KASN Temukan Praktik Jual-Beli Jabatan di Daerah

JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih menemukan praktik jual-beli jabatan di beberapa daerah di Indonesia. Praktik tersebut dinilai menghambat percepatan reformasi birokrasi di Tanah Air.

Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan, pihaknya terus mendorong dilakukannya seleksi terbuka di seluruh instansi pemerintah untuk pengisian jabatan tinggi. ”Sekarang dengan seleksi terbuka sudah berkurang, tapi masih terjadi di beberapa daerah,” kata Sofian Effendi di Jakarta kemarin. Lebih lanjut dia menuturkan, KASN menemukan beberapa masalah itu di daerah Indonesia bagian timur, tetapi dia enggan menyebutkan nama daerah secara lebih rinci.

Sementara untuk penanganan, kata dia, KASN telah mengirimkan peringatan pada Kementerian Dalam Negeri untuk menindak kepala daerah yang ditemukan melakukan jual-beli jabatan dan jika tidak segera ditanggapi, KASN akan mengirimkan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk memecat langsung pihak yang bersangkutan.

Untuk mengatasi praktik jual-beli jabatan, ujar dia, KASN menjadikan seleksi terbuka menjadi fokus utama selama empat bulan terakhir dan akan terus mengawasi agar praktik itu terus berkurang.

Meski kini praktik itu masih ditemukan, dia yakin ke depan jual-beli jabatan akan terus berkurang di instansi pemerintah karena KASN akan meningkatkan pengawasan setelah memiliki pegawai. ”Sekarang kan yang bekerja di KASN baru tujuh orang, padahal yang harus diawasi lebih dari 600 instansi. Nantilah kalau pegawai sudah terkumpul, pasti pengawasan lebih maksimal,” ujar dia.

Sebelumnya, pakar administrasi publik dari Universitas Medan Area, Warjio mengatakan bahwa kepala daerah pascareformasi merupakan raja-raja kecil. Karena itu, bukan hal yang mengejutkan jika ditemukan praktik-praktik mutasi yang kental aroma transaksional.

”Ini demi kepentingan si kepala daerah. Maka mutasi dalam struktural bahkan sampai kepala sekolah pun sangat bisa terjadi. Saya rasa ini hampir kerap terjadi,” ujar dia.

Dita angga/ant