Menkumham Dinilai Lecehkan Harga Diri Partai
Kamis, 12 Maret 2015 - 06:37 WIB
Menkumham Dinilai Lecehkan Harga Diri Partai
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly telah salah dalam menggunakan kekuasannya dalam menindaklanjuti polemik internal Partai Golkar.
"Menkumham lakukan abuse of power. Ini jelas keputusan politik, bukan keputusan hukum," kata Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Maret 2015.
Fadli berpendapat, gejala dari penyalahgunaan kewenangan pemerintah telah terlihat sebelum Munas Golkar Bali digelar, yang mana Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto ikut campur perihal tempat dan tanggal pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).
"Jelas DPP Ical (Aburizal Bakrie) itu sah, ada DPD I dan II yang hadir," ucap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Fadli menilai, Menkumham telah menodai dan menginjak-injak harga diri parpol dengan tidak mengakui kepengurusan hasil Munas Bali yang jelas telah memenuhi syarat.
"Kejadian ini persis seperti zaman di mana partai dipecah-belah. Ini akan merugikan pemerintah kita sendiri. Artinya kita tidak becus urus pemerintahan," tegas Fadli.
Oleh karena itu, tambahnya, para elite partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan mengadakan rapat pertemuan rutin, termasuk juga Partai Golkar kepengurusan Ical.
"Golkar masih Ical. Kalau ada intervensi pemerintah kita lihat saja. Ini belum berhenti masih koma," tambahnya.
Adapun keinginan Golkar Munas Bali yang akan menggunakan hak angket DPR, dia menjelaskan, siapapun berhak untuk gunakan hak angket, dan Fadli mempersilakan kubu Ical untuk menggunakan hal itu, dan dirinya akan mendukung.
"Saya kira ada proses dan prosedurnya. Menurut saya hak ini harus digunakan," tandasnya.
"Menkumham lakukan abuse of power. Ini jelas keputusan politik, bukan keputusan hukum," kata Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Maret 2015.
Fadli berpendapat, gejala dari penyalahgunaan kewenangan pemerintah telah terlihat sebelum Munas Golkar Bali digelar, yang mana Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto ikut campur perihal tempat dan tanggal pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).
"Jelas DPP Ical (Aburizal Bakrie) itu sah, ada DPD I dan II yang hadir," ucap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Fadli menilai, Menkumham telah menodai dan menginjak-injak harga diri parpol dengan tidak mengakui kepengurusan hasil Munas Bali yang jelas telah memenuhi syarat.
"Kejadian ini persis seperti zaman di mana partai dipecah-belah. Ini akan merugikan pemerintah kita sendiri. Artinya kita tidak becus urus pemerintahan," tegas Fadli.
Oleh karena itu, tambahnya, para elite partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan mengadakan rapat pertemuan rutin, termasuk juga Partai Golkar kepengurusan Ical.
"Golkar masih Ical. Kalau ada intervensi pemerintah kita lihat saja. Ini belum berhenti masih koma," tambahnya.
Adapun keinginan Golkar Munas Bali yang akan menggunakan hak angket DPR, dia menjelaskan, siapapun berhak untuk gunakan hak angket, dan Fadli mempersilakan kubu Ical untuk menggunakan hal itu, dan dirinya akan mendukung.
"Saya kira ada proses dan prosedurnya. Menurut saya hak ini harus digunakan," tandasnya.
(maf)
