DPD Minta Kubu Agung Tak Pecah Belah Partai

JAKARTA - Konflik kepengurusan DPP Partai Golkar rawan memecah belah kader di daerah. Untuk itu elite DPP yang bertikai diminta tidak mengganggu suasana DPD yang selama ini selalu dalam kondisi solid.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, DPP harus menyelesaikan kisruhnya dengan baik tanpa perlu menarik-narik kader di daerah masuk ke pusaran konflik.

Dia mengatakan, Sulsel yang menjadi lumbung suara Golkar di setiap pemilu lebih memilih fokus menghadapi pilkada serentak pada Desember mendatang. Syahrul meminta DPP tidak membawa kisruh yang terjadi ke daerah karena itu sama saja menghancurkan partai di daerah. “Siapa pun dia, kami di sini tidak ada urusan, kami sangat solid,” ujar Syahrul yang juga Gubernur Sulsel di Jeneponto, Sulsel, kemarin.

Politikus yang terpilih sebagai ketua DPP Golkar di Munas Bali itu menyebutkan dirinya masih mengendalikan DPD I Sulsel dan menjamin struktur kepengurusan hingga DPD II berjalan dengan baik. Dia mengatakan akan menghadapi orang-orang yang dinilainya menjual idealisme dan ideologi politik dalam partai.

Mengenai kabar bahwa kubu Agung Laksono akan melakukan pembersihan kepengurusan Golkar Sulsel, Syahrul menyatakan siap menghadapinya. “Yang mana itu mau bersih-bersih? Coba saja bersih-bersih di sini (Sulsel), kalau tidak saya yang akan bersihkan,” tegasnya.

Diketahui, konflik DPP ini mulai menjalar ke daerah. DPD I yang mendukung kubu Agung Laksono mulai memecat pimpinan DPD II yang selama ini mendukung kepengurusan Aburizal Bakrie (ARB).

Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, NTB, Ahyar Abduh menegaskan, langkah kubu Agung Laksono menunjuk pelaksana tugas (plt) ketua di daerahnya tidak dapat dibenarkan karena dia masih tercatat sebagai Ketua DPD Golkar yang sah. Apalagi pemecatannya tidak berdasarkan peraturan kepartaian.

Dia juga menyayangkan konflik elite di pusat ditularkan ke daerah. Saat ini, kata dia, sudah ada tujuh DPD II di NTB yang dicopot Ketua DPD I Golkar NTB Lalu Mesir Suryadi. “Saya hanya bertekad bagaimana Golkar tetap utuh walaupun ada konflik di tingkat elite politik dan saya juga tetap loyal kepada Golkar, bukan pada perseorangan,” ujarnya.

Wakil Sekretaris DPD I Golkar Sumatera Utara Muchrid Nasution mengatakan, sejauh ini surat dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait dualisme di DPP baru berisi penjelasan, bukan pengesahan pengurus Munas Ancol. Artinya belum ada satu pun pihak yang disahkan pemerintah.

Dia berharap perpecahan dua kubu bisa diatasi dan rekonsiliasi bisa dilakukan. “Kami berharap ada munas luar biasa untuk menyatukan kubu Bali dan Ancol dalam waktu dekat sebelum pilkada dimulai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono mengatakan, intuisi politiknya menyatakan seluruh kader partai beringin akan bersatu. Dia mengklaim sudah lebih dari 80% DPD tingkat II yang menyatakan dukungan terhadap kepemimpinannya.

Menurutnya, wajar dukungan mengalir bagaikan air bah. Sejak hari pertama Mahkamah Partai Golkar mengeluarkan putusan mengesahkan hasil Munas Ancol, secara bergelombang dukungan itu semakin hari semakin jelas. ”Kalau surat pengesahan kepengurusan (Menkumham) selesai hari ini atau besok, maka dua-tiga hari ke depan dukungan bisa seluruh Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, DPP Partai Golkar pimpinan ARB menepis anggapan yang menyebutkan pengurus DPD mulai pindah haluan mendukung kubu Agung Laksono menyusul pengesahan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

“Itu hanya klaim dan bisa bisanya mereka saja. Memangnya DPD bodoh harus ikut munas enggak jelas dengan mandat palsu. Mereka kan hadir di Munas Bali jadi saksi mana munas yang benar dan mana yang abal-abal. Kami bersama DPD I dan II tetap solid,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo kemarin.

Begitu juga dengan klaim yang menyebutkan bahwa anggota Fraksi Golkar sudah bergabung kepada kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol. “Faktanya banyak anggota fraksi kami protes karena namanya tiba-tiba dicantumkan sebagai pengurus padahal tidak pernah dihubungi dan kalaupun dihubungi pasti akan menolak,” katanya.

Bendahara Umum Partai Golkar ini meminta, Menkumham untuk menunggu hasil keputusan di pengadilan sebelum mengesahkan kepengurusan kubu Agung. “Menkumham harus tunggu hasil pengadilan dulu, baru bisa lakukan pengesahan kepada pihak yang telah memiliki keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Bambang.

Kurniawan eka mulyana/ Yusdin rukka/Sucipto/M rinaldi khair/ant