Pelayanan Dasar untuk Semua
Pelayanan Dasar untuk Semua
A
A
A
Tantangan global dan kebutuhan lokal terkini menuntut pemerintah, dari pusat hingga daerah, mengedepankan dan mengoptimalisasi efektivitas dan efisiensi layanan umum.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu berada dan sejalan dengan hakikat penyelenggaraan pelayanan umum sebagai amanat rakyat, yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Kualitas layanan umum, terutama yang bersifat dasar, menjadi salah satu indikator komitmen dan keberhasilan penyelenggara negara khususnya eksekutif dan legislatif melaksanakan tanggung jawabnya.
Selaras dengan visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pada 2015 ini Pemkot Kotamobagu mengusung dan mengedepankan tema ”Pelayanan Dasar untuk Semua”. Tema itu sinambung dengan ”Tahun Kelembagaan” yang menjadi fokus Pemkot pada 2014.
Dengan pembenahan manajemen pemerintahan dan sumber daya manusia (SDM), setiap birokrat ditempatkan sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Pendekatan ini menjadi fondasi kokoh tekad Kota Kotamobagu (KK) mengedepankan kualitas prima layanan umum pada 2015.
Pemkot Kotamobagu kemudian menetapkan tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai sektor unggulan (leading sector), masing- masing Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal, Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Program dan anggaran tujuh SKPD ini disusun untuk memenuhi dan memperkuat standar pelayanan dasar untuk masyarakat. Target yang hendak dicapai melalui sektor unggulan itu adalah terciptanya pelayanan yang lebih mudah, cepat, efisien, dan tepat sasaran berdasarkan standar pelayanan minimal. Dalam jangka panjang, dengan disediakan mekanisme umpan balik dan pengaduan masyarakat, dapat dipastikan pemeo ”kalau dapat dipersulit, kenapa dipermudah” tidak mendapatkan ruang di KK.
Terintegrasi
Layanan umum dasar yang efektif, efisien, dan optimal diintegrasikan dengan target kinerja Pemkot KK yang bersifat internal, seperti ketatalaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Ketertiban Administrasi, serta Kepatuhan Penyetoran Pajak ke Kas Negara (pada 2014 KK menerima Treasury and Tax Award ) dari Kementerian Keuangan.
Pemkot dan jajarannya serta masyarakat telah membuktikan sinergi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kotamobagu. Kinerja dalam bidang kesehatan, misalnya, selain pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang terus dilakukan, dukungan masyarakat berbuah prestasi yang mendapat apresiasi berbagai pihak pada 2014.
Dari penghargaan daerah yang berhasil melakukan pemberantasan penyakit malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, puskesmas berprestasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), hingga Milenium Development Goals (MDGs) Award Target 5B atas keberhasilan menurunkan angka kematian ibu dari BKKBN Pusat. Terobosan dan penguatan untuk mempertahankan capaian positif itu terus digalakkan pada 2015.
Program Lipu Modarit Lipu Mosehat (Kampung Bersih, Kampung Sehat) digiatkan untuk merebut lagi Piala Adipura 2015, penggunaan sistem digital pengadaan barang dan jasa disempurnakan sebagai tekad mempertahankan e-Procurement Award dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diperoleh pada 2014. Dalam bidang hukum, pada 2014, KK masuk dalam zona hijau penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah terhadap Pencegahan Pemberantasan Korupsi.
Komitmen Pemkot dan jajarannya tegas: tak ada ruang untuk korupsi. Selain itu, yang kalah penting dan menjadi fokus adalah mempertahankan produksi beras di angka 15.000 ton per tahun untuk menunjang program swasembada beras yang dicanangkan secara nasional. Program dan target pembangunan KK pada 2015 ini sungguh menantang.
Namun, sebagai wali kota, saya percaya dengan dukungan dan partisipasi masyarakat tak ada yang mustahil diwujudkan. Termasuk tetap memegang moto luhur ”mototompiaan, mototabian, bo mototanoban ” sebagai perekat kohesi sosial yang menjadikan kota ini barometer kerukunan antarumat beragama di Sulut.
