Jokowi Harus Berani Bersikap
Sabtu, 28 Februari 2015 - 11:09 WIB
Jokowi Harus Berani Bersikap
A
A
A
JAKARTA - Persoalan demi persoalan yang muncul dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebabkan Presiden hanya menjalankan kekuasaan setengah hati.
Padahal, konstitusi sudah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memegang kekuasaan penuh. Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, Jokowi adalah satu-satunya presiden yang paling lemah lantaran tidak bisa mengambil keputusan.
Jokowi, menurutnya, terlalu banyak diintervensi partai politik pendukung di belakangnya. “Kalau sekarang muncul anggapan bahwa kita punya presiden terlemah, itu memang benar. Awalnya, kita harapkan punya visi-misi Nawacita, tapi sama sekali belum terlihat,” tandas Said dalam diskusi bertema “Api dalam Sekam Istana” di DPP PartaiPerindo, Jakarta, kemarin.
Menurut Said, sejauh ini Jokowi telah keliru dalam memegang kekuasaan. Sebab, kekuasaan ditujukan kepada parpol dan partai-partai koalisi pendukung Jokowi. Kekeliruan Jokowi dalam memerintah ini, menurut Said, disebabkan keterbatasan pengetahuannya dalam memimpin jalannya pemerintahan.
Seharusnya sebagai presiden, Jokowi bisa menyadari bahwa dirinya pemimpin politik yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari ketua umum partai mana pun, termasuk partai pengusungnya. “Karena itu, Presiden harus lebih percaya diri. Kalau tidak kunjungbertambah, jangansalah jika publik percaya dengan stigma presiden boneka atau presiden yang lemah,” ujarnya.
Jokowi, lanjut Said, boleh saja menaruh rasa hormat yang tinggi kepada partai-partai pengusungnya. Namun rasa hormat itu jangan sampai menghilangkan kewibawaan dirinya sebagai presiden. Said juga mengingatkan agar Presiden Jokowi bisa mencari cara yang efektif dalam mengelola hubungan seorang presiden dengan partai-partai pendukungnya.
Hal senada diungkapkan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio. Menurut dia, stigma petugas partai yang melekat di diri mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan menyulitkannya keluar dari tekanan-tekanan politik. Hal itu juga tidak terlepas dari posisi Jokowi yang hanya kader di partai. Berbeda dengan pemimpin Tanah Air kebanyakan yang memiliki jabatan strategis di partainya.
“Dia bukan ketua parpol, dia sangat bergantung pada restu elite parpol dan koalisi. Maka, kalau dia ingin bersikap, sulit untuk independen dan harus tunduk kepada partai-partai yang telah menanamkan sahamnya,” papar Agung.
Yang bisa dilakukan Jokowi untuk keluar dari tekanan politik saat ini, menurut Agung, adalah mengambil alih kekuasaan di partai yang menaunginya atau mendapatkan dukungan dari koalisi lain. Dengan dua cara itu, pemerintahan yang dijalankannya akan bisa independen dan dia sendiri tegas dalam mengambil kebijakan.
Ketua DPP Partai Perindo Arya Sinulingga memahami apa yang dialami Presiden Jokowi saat ini. Menurut dia, kondisi serbasalah yang dialami mantan Wali Kota Solo tersebut karena belum siap untuk mengemban tugas pemerintahan yang besar. “Jadi, ini lebih pada kapasitas. Jokowi itu baik, tulus, tapi dia tidak mengerti apa yang dikerjakan,” ungkap Arya.
Dia mencontohkan Jokowi seperti seorang supervisor yang tiba-tiba diminta untuk menduduki jabatan sebagai direktur di sebuah perusahaan. Apabila pengalamannya kurang, yang terjadi adalah hanya kebingungan ketika dihadapkan pada suatu masalah.
“Ini sama ketika level kapolres diangkat menjadi kapolri, yang terjadi adalah kebingungan. Dulu dia jadi wali kota Solo dengan anggaran Rp1 triliun, kemudian jadi gubernur DKI Rp60 triliun, sekarang tiba-tiba dia harus mengelola anggaran Rp2.000 triliun,” ujar Arya.
Apabila kondisi semacam ini tidak segera diatasi, dapat dipastikan dalam lima tahun ke depan rakyat akan selalu disuguhi drama- drama politik pemerintahan yang mencerminkan ketidaktegasan dan keberanian pemimpinnya. “Jadi, 5 tahun ke depan memang akan selalu ada kejadian terus dan ini yang agak menyedihkan,” paparnya.
