Ridwan Kamil Setuju Parpol Didanai Agar Tak Nyolong APBD
Jum'at, 13 Maret 2015 - 15:21 WIB
Ridwan Kamil Setuju Parpol Didanai Agar Tak Nyolong APBD
A
A
A
BANDUNG - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil setuju dengan wacana pemberian dana dari pemerintah untuk partai politik (parpol). Cara seperti itu diharapkan bisa menekan parpol tidak mencari dana dengan cara tidak baik.
"Saya kira saya setuju. Kenapa? Biar nanti parpol enggak ngarang-ngarang lagi nyari dananya dengan cara-cara yang kurang baik," kata Ridwan di Balai Kota Bandung, Jumat (13/3/2015).
Dia menilai keberadaan parpol sangat penting untuk bangsa. Mereka bagian dari unsur yang bisa membawa maju-mundurnya negara. "Eksistensi mereka penting dalam kehidupan demokrasi kita," ungkapnya.
Tapi, Ridwan enggan berkomentar soal besaran angka Rp1 triliun yang diberikan pada parpol. "Kalau angkanya saya enggak bisa komentar karena besar kecil relatif, harus ada argumentasi. Saya enggak hafal argumentasinya," tutur Ridwan.
Salah satu yang diharapkan dari kucuran dana itu adalah agar kader parpol yang jadi anggota dewan tidak jadi pencuri anggaran negara untuk membiayai parpolnya.
"Bahwa parpol bisa dibiayai (pemerintah) saya kira kalau saya setuju daripada nyari duit yang enggak jelas, nanti merekayasa APBD demi operasional kan susah," pungkas Ridwan.
"Saya kira saya setuju. Kenapa? Biar nanti parpol enggak ngarang-ngarang lagi nyari dananya dengan cara-cara yang kurang baik," kata Ridwan di Balai Kota Bandung, Jumat (13/3/2015).
Dia menilai keberadaan parpol sangat penting untuk bangsa. Mereka bagian dari unsur yang bisa membawa maju-mundurnya negara. "Eksistensi mereka penting dalam kehidupan demokrasi kita," ungkapnya.
Tapi, Ridwan enggan berkomentar soal besaran angka Rp1 triliun yang diberikan pada parpol. "Kalau angkanya saya enggak bisa komentar karena besar kecil relatif, harus ada argumentasi. Saya enggak hafal argumentasinya," tutur Ridwan.
Salah satu yang diharapkan dari kucuran dana itu adalah agar kader parpol yang jadi anggota dewan tidak jadi pencuri anggaran negara untuk membiayai parpolnya.
"Bahwa parpol bisa dibiayai (pemerintah) saya kira kalau saya setuju daripada nyari duit yang enggak jelas, nanti merekayasa APBD demi operasional kan susah," pungkas Ridwan.
(kri)