Tatong Bara
Wali Kota Kotamobagu
Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu berada dan sejalan dengan hakikat penyelenggaraan pelayanan umum sebagai amanat rakyat, yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Kualitas layanan umum, terutama yang bersifat dasar, menjadi salah satu indikator komitmen dan keberhasilan penyelenggara negara khususnya eksekutif dan legislatif melaksanakan tanggung jawabnya.
Selaras dengan visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pada 2015 ini Pemkot Kotamobagu mengusung dan mengedepankan tema ”Pelayanan Dasar untuk Semua”. Tema itu sinambung dengan ”Tahun Kelembagaan” yang menjadi fokus Pemkot pada 2014.
Dengan pembenahan manajemen pemerintahan dan sumber daya manusia (SDM), setiap birokrat ditempatkan sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Pendekatan ini menjadi fondasi kokoh tekad Kota Kotamobagu (KK) mengedepankan kualitas prima layanan umum pada 2015.
Pemkot Kotamobagu kemudian menetapkan tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai sektor unggulan (leading sector), masing- masing Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal, Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Program dan anggaran tujuh SKPD ini disusun untuk memenuhi dan memperkuat standar pelayanan dasar untuk masyarakat. Target yang hendak dicapai melalui sektor unggulan itu adalah terciptanya pelayanan yang lebih mudah, cepat, efisien, dan tepat sasaran berdasarkan standar pelayanan minimal. Dalam jangka panjang, dengan disediakan mekanisme umpan balik dan pengaduan masyarakat, dapat dipastikan pemeo ”kalau dapat dipersulit, kenapa dipermudah” tidak mendapatkan ruang di KK.
Terintegrasi
Layanan umum dasar yang efektif, efisien, dan optimal diintegrasikan dengan target kinerja Pemkot KK yang bersifat internal, seperti ketatalaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Ketertiban Administrasi, serta Kepatuhan Penyetoran Pajak ke Kas Negara (pada 2014 KK menerima Treasury and Tax Award ) dari Kementerian Keuangan.
Pemkot dan jajarannya serta masyarakat telah membuktikan sinergi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kotamobagu. Kinerja dalam bidang kesehatan, misalnya, selain pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang terus dilakukan, dukungan masyarakat berbuah prestasi yang mendapat apresiasi berbagai pihak pada 2014.
Dari penghargaan daerah yang berhasil melakukan pemberantasan penyakit malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, puskesmas berprestasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), hingga Milenium Development Goals (MDGs) Award Target 5B atas keberhasilan menurunkan angka kematian ibu dari BKKBN Pusat. Terobosan dan penguatan untuk mempertahankan capaian positif itu terus digalakkan pada 2015.
Program Lipu Modarit Lipu Mosehat (Kampung Bersih, Kampung Sehat) digiatkan untuk merebut lagi Piala Adipura 2015, penggunaan sistem digital pengadaan barang dan jasa disempurnakan sebagai tekad mempertahankan e-Procurement Award dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diperoleh pada 2014. Dalam bidang hukum, pada 2014, KK masuk dalam zona hijau penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah terhadap Pencegahan Pemberantasan Korupsi.
Komitmen Pemkot dan jajarannya tegas: tak ada ruang untuk korupsi. Selain itu, yang kalah penting dan menjadi fokus adalah mempertahankan produksi beras di angka 15.000 ton per tahun untuk menunjang program swasembada beras yang dicanangkan secara nasional. Program dan target pembangunan KK pada 2015 ini sungguh menantang.
Namun, sebagai wali kota, saya percaya dengan dukungan dan partisipasi masyarakat tak ada yang mustahil diwujudkan. Termasuk tetap memegang moto luhur ”mototompiaan, mototabian, bo mototanoban ” sebagai perekat kohesi sosial yang menjadikan kota ini barometer kerukunan antarumat beragama di Sulut.
Tatong Bara
Wali Kota Kotamobagu
(ftr)
Explore More