begitu saja,” ujarnya kemarin.
Menurut dia, ada tiga faktor yang menjadi syarat anggota untuk duduk di AKD, yakni kompetensi, kapabilitas, serta punya visi yang sama dengan DPP pimpinan Agung Laksono dan Zainudin Amali. Agus mengakui, tiga kriteria itu memang tidak mudah dicari, tapi dia yakin dalam waktu dekat bisa segera menentukan.
Pihaknya juga menargetkan segera berkantor di FPG DPR dalam waktu dekat. ”Penyusunan AKD tidak akan lama setelah resmi berkantor. Ada banyak kader Golkar kubu Ical yang dirangkul. Kami tidak menerapkan bumi hangus, tidak dalam semangat bersih-bersih, cuci piring, semua kekeluargaan,” katanya.
Menurut Agus, kader Golkar yang selama ini mendukung Aburizal Bakrie banyak yang memiliki potensi yang bagus dan akan diakomodasi. ”Pengurus Golkar hasil Munas Bali seperti Airlangga Hartarto dan Meutya Hafid yang selama ini ditugaskan dalam kabinet Ade Komarudin akan kita tugaskan untuk memimpin AKD,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar versi Munas Ancol Zainudin Amali mengaku sejauh ini DPP Partai Golkar baru menetapkan Ketua Fraksi Agus Gumiwang Kartasasmita serta Sekretaris Fraksi Fayakhun Andriadi dan Bendahara Fraksi Eni Saragih.
Di luar itu, kader yang menduduki posisi di AKD belum ditentukan. ” AKD belum dibahas, memang tahapannya begitu. Kami punya legalitas, tenang saja seminggu ini selesai,” katanya saat menggelar pertemuan dengan anggota Fraksi Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin.
Zainudin membantah, jika penempatan kader partai pada struktur kepengurusan fraksi di parlemen berdasarkan kedekatan. Menurut dia, DPP Partai Golkar akan menempatkan kadernya berdasarkan kinerja dan loyalitas.
”Enggak ada (nepotisme), kinerja dan loyalitas. Kalau bagus ya tentu kita kasih kesempatan. Kriteria untuk itu adalah prestasi, dedikasi, loyalitas dan tanpa cela (PDLT),” katanya.
Sucipto/ Mula akmal
(ftr)
Explore More