Disebut Pantas Pimpin PDIP, Jokowi Hadapi Dilema
Senin, 23 Maret 2015 - 10:24 WIB
Disebut Pantas Pimpin PDIP, Jokowi Hadapi Dilema
A
A
A
JAKARTA - Hasil survei Poltracking menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk sosok yang paling direkomendasikan menjadi pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Kendati begitu, bukan hal mudah bagi Jokowi untuk meraih kursi orang nomor satu dalam partai berlambang banteng moncong putih itu. "Ini dilema dan (ibarat memakan) buah simalakama bagi Jokowi sendiri," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Minggu 22 Maret 2015 malam.
Sebelumnya, kata dia, Jokowi mengeluarkan kebijakan agar para menteri melepas jabatan strukturan partai politik. Tujuannya agar menteri dapat fokus bekerja dan tidak terganggu dengan urusan partai.
"Terbukti pada era Jokowi, enggak ada ketua umum parpol yang menjadi menteri. Jauh berbeda saat era Presiden SBY," tandas peneliti politik dari IndoStrategi ini.
Menurut dia, kebijakan Jokowi mendapatkan aparesiasi positif dari publik. Bahkan kebikakan Jokowi tersebut menjadi tradisi yang baik untuk masa mendatang.
Menurut dia, jika Jokowi ingin maju menjadi ketua umum DPP PDIP maka akan melanggar kebijakannya sendiri. "Kita lihat saja nanti, berani enggak Jokowi melanggar aturan main yang sudah disepakati bersama," katanya.
Lagipula, lanjut dia, Megawati belum tentu rela menyerahkan jabatannya kepada Jokowi. "Saya percaya Mbak Mega tidak akan merestui Jokowi jadi ketua umum)
Hasil survei Poltracking menyebutkan Jokowi adalah sosok yang dinilai paling potensial memimpin PDIP. Survei tersebut dilakukan terhadap sembilan tokoh PDIP, yakni Megawati Soekarnoputri, Pramono Anung, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Maruarar Sirait, Prananda Prabowo, Hasto Kristiyanto, Tjahjo Kumolo.
Kendati begitu, bukan hal mudah bagi Jokowi untuk meraih kursi orang nomor satu dalam partai berlambang banteng moncong putih itu. "Ini dilema dan (ibarat memakan) buah simalakama bagi Jokowi sendiri," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Minggu 22 Maret 2015 malam.
Sebelumnya, kata dia, Jokowi mengeluarkan kebijakan agar para menteri melepas jabatan strukturan partai politik. Tujuannya agar menteri dapat fokus bekerja dan tidak terganggu dengan urusan partai.
"Terbukti pada era Jokowi, enggak ada ketua umum parpol yang menjadi menteri. Jauh berbeda saat era Presiden SBY," tandas peneliti politik dari IndoStrategi ini.
Menurut dia, kebijakan Jokowi mendapatkan aparesiasi positif dari publik. Bahkan kebikakan Jokowi tersebut menjadi tradisi yang baik untuk masa mendatang.
Menurut dia, jika Jokowi ingin maju menjadi ketua umum DPP PDIP maka akan melanggar kebijakannya sendiri. "Kita lihat saja nanti, berani enggak Jokowi melanggar aturan main yang sudah disepakati bersama," katanya.
Lagipula, lanjut dia, Megawati belum tentu rela menyerahkan jabatannya kepada Jokowi. "Saya percaya Mbak Mega tidak akan merestui Jokowi jadi ketua umum)
Hasil survei Poltracking menyebutkan Jokowi adalah sosok yang dinilai paling potensial memimpin PDIP. Survei tersebut dilakukan terhadap sembilan tokoh PDIP, yakni Megawati Soekarnoputri, Pramono Anung, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Maruarar Sirait, Prananda Prabowo, Hasto Kristiyanto, Tjahjo Kumolo.
(dam)
