Pemerintahan Jokowi Serupa Pemerintahan Orde Baru
Rabu, 11 Maret 2015 - 13:44 WIB
Pemerintahan Jokowi Serupa Pemerintahan Orde Baru
A
A
A
JAKARTA - Tindakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan Partai Golkar versi Kubu Agung Laksono layaknya sikap pemerintah di era Orde Baru. Pengesahan ini merupakan intervensi, dan ciri pemerintahan yang otoriter.
Kritik itu disampaikan Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, tindakan yang dilakukan pemerintahan Jokowi terhadap Golkar, termasuk PPP, serupa dengan pemeritahan Orde Baru saat memecah belah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
"Ini adalah salah satu tanda pemerintah yang otoriter. Seperti dulu PDI dipecah-belah dan partai-partai dipecahbelah untuk kepentingan politik pemerintah," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2015).
Jika pemerintah Jokowi berlaku seperti ini, kata Fadli, akan merugikan mereka sendiri. "Artinya pemerintah tidak becus mengurus politik tidak becus mengurus ekonomi. Pemerintahan semacam ini tidak akan bisa memanage apa yang menjadi cita-citanya ke depan," imbuhnya.
Diingatkan Fadli, tindakan Menkumham mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol sangat jelas telah menginjak-injak tatanan demokrasi di Indonesia. "Kalau itu (Partai Golkar kubu Agung Laksono) kemudian disahkan melalui kewenangan Menkumham, itu menodai dan menginjak-injak demokrasi kita," kata Fadli.
Kritik itu disampaikan Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, tindakan yang dilakukan pemerintahan Jokowi terhadap Golkar, termasuk PPP, serupa dengan pemeritahan Orde Baru saat memecah belah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
"Ini adalah salah satu tanda pemerintah yang otoriter. Seperti dulu PDI dipecah-belah dan partai-partai dipecahbelah untuk kepentingan politik pemerintah," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2015).
Jika pemerintah Jokowi berlaku seperti ini, kata Fadli, akan merugikan mereka sendiri. "Artinya pemerintah tidak becus mengurus politik tidak becus mengurus ekonomi. Pemerintahan semacam ini tidak akan bisa memanage apa yang menjadi cita-citanya ke depan," imbuhnya.
Diingatkan Fadli, tindakan Menkumham mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol sangat jelas telah menginjak-injak tatanan demokrasi di Indonesia. "Kalau itu (Partai Golkar kubu Agung Laksono) kemudian disahkan melalui kewenangan Menkumham, itu menodai dan menginjak-injak demokrasi kita," kata Fadli.
(hyk)
