Pemerintah Tak Akan Mundur, Bali Nine Tetap Dieksekusi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia tidak akan mundur dengan keputusannya untuk mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba, Bali Nine dan terpidana lainnya, meski mendapat protes dari dunia internasional.
"Belum ada perubahan. Dibahas terakhir di sidang kabinet paripurna minggu lalu dan sampai hari ini belum ada perubahan," kata Seskab Andi Widjajanto di Komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Andi mengatakan, pemerintah juga mendapat dukungan kuat dari elemen masyarakat dalam negeri, khususnya dari para ulama. Menurut dia, tokoh agama meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menindak para terpidana narkoba.
"Petisi yang kami terima, yang mendukung juga kami terima, dari ulama, tokoh agama, yang meminta presiden tegas karena narkoba sudah gawat di Indonesia. Jadi jangan sampai mundur dari apa yang sudah diterapkan," imbuhnya.
Negara yang mendukung hukuman mati, kata Andi, tidak hanya menyoroti persoalan hukuman mati tapi juga memahami masalah narkoba di Indonesia sangat serius.
"Mereka memahami ini masalah yang sangat serius. Mereka memahami ketegasan dari pemerintah dan itu harus dipertahankan," tegasnya.
"Belum ada perubahan. Dibahas terakhir di sidang kabinet paripurna minggu lalu dan sampai hari ini belum ada perubahan," kata Seskab Andi Widjajanto di Komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Andi mengatakan, pemerintah juga mendapat dukungan kuat dari elemen masyarakat dalam negeri, khususnya dari para ulama. Menurut dia, tokoh agama meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menindak para terpidana narkoba.
"Petisi yang kami terima, yang mendukung juga kami terima, dari ulama, tokoh agama, yang meminta presiden tegas karena narkoba sudah gawat di Indonesia. Jadi jangan sampai mundur dari apa yang sudah diterapkan," imbuhnya.
Negara yang mendukung hukuman mati, kata Andi, tidak hanya menyoroti persoalan hukuman mati tapi juga memahami masalah narkoba di Indonesia sangat serius.
"Mereka memahami ini masalah yang sangat serius. Mereka memahami ketegasan dari pemerintah dan itu harus dipertahankan," tegasnya.
(hyk)