Tawaran Australia Soal Barter Tahanan Jadi Prokontra
Sabtu, 07 Maret 2015 - 15:13 WIB
Tawaran Australia Soal Barter Tahanan Jadi Prokontra
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menolak secara tegas tawaran Pemerintah Australia untuk menukar atau barter tahanan.
Pemerintah Australia menawarkan untuk membanter tiga warga negara Indonesia yang ditahan di negaranya dengan dua terpidana mati anggota Bali Nine, Andrew
Banyak pihak yang setuju dengan sikap Pemerintah Indonesia, namun adapula yang justru mengkritik sikap Jokowi yang tidak merespons tawaran melakukan barter.
Akademisi dari Universitas Paramadina, Atnike Nova Sigiro menilai penolakan itu menunjukkan Presiden Jokowi menolak untuk melindungi warganya yang dihukum di Australia.
"Kalau kita bicara konsep warga negara dan negara sebagai pelindung warga negara, dia (Jokowi) bertugas melindungi WNI yang dihukum di Australia itu," kata Atnike di Anomali Coffee, Jalan Cik Di Tiro Nomor 52 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).
Menurut dia, hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia internasional."Kalau kita percaya rumah kita, negeri kita adalah yang terbaik untuk warga kita, seharusnya dia melindungi, diambil dong," tuturnya.
Dia menilai, pertukaran tahanan bukan masalah meski belum ada pengalaman mengenai hal itu. "Kesepakatan bisa dibuat," ungkapnya.
Pemerintah Australia menawarkan untuk membanter tiga warga negara Indonesia yang ditahan di negaranya dengan dua terpidana mati anggota Bali Nine, Andrew
Banyak pihak yang setuju dengan sikap Pemerintah Indonesia, namun adapula yang justru mengkritik sikap Jokowi yang tidak merespons tawaran melakukan barter.
Akademisi dari Universitas Paramadina, Atnike Nova Sigiro menilai penolakan itu menunjukkan Presiden Jokowi menolak untuk melindungi warganya yang dihukum di Australia.
"Kalau kita bicara konsep warga negara dan negara sebagai pelindung warga negara, dia (Jokowi) bertugas melindungi WNI yang dihukum di Australia itu," kata Atnike di Anomali Coffee, Jalan Cik Di Tiro Nomor 52 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).
Menurut dia, hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia internasional."Kalau kita percaya rumah kita, negeri kita adalah yang terbaik untuk warga kita, seharusnya dia melindungi, diambil dong," tuturnya.
Dia menilai, pertukaran tahanan bukan masalah meski belum ada pengalaman mengenai hal itu. "Kesepakatan bisa dibuat," ungkapnya.
(dam)
