KMP Tak Bisa Percaya Lagi Menkumham
KMP Tak Bisa Percaya Lagi Menkumham
A
A
A
JAKARTA - Protes terhadap sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terus bergulir terkait Partai Golkar. Kali ini giliran fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan sikapnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, PKS sebagai anggota KMP sangat menyesalkan intervensi Menkumham terhadap partai politik (parpol).
Jazuli menilai, langkah Menkumham ini telah membuat bangunan demokrasi di Indonesia mundur. Demokasi dipasung telah dibangun dengan baik selama belasan tahun terakhir.
"Kami tak bisa percaya lagi dengan Menkumham terkait putusan parpol," kata Jazuli dalam konferensi pers yang digelar KMP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2015).
Jazuli pun meminta Menkumham turut serta mewujudkan suasana politik agar tetap kondusif. Dia mengingatkan, KMP telah berkomitmen untuk menghentikan kegaduhan politik di parlemen dan mencoba bersama mensukseskan program pembangunan pemerintah.
Hal itu kata Jazuli, salah satunya dibuktikan saat KMP meloloskan Undang-undang (UU) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) serta proses fit and proper test Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
"Diawal dilantiknya kami di parlemen ini timbul kegaduhan. Tapi setelah itu ada sinkronisasi karena kami ingin bekerja untuk rakyat. Ini adalah bukti iktikad baik bahwa KMP hadir bukan untuk melakukan kegaduhan tapi konstruktif membangun demokrasi," ucap Jazuli.
Selain itu, Jazuli juga meminta Menkumham untuk ikut serta menjaga suasana tetap kondusif di tengah gejolak ekonomi yang menerpa bangsa ini.
"Intervensi Menkumham terhadap suatu partai politik akan berpengaruh terhadap kondisi bangsa dan negara. Menkumham kami minta arif bijaksana. Tidak menerapkan standar ganda dalam menyelesaikan konflik partai politik," tandasnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, PKS sebagai anggota KMP sangat menyesalkan intervensi Menkumham terhadap partai politik (parpol).
Jazuli menilai, langkah Menkumham ini telah membuat bangunan demokrasi di Indonesia mundur. Demokasi dipasung telah dibangun dengan baik selama belasan tahun terakhir.
"Kami tak bisa percaya lagi dengan Menkumham terkait putusan parpol," kata Jazuli dalam konferensi pers yang digelar KMP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2015).
Jazuli pun meminta Menkumham turut serta mewujudkan suasana politik agar tetap kondusif. Dia mengingatkan, KMP telah berkomitmen untuk menghentikan kegaduhan politik di parlemen dan mencoba bersama mensukseskan program pembangunan pemerintah.
Hal itu kata Jazuli, salah satunya dibuktikan saat KMP meloloskan Undang-undang (UU) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) serta proses fit and proper test Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
"Diawal dilantiknya kami di parlemen ini timbul kegaduhan. Tapi setelah itu ada sinkronisasi karena kami ingin bekerja untuk rakyat. Ini adalah bukti iktikad baik bahwa KMP hadir bukan untuk melakukan kegaduhan tapi konstruktif membangun demokrasi," ucap Jazuli.
Selain itu, Jazuli juga meminta Menkumham untuk ikut serta menjaga suasana tetap kondusif di tengah gejolak ekonomi yang menerpa bangsa ini.
"Intervensi Menkumham terhadap suatu partai politik akan berpengaruh terhadap kondisi bangsa dan negara. Menkumham kami minta arif bijaksana. Tidak menerapkan standar ganda dalam menyelesaikan konflik partai politik," tandasnya.
(maf)
Explore More