Dian ramdhani
Padahal, konstitusi sudah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memegang kekuasaan penuh. Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, Jokowi adalah satu-satunya presiden yang paling lemah lantaran tidak bisa mengambil keputusan.
Jokowi, menurutnya, terlalu banyak diintervensi partai politik pendukung di belakangnya. “Kalau sekarang muncul anggapan bahwa kita punya presiden terlemah, itu memang benar. Awalnya, kita harapkan punya visi-misi Nawacita, tapi sama sekali belum terlihat,” tandas Said dalam diskusi bertema “Api dalam Sekam Istana” di DPP PartaiPerindo, Jakarta, kemarin.
Menurut Said, sejauh ini Jokowi telah keliru dalam memegang kekuasaan. Sebab, kekuasaan ditujukan kepada parpol dan partai-partai koalisi pendukung Jokowi. Kekeliruan Jokowi dalam memerintah ini, menurut Said, disebabkan keterbatasan pengetahuannya dalam memimpin jalannya pemerintahan.
Seharusnya sebagai presiden, Jokowi bisa menyadari bahwa dirinya pemimpin politik yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari ketua umum partai mana pun, termasuk partai pengusungnya. “Karena itu, Presiden harus lebih percaya diri. Kalau tidak kunjungbertambah, jangansalah jika publik percaya dengan stigma presiden boneka atau presiden yang lemah,” ujarnya.
Jokowi, lanjut Said, boleh saja menaruh rasa hormat yang tinggi kepada partai-partai pengusungnya. Namun rasa hormat itu jangan sampai menghilangkan kewibawaan dirinya sebagai presiden. Said juga mengingatkan agar Presiden Jokowi bisa mencari cara yang efektif dalam mengelola hubungan seorang presiden dengan partai-partai pendukungnya.
Hal senada diungkapkan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio. Menurut dia, stigma petugas partai yang melekat di diri mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan menyulitkannya keluar dari tekanan-tekanan politik. Hal itu juga tidak terlepas dari posisi Jokowi yang hanya kader di partai. Berbeda dengan pemimpin Tanah Air kebanyakan yang memiliki jabatan strategis di partainya.
“Dia bukan ketua parpol, dia sangat bergantung pada restu elite parpol dan koalisi. Maka, kalau dia ingin bersikap, sulit untuk independen dan harus tunduk kepada partai-partai yang telah menanamkan sahamnya,” papar Agung.
Yang bisa dilakukan Jokowi untuk keluar dari tekanan politik saat ini, menurut Agung, adalah mengambil alih kekuasaan di partai yang menaunginya atau mendapatkan dukungan dari koalisi lain. Dengan dua cara itu, pemerintahan yang dijalankannya akan bisa independen dan dia sendiri tegas dalam mengambil kebijakan.
Ketua DPP Partai Perindo Arya Sinulingga memahami apa yang dialami Presiden Jokowi saat ini. Menurut dia, kondisi serbasalah yang dialami mantan Wali Kota Solo tersebut karena belum siap untuk mengemban tugas pemerintahan yang besar. “Jadi, ini lebih pada kapasitas. Jokowi itu baik, tulus, tapi dia tidak mengerti apa yang dikerjakan,” ungkap Arya.
Dia mencontohkan Jokowi seperti seorang supervisor yang tiba-tiba diminta untuk menduduki jabatan sebagai direktur di sebuah perusahaan. Apabila pengalamannya kurang, yang terjadi adalah hanya kebingungan ketika dihadapkan pada suatu masalah.
“Ini sama ketika level kapolres diangkat menjadi kapolri, yang terjadi adalah kebingungan. Dulu dia jadi wali kota Solo dengan anggaran Rp1 triliun, kemudian jadi gubernur DKI Rp60 triliun, sekarang tiba-tiba dia harus mengelola anggaran Rp2.000 triliun,” ujar Arya.
Apabila kondisi semacam ini tidak segera diatasi, dapat dipastikan dalam lima tahun ke depan rakyat akan selalu disuguhi drama- drama politik pemerintahan yang mencerminkan ketidaktegasan dan keberanian pemimpinnya. “Jadi, 5 tahun ke depan memang akan selalu ada kejadian terus dan ini yang agak menyedihkan,” paparnya.
Dian ramdhani
(ftr)
