Pembubaran Lembaga Nonstruktural Berlanjut
Kamis, 19 Maret 2015 - 10:47 WIB
Pembubaran Lembaga Nonstruktural Berlanjut
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) menyatakan akan segera melakukan pembubaran lembaga nonstruktural (LNS) tahap II.
Sebelumnya pemerintah telah melakukan pembubaran 10 LNS. ”Pembubaran LNS sangat dimungkinkan dalam waktu dekat,” ujar Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi di Jakarta kemarin. Pemerintah telah membubarkan 10 LNS yang dinilai tumpang tindih peran dan fungsinya serta menimbulkan inefisiensi. LNS tersebut di antaranya Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, serta Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
Selain itu turut dibubarkan Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak- Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia. Gagasan untuk kembali menghapus beberapa LNS, menurut Yuddy, karena masih ada sejumlah LNS yang dinilai tidak memiliki kontribusi yang signifikan dengan arah pembangunan nasional.
”Kami akan melakukan evaluasi dan observasi dengan analisis akademis maupun kajian lapangan bagi sejumlah LNS yang hanya menghabiskan bujet saja,” ujarnya. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menghargai dan menghormati kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini Kemenpan-RB.
Meski begitu dia mengingatkan perlunya pemerintah melakukan pengkajian yang matang. ”Evaluasi dan kajian yang mendalam. Libatkan banyak orang. Kalau memang Mubazir dihapus saja,” ungkapnya.
Dita angga
Sebelumnya pemerintah telah melakukan pembubaran 10 LNS. ”Pembubaran LNS sangat dimungkinkan dalam waktu dekat,” ujar Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi di Jakarta kemarin. Pemerintah telah membubarkan 10 LNS yang dinilai tumpang tindih peran dan fungsinya serta menimbulkan inefisiensi. LNS tersebut di antaranya Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, serta Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
Selain itu turut dibubarkan Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak- Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia. Gagasan untuk kembali menghapus beberapa LNS, menurut Yuddy, karena masih ada sejumlah LNS yang dinilai tidak memiliki kontribusi yang signifikan dengan arah pembangunan nasional.
”Kami akan melakukan evaluasi dan observasi dengan analisis akademis maupun kajian lapangan bagi sejumlah LNS yang hanya menghabiskan bujet saja,” ujarnya. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menghargai dan menghormati kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini Kemenpan-RB.
Meski begitu dia mengingatkan perlunya pemerintah melakukan pengkajian yang matang. ”Evaluasi dan kajian yang mendalam. Libatkan banyak orang. Kalau memang Mubazir dihapus saja,” ungkapnya.
Dita angga
(ars)
