DPR Minta Pemerintah Tolak Tawaran Australia Barter Tahanan
Kamis, 05 Maret 2015 - 13:58 WIB
DPR Minta Pemerintah Tolak Tawaran Australia Barter Tahanan
A
A
A
JAKARTA - Upaya pemerintah Australia untuk menentang eksekusi mati dua terpidana mati kasus narkoba yang akrab disebut duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan semakin keras.
Tak tanggung-tanggung, Australia bahkan menawarkan barter tahanan. Pemerintah negeri Kanguru itu ingin Myuran dan Andrew ditukar dengan narapidana WNI yang dipenjara karena kasus yang sama.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, hubungan bilateral antara dua negara memang harus dijaga baik. Namun, bukan berarti harus ditempuh dengan cara tukar menukar tahanan.
"Tentu masalah ini, kedua negara bilateral kita junjung tinggi, kita perbaiki. Caranya tidak perlu barter-barteran," kata Setya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2015).
Menurut Setya, masing-masing negara memiliki perangkat hukum yang tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Karena itu terkait dengan kedaulatan.
Meski menyarankan untuk menolak tawaran Australia, politikus Partai Golkar itu menyerahkan seluruh keputusan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Saya rasa itu proses hukum, DPR tidak bisa intervensi proses-proses hukum. Kita serahkan pada pemerintah. Karena pemerintah lah yang paling berwenang," pungkas Setya.
Tak tanggung-tanggung, Australia bahkan menawarkan barter tahanan. Pemerintah negeri Kanguru itu ingin Myuran dan Andrew ditukar dengan narapidana WNI yang dipenjara karena kasus yang sama.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, hubungan bilateral antara dua negara memang harus dijaga baik. Namun, bukan berarti harus ditempuh dengan cara tukar menukar tahanan.
"Tentu masalah ini, kedua negara bilateral kita junjung tinggi, kita perbaiki. Caranya tidak perlu barter-barteran," kata Setya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2015).
Menurut Setya, masing-masing negara memiliki perangkat hukum yang tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Karena itu terkait dengan kedaulatan.
Meski menyarankan untuk menolak tawaran Australia, politikus Partai Golkar itu menyerahkan seluruh keputusan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Saya rasa itu proses hukum, DPR tidak bisa intervensi proses-proses hukum. Kita serahkan pada pemerintah. Karena pemerintah lah yang paling berwenang," pungkas Setya.
(kri)
