Kegaduhan Politik Ancam Eksistensi Pemerintah Jokowi

JAKARTA - Setelah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono, konflik internal Partai Golkar semakin berlarut-larut.

Hal ini menimbulkan kegaduhan politik, pasalnya Golkar berada di barisan Koalisi Merah Putih (KMP), di mana beberapa partai di dalamnya merasa yang dirasakan Golkar saat ini tidaklah adil.

Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Budi Setiono mengatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tengah bergejolak ini, pemerintah dalam hal ini Menkumham seharusnya dapat merangkul seluruh kekuatan partai politik.

"Kalau tak segera diselesaikan, suasana ekonomi politik yang ruwet dan kegaduhan politik ini akan mempercepat kejatuhan pemerintahan (Joko Widodo/Jokowi) sendiri," kata Budi Setiono saat dihubungi Sindonews, Senin (16/3/2015).

Menurut Budi, dukungan dari partai politik di KMP, sangat penting. Sebab, kegaduhan politik yang ditimbulkan dari campur tangan pemerintah dalam urusan internal partai politik bisa berakibat fatal.

Karena itu Budi meminta Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan kemelut partai pohon beringin ini. "Sebenarnya Pak Jokowi saat ini butuh memperbanyak teman, bukan malah menambah musuh," ucapnya.

Seperti diketahui, Partai Golkar saat ini sedang dilanda konflik dengan adanya dua kubu di internal partai itu, yakni kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Konflik semakin memanas saat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyetujui kepemimpinan Agung Laksono.