Masalah Kepesertaan Kongres PAN Picu Pelemparan Kursi
Minggu, 01 Maret 2015 - 19:28 WIB
Masalah Kepesertaan Kongres PAN Picu Pelemparan Kursi
A
A
A
BALI - Persoalan kepesertaan Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi pemicu pelemparan kursi kepada peserta kongres.
Ada sejumlah peserta dinilai peserta lain tidak berhak mendapatkan hak suara, karena mereka hanya pelaksana tugas (plt) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PAN.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Bara Hasibuan menjelaskan, ada beberapa peserta yang statusnya sementara atau plt Ketua DPD PAN di sejumlah provinsi. Maka itu, mereka dinilai tidak layak mendapatkan hak suara dalam kongres.
"Kita belum masuk ke substansi (pembentukan tatib kongres), kemudian ada peserta yang menyinggung soal kesepesertaan," kata Bara di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3/2015).
Menurutnya, masalah kepesertaan sangat sensitif, karena ada pihak yang merasa paling berhak masuk kepesertaan dan kemudian ada yang dinilai tidak berhak, namun menjadi peserta. "Ini hal biasa dalam organisasi," jelasnya.
Dia menegaskan, persoalan itu bisa diselesaikan menagcu pada indikator id card yang terdapat barcode. Lanjutnya, barcode akan di-scan untuk mengidentifikasi status peserta itu. "Kalau barcode teridentifikasi sebenarnya tidak masalah. Tapi, mereka tidak terima," tandasnya.
Ada sejumlah peserta dinilai peserta lain tidak berhak mendapatkan hak suara, karena mereka hanya pelaksana tugas (plt) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PAN.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Bara Hasibuan menjelaskan, ada beberapa peserta yang statusnya sementara atau plt Ketua DPD PAN di sejumlah provinsi. Maka itu, mereka dinilai tidak layak mendapatkan hak suara dalam kongres.
"Kita belum masuk ke substansi (pembentukan tatib kongres), kemudian ada peserta yang menyinggung soal kesepesertaan," kata Bara di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3/2015).
Menurutnya, masalah kepesertaan sangat sensitif, karena ada pihak yang merasa paling berhak masuk kepesertaan dan kemudian ada yang dinilai tidak berhak, namun menjadi peserta. "Ini hal biasa dalam organisasi," jelasnya.
Dia menegaskan, persoalan itu bisa diselesaikan menagcu pada indikator id card yang terdapat barcode. Lanjutnya, barcode akan di-scan untuk mengidentifikasi status peserta itu. "Kalau barcode teridentifikasi sebenarnya tidak masalah. Tapi, mereka tidak terima," tandasnya.
(kur)
