Takut Kelola BOS, 15 PNS Minta Mundur
Jum'at, 20 Maret 2015 - 10:30 WIB
Takut Kelola BOS, 15 PNS Minta Mundur
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 15 pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Alasannya karena takut mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Kepala Suku Bidang Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Bahrudin mengatakan, sejak rotasi besar-besaran PNS DKI awal tahun lalu, pihaknya hingga saat ini menerima 15 PNS yang mengajukan surat pengunduran diri. Hal tersebut merupakan sejarah besar sepanjang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
”Kami mulai menerima surat pengunduran diri dari beberapa pejabat yang baru menjabat di eselon IV. Rata-rata bekerja sebagai kepala subbagian tata usaha (kasubbag TU) di sekolah,” ujarnya kemarin.
Di bagian lain, Pemprov DKI memasukkan seluruh hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke dalam sistem e-budgeting kemarin. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi diberikan kunci sistem e-budgeting .
”Kami berikan kunci agar Pak Ketua DPRD dapat mengawasi sehingga kalau menurut dia tidak masuk akal kegiatan tersebut bisa dikunci,” ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota kemarin. Prasetyo mengakui telah sepakat dengan hasil pembahasan evaluasi APBD yang di-input ke dalam sistem e-budgeting.
Bima setiyadi
Kepala Suku Bidang Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Bahrudin mengatakan, sejak rotasi besar-besaran PNS DKI awal tahun lalu, pihaknya hingga saat ini menerima 15 PNS yang mengajukan surat pengunduran diri. Hal tersebut merupakan sejarah besar sepanjang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
”Kami mulai menerima surat pengunduran diri dari beberapa pejabat yang baru menjabat di eselon IV. Rata-rata bekerja sebagai kepala subbagian tata usaha (kasubbag TU) di sekolah,” ujarnya kemarin.
Di bagian lain, Pemprov DKI memasukkan seluruh hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke dalam sistem e-budgeting kemarin. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi diberikan kunci sistem e-budgeting .
”Kami berikan kunci agar Pak Ketua DPRD dapat mengawasi sehingga kalau menurut dia tidak masuk akal kegiatan tersebut bisa dikunci,” ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota kemarin. Prasetyo mengakui telah sepakat dengan hasil pembahasan evaluasi APBD yang di-input ke dalam sistem e-budgeting.
Bima setiyadi
(ftr)
