Ketika Swasembada Berujung Liberalisasi
Senin, 23 Maret 2015 - 09:47 WIB
Ketika Swasembada Berujung Liberalisasi
A
A
A
Rayinda Nur Ilmiawani
Mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia
Indonesia sebuah negeri kaya yang penuh ironi. Dijuluki sebagai negara agraris tidak lantas membuat sektor pertanian Indonesia mandiri.
Faktanya kebutuhan pangan Indonesia, khususnya di sektor pertanian, belum tercukupi produk lokal. Padahal sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi untuk memajukan sektor pertanian. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi tercapai kembali swasembada. Penyuluhan para petani, pemberian subsidi, dan kebijakan lainnya telah diupayakan. Akan tetapi sampai saat ini apa yang diharapkan belum terealisasi.
Dilihat dari sudut pandang para petani, apa yang telah dilakukan pemerintah tampaknya belum cukup. Kebijakan-kebijakan tersebut pada kenyataannya belum memihak mereka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga usaha tani di Indonesia pada 2003 masih 31,17 juta. Tapi pada 2013 jumlah tersebut menjadi 26,13 juta. Sampai saat ini, Indonesia masih bergantung ke negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.
Selain merugikan para petani, tindakan ini juga mengakibatkan sisi debet neraca perdagangan Indonesia semakin tinggi. Apabila kejadian ini berlangsung terus-menerus tentu dapat mengguncang perekonomian negara ini. Akhir tahun 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera diimplementasikan. Siapkah para petani menghadapinya? Apakah pemerintah telah memberikan proteksi terhadap mereka? Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Dengan adanya MEA, liberalisasi pertanian akan semakin menjadi. Para petani harus diberi perlindungan agar dapat bersaing dengan produk impor. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan stimulus dan jaminan kesejahteraan bagi para petani agar mereka dapat meningkatkan produktivitasnya. Masyarakat juga perlu ikut serta dalam mendukung petani dengan mengonsumsi produk lokal daripada produk impor.
Dengan adanya komitmen bersama untuk dapat mencapai tujuan tersebut, kelak ironi negara agraris ini akan berakhir. Apa yang terjadi saat ini hanya menjadi guratan tinta yang tertoreh di dalam lembaran sejarah Indonesia untuk menjadi pembelajaran bagi generasi penerus.
Mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia
Indonesia sebuah negeri kaya yang penuh ironi. Dijuluki sebagai negara agraris tidak lantas membuat sektor pertanian Indonesia mandiri.
Faktanya kebutuhan pangan Indonesia, khususnya di sektor pertanian, belum tercukupi produk lokal. Padahal sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi untuk memajukan sektor pertanian. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi tercapai kembali swasembada. Penyuluhan para petani, pemberian subsidi, dan kebijakan lainnya telah diupayakan. Akan tetapi sampai saat ini apa yang diharapkan belum terealisasi.
Dilihat dari sudut pandang para petani, apa yang telah dilakukan pemerintah tampaknya belum cukup. Kebijakan-kebijakan tersebut pada kenyataannya belum memihak mereka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga usaha tani di Indonesia pada 2003 masih 31,17 juta. Tapi pada 2013 jumlah tersebut menjadi 26,13 juta. Sampai saat ini, Indonesia masih bergantung ke negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.
Selain merugikan para petani, tindakan ini juga mengakibatkan sisi debet neraca perdagangan Indonesia semakin tinggi. Apabila kejadian ini berlangsung terus-menerus tentu dapat mengguncang perekonomian negara ini. Akhir tahun 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera diimplementasikan. Siapkah para petani menghadapinya? Apakah pemerintah telah memberikan proteksi terhadap mereka? Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Dengan adanya MEA, liberalisasi pertanian akan semakin menjadi. Para petani harus diberi perlindungan agar dapat bersaing dengan produk impor. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan stimulus dan jaminan kesejahteraan bagi para petani agar mereka dapat meningkatkan produktivitasnya. Masyarakat juga perlu ikut serta dalam mendukung petani dengan mengonsumsi produk lokal daripada produk impor.
Dengan adanya komitmen bersama untuk dapat mencapai tujuan tersebut, kelak ironi negara agraris ini akan berakhir. Apa yang terjadi saat ini hanya menjadi guratan tinta yang tertoreh di dalam lembaran sejarah Indonesia untuk menjadi pembelajaran bagi generasi penerus.
(ars)
