Remisi Koruptor Perlu Dikaji dengan Matang
Selasa, 24 Maret 2015 - 10:33 WIB
Remisi Koruptor Perlu Dikaji dengan Matang
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi meminta pemerintah agar mempertimbangkan secara matang terkait pemberian remisi terhadap terpidana korupsi.
Pasalnya, korupsi merupakan extraordinary crime sehingga penanganannya juga harus dalam kategori tersebut. ”Saya kira kalau remisi itu harus dipertimbangkan yang sungguh-sungguh. Supaya orang tidak sembrono,” kata Hasyim di Kantor KPK kemarin. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini mengimbau agar pemberian remisi bagi koruptor ini dilakukan secara ketat.
”Jadi sebaiknya ketat untuk remisi. Ya harus (ketat),” tandasnya. Sementara itu DPD mengharapkan pemerintah tak perlu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 mengenai rencana revisi persyaratan pemberian remisi bagi narapidana khusus termasuk korupsi. Ketua DPD Irman Gusman menolak rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang remisi narapidana korupsi. Selain tindak kejahatan luar biasa, menurutnya bukan waktu yang tepat untuk melakukan revisi saat ini.
”Kita ini kan masih demokrasi yang transisi. Persoalan korupsi itu kan masih menjadi hal yang luar biasa di kita. Untuk sekarang, menurut saya agar tidak menimbulkan kontroversi, nggak perlu dululah dilakukan karena timing-nya nggak tepat,” ujarnya. Menurut dia, wacana untuk merevisi aturan remisi akan menimbulkan kontroversi dan dugaan negatif dari publik nantinya, lantaran dikhawatirkan revisi malah mempermudah remisi bagi para terpidana korupsi.
”Seolah-olah kalau remisi, nanti memberi angin untuk para koruptor. Suasananya itu masih belum kondusif. Menurut saya nggak perlu dulu,” tukasnya. Senator asal Sumatera Barat ini juga menyatakan revisi aturan dapat dilakukan bila lembaga penegak hukum optimal dalam menangani tindak korupsi.
Sebelumnya, Menkumham YasonnaLaoly menyatakanakan melakukan revisi PP 99/2012. PP tersebut dinilai Yasonna tidak sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur hak warga binaan untuk mendapatkan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.
Mula akmal
Pasalnya, korupsi merupakan extraordinary crime sehingga penanganannya juga harus dalam kategori tersebut. ”Saya kira kalau remisi itu harus dipertimbangkan yang sungguh-sungguh. Supaya orang tidak sembrono,” kata Hasyim di Kantor KPK kemarin. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini mengimbau agar pemberian remisi bagi koruptor ini dilakukan secara ketat.
”Jadi sebaiknya ketat untuk remisi. Ya harus (ketat),” tandasnya. Sementara itu DPD mengharapkan pemerintah tak perlu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 mengenai rencana revisi persyaratan pemberian remisi bagi narapidana khusus termasuk korupsi. Ketua DPD Irman Gusman menolak rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang remisi narapidana korupsi. Selain tindak kejahatan luar biasa, menurutnya bukan waktu yang tepat untuk melakukan revisi saat ini.
”Kita ini kan masih demokrasi yang transisi. Persoalan korupsi itu kan masih menjadi hal yang luar biasa di kita. Untuk sekarang, menurut saya agar tidak menimbulkan kontroversi, nggak perlu dululah dilakukan karena timing-nya nggak tepat,” ujarnya. Menurut dia, wacana untuk merevisi aturan remisi akan menimbulkan kontroversi dan dugaan negatif dari publik nantinya, lantaran dikhawatirkan revisi malah mempermudah remisi bagi para terpidana korupsi.
”Seolah-olah kalau remisi, nanti memberi angin untuk para koruptor. Suasananya itu masih belum kondusif. Menurut saya nggak perlu dulu,” tukasnya. Senator asal Sumatera Barat ini juga menyatakan revisi aturan dapat dilakukan bila lembaga penegak hukum optimal dalam menangani tindak korupsi.
Sebelumnya, Menkumham YasonnaLaoly menyatakanakan melakukan revisi PP 99/2012. PP tersebut dinilai Yasonna tidak sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur hak warga binaan untuk mendapatkan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.
Mula akmal
(ars)
