Komisi I: Kedaulatan Hukum Bukan untuk Dibarter
Kamis, 05 Maret 2015 - 16:39 WIB
Komisi I: Kedaulatan Hukum Bukan untuk Dibarter
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar terus konsisten dalam melaksanakan eksekusi mati terpidana mati kasus narkoba.
Tantowi pun memperingatkan, pembatalan eksekusi mati gembong narkoba hanya akan memicu reaksi negatif dari berbagai pihak yang telah berkomitmen untuk memberantas obat-obatan terlarang tersebut.
"Eksekusi mati jika dibatalkan, akan ada berita besar sekaligus akan ada perlawanan dari banyak pihak kepada pemerintah atas keputusan tersebut," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2015).
Menurut Tantowi, hanya pada isu ini presiden mendapatkan dukungan dari hampir semua stakeholder yang ada di republik ini. Karena semua fokus mengenai kedaulatan.
Publik pun, lanjut Tantowi, akan merasa terusik jika kedaulatan hukum Indonesia diusik oleh negara tetangga seperti Australia. Sebab, ia melihat kedaulatan adalah persoalan yang tidak bisa dibagi-bagi.
"Kedaulatan itu adalah sesuatu yang bersifat final atau mati. Bentuk kedaulatan itu macam-macam, salah satunya adalah soal hukum. Ketika ini kemudian diubah, apalagi kemudian dengan barter maka presiden akan menerima perlawanan dari banyak pihak," pungkasnya.
Tantowi pun memperingatkan, pembatalan eksekusi mati gembong narkoba hanya akan memicu reaksi negatif dari berbagai pihak yang telah berkomitmen untuk memberantas obat-obatan terlarang tersebut.
"Eksekusi mati jika dibatalkan, akan ada berita besar sekaligus akan ada perlawanan dari banyak pihak kepada pemerintah atas keputusan tersebut," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2015).
Menurut Tantowi, hanya pada isu ini presiden mendapatkan dukungan dari hampir semua stakeholder yang ada di republik ini. Karena semua fokus mengenai kedaulatan.
Publik pun, lanjut Tantowi, akan merasa terusik jika kedaulatan hukum Indonesia diusik oleh negara tetangga seperti Australia. Sebab, ia melihat kedaulatan adalah persoalan yang tidak bisa dibagi-bagi.
"Kedaulatan itu adalah sesuatu yang bersifat final atau mati. Bentuk kedaulatan itu macam-macam, salah satunya adalah soal hukum. Ketika ini kemudian diubah, apalagi kemudian dengan barter maka presiden akan menerima perlawanan dari banyak pihak," pungkasnya.
(kri)
