Fahri Hamzah Tolak Agung Laksono Cs
Kamis, 19 Maret 2015 - 14:06 WIB
Fahri Hamzah Tolak Agung Laksono Cs
A
A
A
JAKARTA - Rencana Ketua umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono merombak struktur Fraksi Golkar di DPR, disindir Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Fahri menyatakan kepemimpinan DPR tidak bisa dipegang oleh pengurus Partai Golkar hasil Munas Ancol yang statusnya masih belum jelas.
"Masa kepemimpinan DPR itu orang-orang yang statusnya masih diragukan. Nanti eksekutif tidak mau tahu lagi kalau dipanggil ke sini. Tidak mungkin itu," kata Fahri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015).
Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, negara tidak dapat diselenggarakan di atas dokumen hukum yang labil dan masih berpotensi untuk digugat.
Dia pun menyebut peristiwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang baru dilantik setelah persidangan sengketa Pemilu Presiden tahun 2014 tuntas di Mahkamah Konstitusi, sebagai contoh.
"Negara tidak mungkin berdiri di atas dokumen hukum yang labil. Tidak mungkin itu. Presiden tidak bisa dilantik kalau proses di MK kemarin belum selesai. Kan begitu aja logikanya. Sama DPR juga begitu," kata Fahri.(ico)
Fahri menyatakan kepemimpinan DPR tidak bisa dipegang oleh pengurus Partai Golkar hasil Munas Ancol yang statusnya masih belum jelas.
"Masa kepemimpinan DPR itu orang-orang yang statusnya masih diragukan. Nanti eksekutif tidak mau tahu lagi kalau dipanggil ke sini. Tidak mungkin itu," kata Fahri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015).
Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, negara tidak dapat diselenggarakan di atas dokumen hukum yang labil dan masih berpotensi untuk digugat.
Dia pun menyebut peristiwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang baru dilantik setelah persidangan sengketa Pemilu Presiden tahun 2014 tuntas di Mahkamah Konstitusi, sebagai contoh.
"Negara tidak mungkin berdiri di atas dokumen hukum yang labil. Tidak mungkin itu. Presiden tidak bisa dilantik kalau proses di MK kemarin belum selesai. Kan begitu aja logikanya. Sama DPR juga begitu," kata Fahri.(ico)
(kur)
